Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Menjadi seorang pemimpin bukan semata-mata persoalan memiliki jabatan, kewenangan ataupun kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Lebih dari itu, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui sikap, keteladanan, profesionalisme dan kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut, H. Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.
Ia menegaskan bahwa kredibilitas seorang pemimpin pada akhirnya akan terlihat dari bagaimana dirinya menjalankan tugas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kredibilitas seorang pemimpin diukur dari profesionalisme, dibuktikan lewat pelayanan yang humanis,” ujar H. Budi Gan Gan saat di wawancarai awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya,Sabtu (29/08/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa profesionalisme dan pelayanan humanis merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun kepemimpinan yang dipercaya masyarakat.
Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas secara profesional, memahami tanggung jawab yang diberikan, mampu mengambil keputusan dengan tepat, serta dapat menjadi teladan bagi seluruh jajaran.
Namun, profesionalisme tersebut tidak boleh membuat pelayanan pemerintahan kehilangan sisi kemanusiaannya.
Masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan bukan sekadar membawa berkas administrasi. Mereka datang dengan kebutuhan, kepentingan dan harapan agar mendapatkan pelayanan yang baik.
Karena itu, cara aparatur berkomunikasi, memberikan informasi, menerima keluhan dan membantu masyarakat memahami prosedur menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pelayanan.
Profesionalisme Bukan Sekadar Kemampuan
H. Budi Gan Gan memandang profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.
Profesionalisme juga menyangkut sikap dan tanggung jawab.
Seorang aparatur yang profesional harus memahami aturan, bekerja berdasarkan ketentuan, mampu memberikan informasi secara benar, serta memiliki komitmen untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Namun pada saat yang sama, aparatur juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat.
Sebab, aturan yang baik sekalipun akan sulit dipahami apabila disampaikan dengan cara yang tidak komunikatif.
Demikian pula sebuah pelayanan yang sebenarnya sudah sesuai prosedur dapat menimbulkan persoalan apabila masyarakat merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.Karena itu, pendekatan humanis menjadi penting.
Pelayanan humanis bukan berarti mengabaikan aturan. Sebaliknya, pelayanan humanis adalah bagaimana aturan tersebut disampaikan dan dilaksanakan dengan tetap menghargai masyarakat.
Pemimpin Harus Menjadi Teladan
Dalam membangun organisasi pemerintahan yang profesional, peran pemimpin sangat menentukan.
Pemimpin harus mampu memberikan contoh sebelum meminta bawahannya melakukan sesuatu.
Jika seorang pemimpin menghendaki aparatur bekerja disiplin, maka pimpinan harus menunjukkan kedisiplinan. Jika menginginkan pelayanan yang ramah dan humanis, maka sikap tersebut juga harus ditunjukkan dalam keseharian.
Keteladanan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun budaya organisasi.
Sebab, budaya kerja tidak lahir hanya dari aturan tertulis. Budaya kerja tumbuh dari kebiasaan, keteladanan dan konsistensi seluruh unsur organisasi.
H. Budi Gan Gan menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu membangun lingkungan kerja yang mendorong aparatur untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Bukan hanya bekerja karena perintah, tetapi bekerja karena memahami bahwa tugas yang dilakukan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pelayanan Humanis Menjadi Cermin Pemerintahan
Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung dapat menilai apakah sebuah pelayanan pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak.
Masyarakat akan merasakan apakah mereka mendapatkan informasi yang jelas, apakah proses pelayanan mudah dipahami, apakah petugas memberikan respons yang baik dan apakah mereka mendapatkan kepastian terhadap kebutuhan yang sedang diurus.
Karena itu, pelayanan publik menjadi salah satu cermin wajah pemerintah.
Apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, maka citra pemerintahan akan ikut terangkat. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menimbulkan kekecewaan dan pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, DPMPTSP memiliki posisi strategis karena berhubungan dengan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.Pelayanan yang diberikan harus mampu menciptakan kepastian sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Humanis Tetapi Tetap Berpegang pada Aturan
Pendekatan humanis dalam pelayanan bukan berarti memberikan perlakuan khusus atau mengabaikan prosedur.
Justru prinsip pelayanan humanis harus berjalan bersama dengan kepastian hukum dan aturan yang berlaku.
Ketika persyaratan belum lengkap, misalnya, masyarakat harus diberikan penjelasan secara baik mengenai kekurangan yang harus dipenuhi.Ketika terdapat proses yang membutuhkan waktu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan dan mekanismenya.
Dengan komunikasi yang baik, masyarakat tidak merasa sedang berhadapan dengan birokrasi yang kaku, melainkan dengan aparatur yang siap membantu menyelesaikan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan. Di sinilah profesionalisme aparatur benar-benar diuji.
Bukan hanya mampu menjalankan prosedur, tetapi juga mampu menjelaskan prosedur tersebut secara manusiawi.
Kredibilitas Tidak Dibangun dengan Pencitraan
Kredibilitas seorang pemimpin tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan atau pencitraan.Kredibilitas lahir dari konsistensi antara perkataan dan tindakan.
Seorang pemimpin akan mendapatkan kepercayaan ketika apa yang disampaikan dapat dibuktikan melalui kinerja nyata.
