Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Sebuah baliho raksasa yang berdiri mencolok tepat di depan Kantor Kejaksaan Negeri Garut, Jalan Merdeka,Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat mendadak menjadi perhatian publik dan memantik perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Hal tersebut bukan tanpa alasan. Baliho berukuran sekitar 3 meter x 2 meter yang dipasang sejak 4 Juni 2026 itu memuat pernyataan keras dari Aliansi Rakyat Garut Bersatu (ARGB) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belakangan mulai disorot berbagai pihak.
Penempatan baliho tepat di depan institusi penegak hukum dinilai bukan sekadar kebetulan. Banyak pihak menilai langkah tersebut merupakan pesan terbuka sekaligus bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum agar tidak menutup mata terhadap berbagai dugaan persoalan yang berkembang di lapangan.
Di tengah gegap gempita Program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang sebagai program strategis nasional, mulai muncul suara-suara kritis yang mempertanyakan transparansi, tata kelola anggaran, hingga dugaan adanya praktik-praktik yang berpotensi mencederai tujuan utama program tersebut.
Ketua Forum Pemuda Pemudi Rakyat Garut Bersatu (FPPRGB), Ferry Nurdiansyah, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Namun menurutnya, dukungan terhadap program bukan berarti membiarkan adanya potensi penyimpangan tanpa pengawasan.
“Program ini sangat baik dan kami mendukung penuh. Tapi jangan sampai program sebesar ini dijadikan ladang kepentingan oleh oknum-oknum tertentu. Pengawasan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh,” tegas Ferry saat di wawancarai awak media, Senin (08/06/2026).
Ferry mengatakan, ARGB tidak ingin masyarakat hanya dijadikan objek pencitraan program semata, sementara di belakang layar muncul dugaan permainan yang justru merugikan penerima manfaat.
Menurutnya, berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan intervensi, tata kelola yang dinilai tidak transparan, hingga isu mark up harga dalam pelaksanaan program harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara.
“Kalau memang program ini dibuat untuk rakyat, maka rakyat juga berhak tahu bagaimana pengelolaannya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Semua harus terbuka,” ujarnya tajam.
ARGB bahkan secara terbuka mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi total terhadap keberadaan Koordinator Kecamatan (Korcam) maupun Koordinator Wilayah (Korwil) yang dinilai perlu diawasi secara ketat.
Selain itu, mereka juga meminta keterlibatan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan program MBG di berbagai daerah.
Menurut Ferry, pengawasan yang lemah justru akan membuka ruang bagi munculnya praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Jangan sampai niat baik negara justru dikotori oleh kepentingan segelintir orang. Ini program untuk masa depan anak-anak bangsa, bukan proyek bancakan,” katanya.
Keberadaan baliho besar di depan Kejaksaan Negeri Garut pun kini menjadi simbol keresahan publik. Banyak warga yang melintas tampak berhenti sejenak membaca isi pernyataan yang terpampang jelas di baliho tersebut.
Tak sedikit masyarakat yang menilai langkah ARGB sebagai bentuk keberanian sipil di tengah situasi yang mulai dipenuhi berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan program MBG.
Situasi ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah. Publik tidak lagi hanya melihat seremoni dan slogan, melainkan mulai mempertanyakan efektivitas, transparansi, hingga siapa saja pihak yang bermain di belakang layar.
ARGB menegaskan bahwa kritik dan pengawasan yang mereka lakukan bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan upaya menjaga agar program tersebut tetap berjalan sesuai tujuan awal dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
“Kalau program ini bersih, transparan, dan dijalankan dengan benar, tentu tidak perlu takut diawasi. Justru pengawasan itu penting agar masyarakat percaya,” ucap Ferry.
Kini sorotan publik tertuju pada bagaimana respons aparat penegak hukum dan lembaga pengawas terhadap berbagai desakan tersebut. Apakah baliho raksasa di depan Kejari Garut itu hanya akan menjadi tontonan biasa, atau justru menjadi awal terbukanya tabir persoalan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Satu hal yang pasti, pesan yang disampaikan ARGB melalui baliho tersebut terdengar jelas dan keras: dukung programnya, awasi pelaksanaannya, dan bongkar jika ada permainan di dalamnya. (Wawan Sutiawan)
Leave a Reply