Bandung,TRIBUNPRIBUMI.com – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024 memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial B.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Penahanan ini menjadi perhatian serius karena perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25.982.542.357,20 atau hampir Rp26 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., melalui siaran pers menjelaskan bahwa tersangka B.K. ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung mulai 13 November hingga 2 Desember 2026.
Langkah penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas Convention and Exhibition Center UPI Bandung.
PROYEK BERNILAI LEBIH DARI Rp52 MILIAR JADI PUSAT PERKARA
Berdasarkan informasi penyidikan, perkara ini bermula pada Tahun Anggaran 2024 ketika UPI Bandung melaksanakan pekerjaan CWP-03 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri atau Asian Development Bank (ADB) melalui APBN di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Nilai kontrak awal pekerjaan tersebut mencapai Rp47.165.742.000. Namun, dalam perkembangannya, nilai kontrak mengalami perubahan melalui addendum menjadi Rp52.484.000.000.
Pekerjaan itu dilaksanakan oleh PT Arkindo berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Besarnya nilai anggaran proyek tentu menuntut pelaksanaan pekerjaan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Namun, dalam proses penyidikan, tim penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang kini menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara tersebut.
DOKUMEN JAMINAN DIDUGA TIDAK SAH, FUNGSI PENGAWASAN PPK DIPERTANYAKAN
Salah satu persoalan serius yang terungkap adalah dugaan penggunaan dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan retensi yang digunakan dalam pelaksanaan proyek.
Dalam perkara ini, D.W.R. diduga menggunakan dokumen jaminan yang tidak sah. Sementara itu, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi secara langsung kepada pihak perbankan untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum melaksanakan proses kontraktual.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan kehati-hatian pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
Sebab, verifikasi dokumen jaminan merupakan bagian penting dalam memastikan keamanan pelaksanaan kontrak serta melindungi kepentingan keuangan negara.
PEKERJAAN BARU 75,34 PERSEN, TETAPI PEMBAYARAN DIDUGA SUDAH 100 PERSEN
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan target penyelesaian kontrak.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Ironisnya, meskipun pekerjaan belum mencapai 100 persen dan mengalami deviasi minus, pembayaran kepada pihak kontraktor justru telah direalisasikan sebesar 100 persen.
Fakta inilah yang menjadi salah satu titik krusial dalam perkara dugaan korupsOi tersebut.
Bagaimana mekanisme pencairan pembayaran penuh dapat dilakukan ketika progres pekerjaan fisik masih menyisakan kekurangan hampir seperempat dari keseluruhan bobot pekerjaan?
Apakah seluruh tahapan pemeriksaan administrasi, pengukuran progres fisik, verifikasi dokumen, hingga persetujuan pembayaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan?
Pertanyaan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan dalam proses hukum agar seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara terang dan tidak menyisakan persoalan.
AUDIT UNGKAP KERUGIAN NEGARA RP25,98 MILIAR
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026, dugaan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.
Angka tersebut bukan nilai yang kecil. Kerugian hampir Rp26 miliar merupakan persoalan serius yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan uang negara.
Terlebih, proyek pembangunan fasilitas pendidikan tersebut menggunakan sumber pendanaan pinjaman luar negeri melalui ADB yang disalurkan melalui APBN.
Karena itu, penanganan perkara ini diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh siapa saja pihak yang bertanggung jawab, bagaimana proses penyimpangan terjadi, serta bagaimana mekanisme pembayaran dapat berjalan meskipun progres pekerjaan belum mencapai target.
TERSANGKA LAIN SEDANG MENJALANI HUKUMAN DI PAPUA TENGAH
Dalam perkara yang sama, tersangka D.W.R. diketahui saat ini tengah menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Papua Tengah.
Sebelumnya, tersangka tersebut juga telah diperiksa oleh tim penyidik di Kejaksaan Negeri Mimika.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara terhadap para pihak yang diduga terlibat tetap menjadi bagian dari rangkaian penyidikan Kejati Jawa Barat.
DIJERAT PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka disangkakan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
Primair, Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Subsidiair, Pasal 604 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana tercantum dalam sangkaan penyidik.
PUBLIK MENANTI PENGUSUTAN TUNTAS
Terungkapnya dugaan korupsi proyek pembangunan Convention and Exhibition Center UPI Bandung menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penahanan tersangka B.K. diharapkan bukan menjadi akhir dari pengungkapan perkara, melainkan pintu masuk untuk membongkar seluruh rangkaian dugaan penyimpangan, termasuk pihak-pihak yang memiliki peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pencairan anggaran.
Publik juga menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Hingga proses hukum berjalan, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Penetapan tersangka dan penahanan merupakan bagian dari proses hukum, sedangkan pembuktian kesalahan para pihak menjadi kewenangan pengadilan. (AS)
Leave a Reply