Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Proyek revitalisasi pembangunan SMK Kamal Persada yang berlokasi di Desa Sukahati, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan nilai anggaran sebesar Rp866.434.000 dan masa pelaksanaan 98 hari kalender, kembali menjadi perhatian publik.
Program pemerintah yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan justru diwarnai berbagai pertanyaan serius. Mulai dari dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan bestek atau spesifikasi teknis, mekanisme pembelian material bangunan, pertanggungjawaban administrasi dan perpajakan, hingga munculnya informasi dugaan aliran uang sebesar Rp165 juta yang dikaitkan dengan pengusulan proyek tersebut.
Tak hanya itu, pengakuan Ketua Yayasan Persada, Odik Sodikin, yang menyebut dirinya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan mengenai bantuan revitalisasi sejak awal, turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan koordinasi antara pihak yayasan, sekolah, serta Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Sorotan semakin meluas setelah seorang aktivis pemerhati pendidikan yang enggan disebutkan namanya, saat diwawancarai awak media melalui sambungan WhatsApp miliknya, Kamis malam (12/11/2026), mempertanyakan kedudukan Iqbaludin yang disebut-sebut sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) 1 Cilawu dalam kepengurusan FK SMK Swasta.
Aktivis tersebut juga mempertanyakan aktivitas penarikan iuran untuk berbagai kegiatan organisasi, terutama apabila dasar pengangkatan, mandat, dan kewenangan yang bersangkutan masih membutuhkan penjelasan.
“Kalau begitu, status Iqbaludin sebagai Korwil 1 Cilawu patut dipertanyakan. Kenapa masih melakukan atau dikaitkan dengan pemungutan iuran untuk berbagai kegiatan di kepengurusan FK SMK Swasta? Apa dasar kewenangannya, siapa yang memberikan mandat, dan bagaimana pertanggungjawaban uang yang dihimpun? Kan sekarang yang bersangkutan statusnya sebagai guru di SMK Kamal Persada,” ungkapnya.
Menurutnya, organisasi yang membawa nama dunia pendidikan seharusnya menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan justru memunculkan pertanyaan mengenai legalitas jabatan serta pengelolaan iuran.
“Kalau memang sah, silakan tunjukkan SK kepengurusan, aturan organisasi, dan laporan keuangannya. Semuanya harus transparan. Jangan sampai ada penarikan iuran, tetapi dasar kewenangan dan pertanggungjawabannya tidak jelas,” tegasnya.
KETUA YAYASAN PERSADA MENGAKU TAK PERNAH DILIBATKAN
Sebelumnya, Odik Sodikin selaku Ketua Yayasan Persada menyampaikan pengakuan yang mengundang perhatian ketika diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026).
Odik mengaku tidak pernah mendapatkan pemberitahuan sejak awal mengenai adanya bantuan revitalisasi pembangunan SMK Kamal Persada.
“Saya sebagai Ketua Yayasan Persada tidak pernah diberi tahu adanya SMK Kamal Persada mendapatkan bantuan pembangunan proyek revitalisasi. Dari awal tidak pernah ada kabar kepada saya. Namun, ketika saya tidak sengaja datang ke SMK Kamal Persada, ternyata sekolah sedang dibangun. Saya merasa kaget,” ungkap Odik.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait.
Dengan nilai bantuan mencapai Rp866 juta lebih, publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana proses pengusulan bantuan dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan, bagaimana struktur kepanitiaan dibentuk, serta bagaimana komunikasi dan pertanggungjawaban kepada yayasan dilaksanakan.
Meskipun pelaksanaan teknis bantuan dapat melibatkan panitia sesuai ketentuan program, transparansi kelembagaan dan administrasi tetap menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
DUGAAN Rp165 JUTA MENCUAT, IQBALUDIN DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Persoalan lain yang membutuhkan perhatian adalah berkembangnya informasi mengenai dugaan uang sebesar Rp165 juta yang dikaitkan dengan Iqbaludin dan disebut-sebut berhubungan dengan pengusulan proyek revitalisasi SMK Kamal Persada.
Informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya sehingga membutuhkan klarifikasi langsung dari pihak yang disebutkan maupun pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.
Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab. Apakah benar terdapat penyerahan uang sebesar Rp165 juta? Siapa yang menyerahkan? Siapa penerimanya? Apa tujuan penyerahan uang tersebut? Adakah bukti transaksi, kuitansi, atau dokumen yang dapat menjelaskan peruntukannya?
Persoalan ini tidak boleh berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar. Namun, apabila memang terdapat transaksi yang berkaitan dengan pengusulan bantuan pemerintah, transparansi mengenai asal-usul dan peruntukan dana menjadi hal yang penting.
Iqbaludin perlu diberikan ruang untuk menjelaskan sekaligus membantah apabila informasi tersebut tidak benar.