Dalam pemerintahan, ukuran tersebut dapat dilihat dari bagaimana organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana persoalan diselesaikan dan bagaimana aparatur menjalankan tugasnya.
Karena itu, pemimpin dituntut memiliki integritas.
Ketika menghadapi persoalan, pemimpin harus berani mengambil tanggung jawab. Ketika terdapat kekurangan, harus ada kemauan melakukan evaluasi. Dan ketika pelayanan harus diperbaiki, harus ada keberanian melakukan pembenahan.
Profesionalisme pada akhirnya bukan sekadar kemampuan untuk bekerja, tetapi juga keberanian untuk terus melakukan perbaikan.
DPMPTSP Dituntut Terus Berbenah
Perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha membuat pelayanan pemerintahan harus terus menyesuaikan diri.
DPMPTSP sebagai salah satu institusi yang bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Aparatur harus memahami perkembangan regulasi, mampu mengikuti perubahan sistem pelayanan dan tetap memberikan informasi yang mudah dipahami masyarakat.
Kemajuan teknologi juga membuat masyarakat semakin mengharapkan pelayanan yang cepat dan transparan.
Namun di tengah perkembangan digitalisasi tersebut, aspek manusia tetap tidak boleh hilang.Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi sikap aparatur tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang baik.
Masyarakat tetap membutuhkan manusia yang mampu memberikan penjelasan ketika mereka menghadapi kendala.
Pemimpin yang Mampu Mendengar
Kepemimpinan yang profesional juga membutuhkan kemampuan untuk mendengar.
Pemimpin tidak boleh hanya berada di ruang kerja dan menerima laporan dari bawahan. Seorang pemimpin harus memahami kondisi lapangan dan mengetahui bagaimana pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Masukan, kritik dan keluhan masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi.
Bukan sesuatu yang harus dihindari.
Justru melalui kritik dan masukan, pemerintah dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki.
Dalam perspektif pelayanan humanis, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dari proses evaluasi pelayanan.Sebab, mereka adalah penerima langsung layanan pemerintah.
Membangun Kepercayaan Publik
H. Budi Gan Gan melihat bahwa profesionalisme dan pelayanan humanis pada akhirnya bermuara pada satu hal, yakni membangun kepercayaan publik.
Kepercayaan masyarakat tidak dapat diminta begitu saja.
Kepercayaan harus diperoleh melalui proses panjang yang dibangun dari kinerja, konsistensi, keterbukaan dan pelayanan.
Seorang pemimpin yang profesional akan berusaha memastikan organisasinya berjalan dengan baik.
Sementara pemimpin yang humanis akan memastikan bahwa masyarakat tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
Keduanya harus berjalan bersama.
“Kredibilitas seorang pemimpin diukur dari profesionalisme, dibuktikan lewat pelayanan yang humanis,” tegas H. Budi Gan Gan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa ukuran kepemimpinan tidak berhenti pada seberapa tinggi jabatan yang dimiliki seseorang.
Jabatan hanyalah posisi..Sedangkan kredibilitas adalah kepercayaan yang harus dibangun melalui tindakan nyata.
Bukan Sekadar Melayani, Tetapi Menghargai
Pelayanan publik pada hakikatnya bukan sekadar menyelesaikan urusan administratif.
Pelayanan juga merupakan bentuk penghormatan pemerintah kepada masyarakat.
Ketika masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan, mereka berhak memperoleh informasi yang benar, perlakuan yang sopan dan proses yang sesuai dengan ketentuan. Karena itu, aparatur harus memahami bahwa setiap interaksi dengan masyarakat merupakan bagian dari wajah pemerintah.
Satu pelayanan yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan.
Sebaliknya, satu pelayanan yang buruk dapat meninggalkan kesan yang panjang.
Inilah alasan mengapa kepemimpinan profesional harus dibarengi dengan pendekatan humanis.
Pemimpin harus mampu memastikan bahwa seluruh jajaran memahami bahwa tugas mereka bukan sekadar bekerja menyelesaikan administrasi, tetapi memberikan pelayanan yang memiliki nilai kemanusiaan.
Kepemimpinan Diukur dari Manfaat
Pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin akan dinilai dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.Seberapa efektif organisasi yang dipimpinnya bekerja, seberapa baik pelayanan diberikan dan seberapa besar kepercayaan masyarakat yang berhasil dibangun.
H. Budi Gan Gan menempatkan profesionalisme sebagai fondasi dalam menjalankan kepemimpinan, sementara pelayanan humanis menjadi bentuk nyata bagaimana nilai tersebut diwujudkan kepada masyarakat. Pesannya jelas,pemimpin tidak cukup hanya memiliki kewenangan, tetapi harus memiliki kemampuan, tanggung jawab dan keteladanan.
Profesional dalam bekerja, tegas dalam menjalankan aturan, terbuka terhadap kritik, namun tetap humanis dalam memberikan pelayanan.Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang mampu membuat kebijakan.Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir, mendengar, melayani dan menghargai mereka.
Dan dari sanalah kredibilitas seorang pemimpin benar-benar diuji dan dibuktikan. (*)
Leave a Reply