TRIBUNPRIBUMI.com || KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Bin Olim, melaksanakan kegiatan reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda resmi anggota legislatif dalam menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat.
Reses ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan berbagai keluhan, serta melihat kondisi riil yang dihadapi warga di lapangan.
Dalam suasana yang berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, masyarakat menyampaikan beragam usulan. Di antaranya terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Dalam sambutannya, Ahmad Bin Olim menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah.
“Reses ini menjadi sarana penting bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Setiap masukan akan kami tampung dan perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah,” ujar Ahmad Bin Olim.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan dikawal agar dapat masuk dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran ke depan.
Sementara itu, sejumlah warga yang hadir berharap agar aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan semata, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kegiatan reses ditutup dengan sesi dialog interaktif antara warga dan anggota dewan. Dialog tersebut menjadi wujud komitmen dalam membangun komunikasi dua arah yang transparan antara legislatif dan masyarakat, guna mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran. (Mardani Lubis / Red)
Tim Patroli Polres Garut Amankan Tiga Orang Diduga Mabuk Usai Keributan di Jalan A. Yani Garut
Garut, TRIBUNPRIBUMI.com – Menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan WA Taros Kapolres Garut, Polres Garut bergerak cepat merespons adanya dugaan keributan di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya depan Himar Cafe, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (29/4/2026) sekitar pukul 00.00 WIB dini hari.
Mendapat laporan dari warga, personel Sat Samapta Polres Garut langsung menuju lokasi guna melakukan pengecekan dan penanganan situasi.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan tiga orang dalam pengaruh minuman beralkohol yang diduga terlibat dalam keributan tersebut, ketiga orang tersebut merupakan warga Kecamatan Garut Kota diantaranya S (21), FN (20) dan A (22).
Selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan ke Mako Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dimintai keterangan.
Kasat Samapta AKP Ardiyanto menyampaikan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas melalui layanan pengaduan yang tersedia agar situasi tetap aman dan kondusif.(*)
Gebyar Budaya Berujung Keluhan, Tokoh Masyarakat Garut: Saat Warga Kesulitan, Anggaran Justru Dihamburkan untuk Kemewahan Sesaat
Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Gelaran Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2026 yang digadang-gadang sebagai panggung kebanggaan daerah, justru berubah menjadi sumber keluhan publik. Alih-alih menghadirkan kebanggaan kolektif, acara ini dinilai sarat persoalan, mulai dari dugaan pemborosan anggaran, kemacetan parah, hingga minimnya pelibatan pelaku lokal yang seharusnya menjadi ruh utama kegiatan budaya.
Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Garut yang secara terbuka mempertanyakan sensitivitas pemerintah daerah dalam menyusun prioritas kebijakan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, pelaksanaan acara dengan nuansa megah dinilai tidak tepat sasaran.
“Ini ironi yang menyakitkan. Di saat masyarakat masih berjibaku dengan kebutuhan hidup, anggaran justru dihambur-hamburkan untuk kemewahan sesaat. Ini bukan hanya soal acara, tapi soal keberpihakan,” tegasnya saat di wawancarai awak media, Sabtu (25/04/2026).
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah warga mengaku tidak merasakan dampak langsung dari kegiatan tersebut, selain justru mengalami gangguan aktivitas harian. Kemacetan menjadi keluhan paling dominan yang muncul selama perhelatan berlangsung. Ruas-ruas jalan utama di pusat Kota Garut lumpuh, arus kendaraan tersendat berjam-jam, dan mobilitas warga terganggu secara signifikan.
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perencanaan teknis, khususnya dalam pengaturan lalu lintas. Tidak adanya koordinasi yang matang dengan pihak terkait, termasuk pelaku transportasi, memperparah situasi di lapangan. Perubahan rute angkutan umum yang dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi memicu kebingungan massal.
Sejumlah sopir angkutan kota mengeluhkan kerugian yang mereka alami. Selain kehilangan waktu akibat terjebak macet, mereka juga harus menanggung pembengkakan biaya operasional, terutama bahan bakar. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, jumlah penumpang justru menurun karena masyarakat enggan beraktivitas di tengah situasi yang tidak kondusif.
“Biasanya kami bisa dapat beberapa rit dalam sehari, sekarang satu saja sudah syukur. Macet di mana-mana, rute berubah tanpa pemberitahuan. Ini jelas merugikan,” ungkap salah satu sopir dengan nada kecewa.
Fenomena “megat angkot” pun tak terhindarkan. Penumpang dipaksa turun di tengah perjalanan dan berganti kendaraan karena rute yang tidak jelas. Situasi ini tidak hanya menyulitkan, tetapi juga menambah beban biaya bagi masyarakat kecil.
Tak berhenti di situ, kritik juga mengarah pada substansi acara yang dinilai kehilangan esensi. Sebagai event yang mengusung nama budaya Garut, GPBG 2026 justru dianggap gagal memberi ruang yang layak bagi seniman dan pelaku budaya lokal. Banyak pihak menilai bahwa panggung utama lebih didominasi pihak luar, sementara talenta daerah hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Seorang perwakilan komunitas seni di Garut menyebut kondisi ini sebagai bentuk pengabaian terhadap potensi lokal yang selama ini berjuang mengangkat identitas budaya daerah.
“Kalau bukan kita yang menghidupkan budaya Garut, lalu siapa? Tapi kenyataannya, kami justru tidak dilibatkan secara maksimal. Ini bukan sekadar soal tampil atau tidak, tapi soal penghargaan terhadap pelaku budaya lokal,” ujarnya.
Kritik ini membuka pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya acara ini digelar? Jika tujuan utamanya adalah mempromosikan budaya daerah, maka pelibatan pelaku lokal seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap.
Di sisi lain, transparansi anggaran juga mulai dipertanyakan. Publik menilai perlu adanya keterbukaan terkait besaran dana yang digunakan, termasuk rincian alokasinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar menciptakan euforia sesaat.
Pengamat kebijakan publik di Garut menilai bahwa persoalan ini mencerminkan lemahnya perencanaan strategis dan kurangnya pendekatan partisipatif dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar.
“Event sebesar ini seharusnya dirancang dengan matang, melibatkan berbagai pihak, dan memiliki dampak nyata. Jika yang muncul justru keluhan, maka ada yang keliru sejak awal,” ungkapnya.
Gelombang kritik yang terus menguat menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ke depan, masyarakat berharap agar setiap kegiatan tidak hanya berorientasi pada kemegahan, tetapi juga pada kebermanfaatan, keberpihakan, dan keberlanjutan.
GPBG 2026 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Garut. Namun jika tidak dikelola dengan bijak, justru berpotensi menjadi contoh bagaimana sebuah agenda besar kehilangan makna di tengah gemerlapnya seremoni.
Kini, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah: apakah kritik ini akan dijadikan bahan introspeksi, atau justru berlalu tanpa perubahan berarti. Yang jelas, masyarakat Garut tidak membutuhkan kemewahan sesaat, melainkan kebijakan yang berpihak dan berdampak nyata. (DIX)