KETUA P2SP NUMAN DIMINTA BUKA DOKUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Sorotan berikutnya tertuju kepada Numan selaku Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Sebagai pihak yang disebut memimpin kepanitiaan pembangunan, Numan diharapkan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan material, pembelanjaan anggaran, pengawasan pekerjaan fisik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban antara lain:
Apakah P2SP pernah melakukan koordinasi resmi dengan Ketua Yayasan Persada?
Bagaimana proses pembentukan dan penetapan kepanitiaan?
Siapa yang menentukan toko atau pemasok material bangunan?
Apakah pembelian material dilakukan berdasarkan perbandingan harga dan spesifikasi?
Bagaimana mekanisme pencatatan setiap pengeluaran?
Apakah seluruh transaksi didukung nota, kuitansi, dan bukti pembayaran?
Bagaimana pengawasan kualitas dan volume pekerjaan dilaksanakan?
Dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah, setiap pengeluaran harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang sah.
PEMBELIAN MATERIAL DARI TOKO KECIL DAN PERSOALAN PPN-PPh DIPERTANYAKAN
Odik Sodikin juga mempertanyakan mekanisme pembelian material bangunan yang menurut keterangannya dilakukan melalui toko-toko kecil.
Ia turut mempertanyakan bagaimana administrasi transaksi dan kewajiban perpajakan dalam pelaksanaan proyek tersebut dipenuhi.
“Ini suatu hal yang sangat janggal. Pembelian material bangunan itu dari toko-toko kecil yang tidak mempunyai standar yang ditetapkan. Lantas, nantinya bagaimana alur PPN dan PPh untuk proyek tersebut?” ujar Odik.
Pernyataan tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pihak P2SP.
Perlu ditegaskan bahwa pembelian material dari toko kecil tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, setiap transaksi tetap harus memenuhi ketentuan administrasi, kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dokumen pembelian, nota transaksi, kuitansi, bukti pembayaran, identitas pemasok, dan pencatatan material menjadi bagian yang perlu diperiksa.
Begitu pula mengenai PPN dan PPh. Kewajiban perpajakan harus ditentukan berdasarkan jenis transaksi, status pihak yang terlibat, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak setiap pembelian otomatis dikenakan perlakuan pajak yang sama.
Karena itu, penjelasan mengenai mekanisme pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak perlu disampaikan secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab.
DUGAAN PEKERJAAN TAK SESUAI BESTEK, MUTU KONSTRUKSI JANGAN DIABAIKAN
Selain persoalan administrasi dan pengadaan material, kualitas pekerjaan fisik juga menjadi perhatian.
Muncul dugaan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan bestek atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Persoalan tersebut tidak boleh hanya dijawab melalui pernyataan sepihak. Diperlukan pemeriksaan teknis oleh tenaga ahli atau pihak berkompeten untuk mengetahui apakah pekerjaan benar-benar sesuai dengan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan spesifikasi teknis.
Pemeriksaan dapat mencakup:
Mutu dan kualitas beton.
Ukuran serta jarak pemasangan besi tulangan.
Kedalaman dan konstruksi fondasi.
Jenis serta standar material bangunan.
Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Kesesuaian harga satuan dengan pengadaan.
Kualitas hasil pekerjaan dibandingkan spesifikasi kontrak atau dokumen teknis.
Bangunan sekolah bukan sekadar proyek yang dinilai berdasarkan tampilan fisik. Kekuatan konstruksi menyangkut keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
Jangan sampai pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah justru menyisakan persoalan kualitas yang berpotensi merugikan negara maupun membahayakan pengguna bangunan.
STATUS IQBALUDIN SEBAGAI KORWIL 1 CILAWU DAN IURAN FK SMK SWASTA PERLU DIPERJELAS
Aktivis pemerhati pendidikan tersebut kembali menyoroti kedudukan Iqbaludin dalam organisasi FK SMK Swasta.
Menurutnya, apabila yang bersangkutan memang masih menjabat sebagai Korwil 1 Cilawu, perlu dibuka kejelasan mengenai dasar pengangkatan, masa berlaku surat keputusan, ruang lingkup kewenangan, serta pertanggungjawaban kepada organisasi.
Persoalan penarikan iuran untuk berbagai kegiatan juga tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan.
Apakah penarikan tersebut merupakan keputusan resmi organisasi? Apakah sudah disepakati anggota? Apakah sifatnya sukarela atau wajib? Siapa yang menerima dan mengelola dana? Bagaimana laporan penggunaannya?
“Jangan sampai organisasi yang seharusnya menjadi wadah komunikasi dan penguatan pendidikan justru menimbulkan pertanyaan akibat ketidakjelasan pengelolaan iuran. Kalau memang ada kegiatan, sampaikan programnya, dasar penarikannya, jumlah yang dihimpun, dan penggunaannya. Jangan hanya meminta kontribusi tanpa transparansi,” ujarnya.
Ia meminta pengurus FK SMK Swasta memberikan penjelasan mengenai struktur kepengurusan, legalitas jabatan Korwil 1 Cilawu, serta mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana organisasi.
