Jakarta,TRIBUNPRIBUMI.com – Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia kembali menjadi perhatian. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah penduduk yang masuk kategori kelas menengah mengalami penurunan hampir 10 juta orang. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai ketahanan ekonomi rumah tangga, perubahan struktur pekerjaan, serta kemampuan masyarakat dalam mempertahankan taraf hidupnya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad H. Wibowo, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia pada 2019 masih berada di atas 57 juta orang atau sekitar 21,5 persen dari total populasi.
Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2024 jumlah tersebut menyusut menjadi 47,85 juta orang atau sekitar 17 persen dari total penduduk.
Artinya, terjadi penurunan hampir 10 juta orang dalam kurun waktu lima tahun. Angka ini tentu bukan persoalan kecil, mengingat kelas menengah selama ini menjadi salah satu kelompok penting yang menopang konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dradjad menjelaskan, penyusutan kelompok kelas menengah tidak dapat dilihat hanya dari sisi melemahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, terdapat perubahan mendasar dalam struktur perekonomian, termasuk pergeseran jenis pekerjaan, sumber penghasilan, serta pola konsumsi masyarakat.
Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Rabu (5/11/2026), ia menyebut disrupsi teknologi, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), hingga dinamika geopolitik dunia sebagai sejumlah faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.
“Ini memang ada transformasi ekonomi. Ada disrupsi teknologi, ada AI, ada geopolitik,” ujar Dradjad.
Perubahan Lapangan Kerja Ikut Memengaruhi Kondisi Kelas Menengah
Menurut Dradjad, perubahan struktur ekonomi telah memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor usaha tradisional. Industri tekstil dan alas kaki, misalnya, menghadapi tantangan yang berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas usaha maupun kebutuhan tenaga kerja.
Sebaliknya, beberapa sektor jasa seperti telekomunikasi, transportasi, perhotelan, dan restoran justru menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peta lapangan pekerjaan di Indonesia sedang mengalami pergeseran. Sebagian tenaga kerja dituntut menyesuaikan kemampuan dan keterampilan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan kebutuhan industri.
Persoalan lainnya adalah kemungkinan perubahan sumber pendapatan masyarakat yang belum sepenuhnya tercermin dalam pengukuran statistik.
Peralihan pekerjaan dari sektor formal menuju sektor informal, termasuk munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru, menjadi tantangan tersendiri dalam membaca kondisi sesungguhnya kelompok kelas menengah.
Dengan demikian, penurunan jumlah penduduk kelas menengah perlu dianalisis secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya melihat angka statistik, tetapi juga harus memahami bagaimana perubahan pekerjaan dan pendapatan memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pola Konsumsi Berubah, Masyarakat Semakin Selektif Berbelanja
Dradjad juga menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikannya, konsumsi makanan dan minuman, alas kaki, serta tekstil masih tumbuh pada kisaran 3 hingga 4 persen.
Sementara itu, konsumsi pada sektor telekomunikasi, transportasi, hotel, dan restoran mengalami pertumbuhan sekitar 6 hingga 7 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan prioritas belanja masyarakat. Konsumen tidak selalu berhenti melakukan pembelian, tetapi mulai menyesuaikan jumlah, jenis barang, serta saluran transaksi yang digunakan.
Masyarakat juga semakin banyak memanfaatkan platform belanja daring untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jadi bukan berarti daya beli itu hilang, tetapi ada pergeseran,” demikian penjelasan Dradjad mengenai perubahan pola konsumsi masyarakat.
Meski demikian, perubahan pola belanja tersebut tetap perlu dicermati. Sebab, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, membayar kewajiban rumah tangga, serta menyisihkan pendapatan untuk tabungan merupakan bagian penting dalam mengukur ketahanan ekonomi keluarga.
Kelas Menengah dan Aspiring Middle Class Menopang Konsumsi Nasional
Dradjad mengingatkan bahwa keberadaan kelas menengah memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Ia menyebut sekitar dua pertiga penduduk Indonesia berada dalam kelompok kelas menengah dan aspiring middle class atau kelompok masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.
Kelompok tersebut juga menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi rumah tangga.
Besarnya kontribusi ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi kelas menengah bukan sekadar persoalan individu atau kelompok tertentu, melainkan berkaitan langsung dengan kekuatan konsumsi domestik.
Apabila kelompok tersebut mengalami tekanan ekonomi berkepanjangan, dampaknya berpotensi menjalar ke berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, industri, jasa, hingga sektor perumahan.
Oleh karena itu, menjaga kemampuan ekonomi kelas menengah menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah.
Pemerintah Siapkan Program Magang dan Pelatihan Vokasi
Untuk menghadapi perubahan struktur ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja, pemerintah menyiapkan sejumlah program peningkatan keterampilan serta dukungan terhadap pekerja.
Di antaranya program magang yang ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta serta pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang pada 2027.
Program tersebut diharapkan dapat membantu tenaga kerja memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.
Selain itu, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.
Program PPh Pasal 21 DTP tersebut disebut telah menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja dan direncanakan diperluas ke seluruh sektor pada 2027.
Pemerintah juga memberikan potongan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) sebesar 50 persen.
Di sektor perumahan, terdapat insentif berupa PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar, serta subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 6 persen bagi pembelian rumah pertama dengan harga hingga Rp500 juta.
Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi pekerja agar mampu menghadapi perubahan ekonomi.
Tantangan Pemerintah: Jangan Biarkan Masyarakat Terperosok ke Kelompok Rentan
Penurunan jumlah kelas menengah hampir 10 juta orang dalam lima tahun terakhir semestinya menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan.
Persoalannya bukan semata-mata bagaimana meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis mencerminkan meningkatnya kesejahteraan apabila kesempatan kerja berkualitas belum merata, pendapatan pekerja tidak berkembang, dan biaya kebutuhan hidup terus membebani rumah tangga.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program pelatihan vokasi, magang, insentif pajak, serta dukungan perumahan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi sumber lapangan pekerjaan baru. Namun, penciptaan pekerjaan tersebut harus diikuti kepastian pendapatan, perlindungan tenaga kerja, serta peluang peningkatan kesejahteraan.
Dradjad menegaskan pentingnya memahami proses transformasi ekonomi dan memastikan tenaga kerja Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
“Jadi kita harus melihat bagaimana transformasi ini terjadi, dan bagaimana tenaga kerja kita bisa menyesuaikan diri,” tandasnya.
Pada akhirnya, penyusutan kelas menengah menjadi peringatan bahwa ketahanan ekonomi masyarakat tidak boleh hanya diukur melalui angka pertumbuhan nasional. Kemampuan keluarga mempertahankan penghasilan, memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan layak, dan meningkatkan taraf hidup harus menjadi bagian utama dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. (BES)
Leave a Reply