Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Pemerintah kelurahan merupakan salah satu wajah terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, ketika warga membutuhkan pelayanan, yang dicari bukan hanya meja administrasi dan tanda tangan pejabat, tetapi juga kehadiran, kepastian, keramahan serta sikap aparatur yang mampu memahami kebutuhan masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi perhatian Lurah Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Wijiyono, S.E., M.Si.
Di tengah padatnya aktivitas masyarakat perkotaan, Wijiyono menilai pemerintah tidak boleh menciptakan jarak dengan warga. Justru, semakin kompleks persoalan masyarakat, semakin penting pemerintah membangun komunikasi yang dekat dan terbuka.
“Di tengah hiruk pikuk perkotaan, kami harus hadir di tengah warga. Pelayanan publik, humanis dan humoris menjadi prioritas utama,” ujar Wijiyono saat di wawancarai awak media di ruang kerjanya,Selasa (08/09/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan pendekatan yang ingin dibangun dalam pelayanan di Kelurahan Sukamenteri.
Menurutnya, masyarakat yang datang ke kantor kelurahan pada dasarnya datang membawa kebutuhan. Karena itu, aparatur harus mampu memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, komunikatif dan tetap berpedoman pada aturan.
Lurah Bukan Hanya Pejabat di Balik Meja
Bagi Wijiyono, tugas seorang lurah tidak berhenti pada pekerjaan administratif di dalam kantor.Lurah merupakan bagian dari pemerintahan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Karena itu, mengetahui kondisi warga menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Persoalan yang dihadapi masyarakat terkadang tidak selalu terlihat dalam laporan administrasi. Ada persoalan sosial, lingkungan maupun kebutuhan warga yang baru diketahui ketika pemerintah berkomunikasi langsung dengan masyarakat.
“Pemerintah harus tahu apa yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kita hanya mengetahui persoalan setelah menjadi besar,” jelasnnya.
Karena itu, komunikasi dengan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu terus dijaga.Kelurahan juga membutuhkan dukungan RT dan RW sebagai bagian dari struktur kemasyarakatan yang berada paling dekat dengan warga.
Melalui koordinasi tersebut, berbagai informasi mengenai kondisi lingkungan dapat diterima pemerintah kelurahan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Pelayanan Publik Jangan Dibuat Rumit
Salah satu persoalan yang kerap dirasakan masyarakat ketika berhadapan dengan birokrasi adalah ketidakjelasan informasi.
Bagi Wijiyono, hal tersebut harus diminimalkan melalui komunikasi yang baik.
Masyarakat perlu mengetahui secara jelas mengenai dokumen yang harus disiapkan, prosedur yang harus dilalui dan proses pelayanan yang menjadi kewenangan kelurahan.
Jika terdapat kekurangan persyaratan, aparatur harus memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
“Kalau masyarakat belum tahu, tugas kita menjelaskan. Jangan masyarakat dibuat bingung. Sepanjang sesuai aturan, kita berikan pelayanan sebaik mungkin,” katanya.
Prinsip tersebut menjadi penting karena tidak semua warga memiliki pemahaman yang sama mengenai administrasi pemerintahan.Pelayanan yang baik bukan hanya tentang cepatnya sebuah proses, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian.
Humanis: Melayani dengan Pendekatan Kemanusiaan
Wijiyono menilai pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.Menurutnya, aparatur pemerintahan harus menyadari bahwa masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan, bukan sedang meminta sesuatu kepada pribadi aparatur.
Karena itu, masyarakat harus diperlakukan dengan baik dan tidak dibeda-bedakan.
Pendekatan humanis juga berarti mampu mendengarkan persoalan masyarakat sebelum memberikan jawaban. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan langsung oleh kelurahan,sebagian persoalan merupakan kewenangan kecamatan atau perangkat daerah lainnya.
Namun, menurut Wijiyono, masyarakat tetap harus mendapatkan penjelasan mengenai langkah yang dapat dilakukan. Kelurahan dapat berperan sebagai fasilitator dan penghubung agar masyarakat tidak merasa berjalan sendiri menghadapi persoalan administrasi maupun pelayanan pemerintahan.