Penarikan iuran sendiri tidak otomatis merupakan pelanggaran. Penilaiannya harus berdasarkan aturan organisasi, kesepakatan anggota, sifat pungutan, dan bukti pertanggungjawaban keuangan.
Namun, transparansi merupakan kewajiban moral dan organisatoris agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan anggota.
KCD PENDIDIKAN WILAYAH XI GARUT JANGAN ABAIKAN PERTANYAAN PUBLIK
Polemik revitalisasi SMK Kamal Persada juga membutuhkan penjelasan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XI Garut sesuai tugas dan kewenangannya.
Publik ingin mengetahui apakah pihak KCD mengetahui pelaksanaan program revitalisasi tersebut, apakah pernah melakukan pemantauan, serta bagaimana mekanisme pembinaan terhadap sekolah penerima bantuan.
Apabila terdapat persoalan mengenai administrasi sekolah, legalitas kelembagaan, dan tata kelola pendidikan, diperlukan penjelasan yang proporsional sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar berbagai pertanyaan yang berkembang tidak terus menjadi polemik tanpa kepastian.
APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TELAAH DOKUMEN, BUKAN SEKADAR MENUNGGU POLEMIK
Dengan munculnya berbagai informasi dan pertanyaan tersebut, aparat penegak hukum (APH) diharapkan dapat melakukan penelaahan apabila terdapat laporan dan bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal-hal yang layak ditelusuri antara lain:
Dokumen pengusulan dan penetapan bantuan revitalisasi.
Legalitas pembentukan dan kewenangan P2SP.
Koordinasi antara yayasan, sekolah, dan panitia pembangunan.
Kebenaran informasi dugaan uang Rp165 juta.
RAB, gambar teknis, dan spesifikasi pekerjaan.
Nota, kuitansi, serta bukti pembayaran pengadaan material.
Kesesuaian harga, volume, dan kualitas pekerjaan.
Administrasi serta pemenuhan kewajiban perpajakan.
Progres pekerjaan dibandingkan masa pelaksanaan 98 hari kalender.
Legalitas kepengurusan FK SMK Swasta, termasuk Korwil 1 Cilawu.
Dasar penghimpunan iuran dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Pemeriksaan harus berlandaskan dokumen, keterangan para pihak, dan fakta lapangan. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.
KLARIFIKASI NUMAN, IQBALUDIN, DAN PENGURUS FK SMK SWASTA DINANTIKAN
Hingga berita ini disusun, sejumlah persoalan tersebut masih membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Numan selaku Ketua P2SP diharapkan membuka keterangan mengenai pelaksanaan, pengadaan material, kualitas pekerjaan, serta pertanggungjawaban anggaran.
Iqbaludin diharapkan memberikan klarifikasi mengenai informasi dugaan uang Rp165 juta, kedudukannya sebagai Korwil 1 Cilawu, serta keterkaitannya dengan aktivitas penarikan iuran FK SMK Swasta.
Pengurus FK SMK Swasta juga perlu menjelaskan struktur organisasi, dasar kewenangan koordinator wilayah, mekanisme penghimpunan iuran, dan laporan penggunaan dana.
Sementara itu, pihak SMK Kamal Persada, Yayasan Persada, serta KCD Pendidikan Wilayah XI Garut diharapkan menyampaikan keterangan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.
CATATAN REDAKSI: Rp866 JUTA BUKAN ANGKA KECIL, SETIAP RUPIAH HARUS BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Anggaran revitalisasi sebesar Rp866.434.000 bukanlah jumlah yang kecil. Dana tersebut merupakan anggaran yang harus digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dunia pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan publik. Setiap pembangunan fasilitas pendidikan harus memenuhi standar mutu, transparansi pengadaan, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas keuangan.
Begitu pula organisasi pendidikan. Jabatan harus memiliki dasar pengangkatan yang jelas. Penghimpunan iuran harus mempunyai dasar, tujuan, mekanisme, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa anggota.
Jika seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup dokumen yang memang dapat diakses publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan penyimpangan dan terdapat pihak yang terbukti bertanggung jawab, penanganannya harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
Media TRIBUNPRIBUMI.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu.
Redaksi membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab seluas-luasnya kepada Numan, Iqbaludin, Odik Sodikin, pengurus FK SMK Swasta, pihak SMK Kamal Persada, KCD Pendidikan Wilayah XI Garut, serta instansi terkait lainnya.
Publik menunggu jawaban, bukan sekadar pernyataan. Dokumen harus dibuka sesuai ketentuan, kualitas bangunan harus dapat diuji, dan setiap rupiah anggaran pendidikan wajib memiliki pertanggungjawaban.
Jangan biarkan anggaran pendidikan kehilangan makna akibat ketidakjelasan tata kelola. Pendidikan harus dibangun dengan integritas, bukan sekadar diselesaikan secara fisik. (DIX)
Leave a Reply