Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Dugaan tidak optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan anggaran program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Sejumlah BUMDes dikabarkan tidak lagi menjalankan aktivitas usaha secara berkelanjutan, bahkan muncul pertanyaan mengenai kejelasan pengelolaan modal yang telah dialokasikan melalui anggaran desa.
Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari seorang aktivis peduli dan pemerhati anggaran pemerintah yang enggan disebutkan namanya. Saat diwawancarai awak media, Jum’at (13/11/2026), ia menyoroti dugaan mandeknya sejumlah BUMDes serta pengelolaan anggaran ketahanan pangan di Kabupaten Garut yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan secara menyeluruh.
Menurutnya, program ketahanan pangan yang melibatkan BUMDes seharusnya menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa. Anggaran yang dialokasikan dari Dana Desa bukan sekadar formalitas administrasi atau kegiatan yang hanya berjalan pada awal pencairan, melainkan harus menghasilkan usaha produktif dan berkelanjutan.
“Kalau anggaran sudah dialokasikan, modal sudah diberikan, tetapi kegiatan usahanya sekarang tidak berjalan, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui anggarannya pernah digelontorkan, tetapi tidak mengetahui bagaimana kondisi modal, aset, dan hasil pengelolaannya,” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan BUMDes tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal pengurus semata. Sebab, apabila penyertaan modal berasal dari Dana Desa, maka terdapat tanggung jawab pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.
BUMDes Jangan Hanya Ramai Saat Pencairan Anggaran
Aktivis tersebut mempertanyakan keberlanjutan sejumlah usaha BUMDes yang sebelumnya memperoleh dukungan permodalan melalui anggaran desa.
Menurutnya, BUMDes semestinya mampu memperlihatkan perkembangan usaha, laporan keuangan, keberadaan aset, serta hasil kegiatan yang dapat diukur. Apabila usaha mengalami kerugian atau berhenti beroperasi, pengelola wajib menjelaskan penyebabnya secara transparan.
“Jangan sampai BUMDes hanya terlihat aktif ketika ada program dan pencairan anggaran. Setelah modal diterima, kemudian usahanya tidak jelas, kegiatannya berhenti, bahkan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai pertanggungjawabannya. Ini yang harus ditelusuri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa modal BUMDes bukan uang pribadi pengurus maupun pihak tertentu. Pengelolaannya harus mengikuti ketentuan, prinsip tata kelola yang baik, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
Menurutnya, transparansi merupakan kewajiban penting agar tidak muncul kecurigaan dan dugaan penyalahgunaan anggaran di tengah masyarakat.
Anggaran Ketahanan Pangan Harus Jelas Penggunaannya
Lebih jauh, ia menyoroti program ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUMDes sebagai salah satu pengelola kegiatan ekonomi desa.
Ia meminta agar penggunaan anggaran ketahanan pangan di setiap desa diperiksa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kegiatan.
Jangan sampai program yang seharusnya memperkuat ketersediaan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat justru tidak memberikan dampak nyata.
“Kalau memang program ketahanan pangan dikelola melalui BUMDes, maka harus jelas jenis usahanya, berapa modal yang digunakan, bagaimana realisasinya, di mana asetnya, siapa pengelolanya, dan bagaimana hasilnya. Semua harus bisa dibuktikan melalui dokumen dan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan BUMDes yang tidak lagi beroperasi, pemerintah tidak boleh hanya menerima laporan administratif tanpa melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi usaha dan keberadaan asetnya.
Pemkab Garut dan APH Diminta Jangan Tutup Mata
Atas berbagai persoalan tersebut, aktivis pemerhati anggaran itu secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya DPMPD, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH), untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap BUMDes yang diduga tidak berjalan dan pengelolaan anggaran ketahanan pangan di sejumlah desa.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah dana yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya atau justru terdapat persoalan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Ia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan di atas meja, tetapi juga melalui verifikasi lapangan.
Beberapa hal yang dinilai perlu ditelusuri antara lain:
Besaran penyertaan modal BUMDes yang bersumber dari Dana Desa.
Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan dan APBDes.
Keberadaan aset serta barang hasil pengadaan program ketahanan pangan.
Kondisi usaha BUMDes yang masih berjalan maupun yang sudah berhenti.
Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus BUMDes.
Hasil usaha dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada pelanggaran hukum.
“Pemkab Garut jangan menunggu persoalan semakin besar. Inspektorat harus melakukan pemeriksaan. APH juga perlu menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan. Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru tidak jelas pertanggungjawabannya,” tandasnya.
Pengawasan Pemerintah Kecamatan Juga Dipertanyakan
Selain meminta perhatian Pemkab Garut dan APH, ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Menurutnya, pemerintah kecamatan harus aktif melakukan koordinasi apabila terdapat BUMDes yang mengalami kemunduran, tidak beroperasi, atau menghadapi persoalan permodalan.
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diketahui sejak awal justru baru menjadi perhatian setelah ramai diberitakan media massa.
Pengawasan secara berjenjang harus berjalan agar setiap program yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Jangan Biarkan Anggaran Desa Menjadi Persoalan Tanpa Kejelasan
Di akhir keterangannya, aktivis tersebut berharap persoalan BUMDes dan anggaran ketahanan pangan di Kabupaten Garut tidak berhenti sebatas menjadi perbincangan publik.
Ia meminta adanya langkah konkret berupa evaluasi, pemeriksaan, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Menurutnya, masyarakat desa berhak mengetahui bagaimana anggaran yang berasal dari uang negara dikelola oleh pemerintah desa maupun pengurus BUMDes.
“Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya, sementara tidak ada penjelasan yang terbuka mengenai keberadaan modal dan keberlanjutan usaha BUMDes. Kalau pengelolaannya benar, buktikan dengan laporan dan kondisi usaha di lapangan. Kalau ada persoalan, harus diselesaikan sesuai aturan,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan mandeknya sejumlah BUMDes dan persoalan pengelolaan anggaran ketahanan pangan tersebut masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari masing-masing pemerintah desa dan pengurus BUMDes terkait. Belum dapat disimpulkan adanya penyimpangan atau tindak pidana tanpa pemeriksaan dan bukti yang sah.
Redaksi TRIBUNPRIBUMI.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemkab Garut, DPMPD, Inspektorat, pemerintah kecamatan, kepala desa, serta pengurus BUMDes untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab demi menjaga prinsip keberimbangan, transparansi, dan akurasi pemberitaan pada saat kami konfirmasi atau klarifikasi terkait berita tersebut kepada PLT Sekretaris DPMPD,Idad Badrudin,S.E. yang bersangkutan hanya menjawab dalam bahasa Sunda “muhun,” (Red)
Leave a Reply