Humoris untuk Mencairkan Birokrasi
Ada sisi lain yang menjadi perhatian Wijiyono, yakni pentingnya membangun suasana komunikasi yang tidak terlalu kaku.
Ia menggunakan istilah “humoris” sebagai bagian dari pendekatan pelayanan.
Namun, humor yang dimaksud bukan berarti menjadikan pelayanan sebagai bahan bercanda.
Humor lebih diarahkan sebagai cara mencairkan suasana ketika berkomunikasi dengan masyarakat.
“Humoris bukan berarti kita tidak serius. Justru kita serius dalam bekerja, tetapi suasana komunikasi jangan dibuat tegang. Masyarakat harus merasa nyaman ketika menyampaikan persoalannya,” ungkapnya.
Menurutnya, komunikasi yang cair dapat membuat masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang mereka hadapi.
Tetapi, suasana santai tetap harus berada dalam batas etika dan profesionalitas.
Aturan Tetap Menjadi Pegangan
Pendekatan humanis dan humoris bukan berarti pemerintah kelurahan mengesampingkan aturan.Sebaliknya, seluruh pelayanan tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aparatur harus mampu membedakan antara pelayanan yang ramah dengan pelayanan yang mengabaikan prosedur.
“Humanis boleh, humoris boleh, tetapi aturan tetap menjadi pegangan. Kita harus profesional,” tegas Wijiyono.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kedekatan dengan masyarakat tidak harus bertentangan dengan disiplin birokrasi.Justru, pelayanan yang baik membutuhkan keseimbangan antara keramahan dan kepastian aturan.
Masyarakat Harus Dilibatkan
Menurut Wijiyono, pemerintah kelurahan tidak mungkin bekerja sendirian.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra dalam pembangunan.Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam berbagai persoalan lingkungan, sosial maupun pembangunan wilayah.RT, RW, tokoh masyarakat, pemuda, kader dan berbagai unsur masyarakat memiliki peran masing-masing.
Dengan adanya komunikasi yang kuat, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan warga, sementara masyarakat dapat memahami program dan kewenangan pemerintah.Hubungan tersebut diharapkan menciptakan pola pemerintahan yang lebih terbuka.
RT/RW sebagai Jembatan Komunikasi
Di tingkat kelurahan, RT dan RW memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.Mereka berada dekat dengan warga dan mengetahui dinamika yang berkembang di lingkungan masing-masing.
Karena itu, koordinasi antara kelurahan dengan RT/RW menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga pelayanan dan komunikasi pemerintahan.Ketika terdapat persoalan yang muncul di masyarakat, koordinasi sejak awal dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi lebih besar.
Kritik dan Masukan Tidak Perlu Ditakuti
Pemerintahan yang baik juga harus terbuka terhadap kritik.Bagi aparatur pemerintahan, kritik masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Tidak semua kritik harus dianggap sebagai serangan. Selama disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan persoalan yang nyata, kritik dapat menjadi bagian dari proses perbaikan.Kelurahan membutuhkan masukan masyarakat agar pelayanan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan warga dan keterbukaan tersebut juga dapat membangun kepercayaan publik.
Kehadiran Pemerintah Diukur dari Pelayanan
Bagi masyarakat, keberadaan pemerintah paling mudah dirasakan melalui pelayanan.
Ketika warga membutuhkan dokumen, mereka datang ke kantor pemerintahan.
Ketika menghadapi persoalan lingkungan, mereka mencari aparatur yang dapat membantu mengarahkan.
Ketika membutuhkan informasi, mereka membutuhkan pemerintah yang mau menjelaskan.Karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana pemerintah hadir di tengah masyarakat.
Wijiyono menyadari bahwa pelayanan yang baik membutuhkan konsistensi.Bukan hanya dilakukan pada saat tertentu, tetapi menjadi kebiasaan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Sukamenteri Menghadapi Dinamika Perkotaan
Sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Sukamenteri menghadapi dinamika masyarakat perkotaan yang terus berkembang.
Mobilitas masyarakat, kebutuhan administrasi, persoalan sosial serta tuntutan terhadap pelayanan yang cepat menjadi tantangan tersendiri.
Pemerintah kelurahan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut.Di satu sisi, pelayanan harus semakin efektif. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan komunikasi yang mudah dipahami. Dalam kondisi seperti itu, peran lurah menjadi penting dalam mengarahkan aparatur agar tetap fokus terhadap fungsi pelayanan.
Pelayanan yang Baik Dimulai dari Sikap
Bagi Wijiyono, memperbaiki pelayanan publik tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar.Sikap aparatur ketika berhadapan dengan masyarakat merupakan salah satu hal mendasar.Menyapa warga, mendengarkan persoalan, memberikan informasi dengan jelas dan tidak membeda-bedakan masyarakat merupakan langkah sederhana tetapi memiliki dampak besar.
Ketika masyarakat merasa dihargai, komunikasi akan lebih mudah dibangun.
Dari komunikasi yang baik, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan warga.
Dari kebutuhan tersebut, pemerintah dapat menyusun langkah sesuai kewenangannya.
Bukan Sekadar Slogan
Humanis dan humoris yang disampaikan Wijiyono bukan semata-mata istilah untuk memperindah citra pelayanan. Konsep tersebut harus diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari aparatur.Humanis berarti memahami bahwa masyarakat memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda.
Humoris berarti menciptakan komunikasi yang cair dan nyaman tanpa menghilangkan profesionalitas.
Sementara pelayanan publik berarti memberikan layanan sesuai aturan dengan prinsip transparansi, kepastian dan tanggung jawab.Ketiganya harus berjalan bersama.
Menjaga Kepercayaan Warga
Kepercayaan masyarakat merupakan sesuatu yang harus dibangun secara terus-menerus.Pemerintah tidak bisa meminta masyarakat percaya tanpa menunjukkan pelayanan yang dapat dirasakan.Karena itu, setiap interaksi antara aparatur dan warga menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan.
Ketika warga datang dan mendapatkan pelayanan yang ramah, informasi yang jelas serta proses yang sesuai aturan, pengalaman tersebut akan membentuk persepsi positif terhadap pemerintah.
Sebaliknya, pengalaman buruk dapat menimbulkan kekecewaan.Karena itu, konsistensi menjadi kata kunci.
“Kami Harus Hadir”
Pada akhirnya, pesan Wijiyono kembali kepada satu hal: kehadiran pemerintah.
Bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi hadir melalui pelayanan dan komunikasi.
“Kami harus hadir di tengah warga. Kalau masyarakat membutuhkan pelayanan, kita harus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kewenangan dan aturan yang ada,” terangnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga hubungan dengan masyarakat, di tengah kehidupan perkotaan yang semakin kompleks, jarak antara pemerintah dan masyarakat justru harus semakin diperkecil.Pemerintah harus mendengar sebelum mengambil langkah.
Pemerintah harus menjelaskan ketika masyarakat membutuhkan kepastian.
Dan pemerintah harus melayani tanpa membeda-bedakan.
Sukamenteri dan Semangat Pelayanan
Ke depan, tantangan pelayanan publik di tingkat kelurahan dipastikan terus berkembang.Masyarakat semakin kritis, kebutuhan semakin beragam dan tuntutan terhadap transparansi semakin tinggi.
Situasi tersebut bukan semata-mata tantangan, tetapi juga peluang bagi pemerintah kelurahan untuk memperbaiki diri.
Dengan memperkuat komunikasi, koordinasi dan pelayanan, Kelurahan Sukamenteri diharapkan mampu terus membangun hubungan yang positif dengan masyarakat.
Sebab, pemerintahan yang kuat tidak hanya dibangun melalui struktur birokrasi, tetapi juga melalui kepercayaan masyarakat.
Dan kepercayaan itu tumbuh dari hal-hal sederhana: pemerintah mau hadir, aparatur mau mendengar, pelayanan diberikan dengan baik, aturan dijalankan secara profesional, serta masyarakat diperlakukan sebagai manusia yang harus dihormati.
Di tengah hiruk pikuk perkotaan, pemerintah tidak boleh berjarak dengan rakyat. Hadir, mendengar dan melayani dengan pendekatan humanis, komunikasi yang humoris, namun tetap profesional dan berpegang teguh pada aturan. (DIX)
Leave a Reply