Jangan Hina! Kesalahan Oknum Wartawan Bukan Alasan Menghakimi Satu Profesi

(Oleh: Diki Kusdian)

Artikel,TRIBUNPRIBUMI.com – Ada sebuah garis batas yang sering kali hilang ketika sebuah kasus menjadi konsumsi publik: membedakan antara menghukum sebuah perbuatan dan menghina seorang manusia.

Ketika seorang wartawan tersandung persoalan hukum, muncul dugaan pelanggaran etik, atau melakukan tindakan yang dianggap mencederai profesinya, kritik publik tentu merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan kritik diperlukan agar profesi jurnalistik tidak kehilangan marwah dan kepercayaan masyarakat.

Tetapi kritik tidak boleh berubah menjadi kebencian,kesalahan seorang oknum wartawan tidak boleh dijadikan tiket untuk menghakimi seluruh wartawan. Apalagi sampai keluarga yang tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak memiliki hubungan dengan perbuatan tersebut ikut dipermalukan.

Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: sebenarnya kita sedang menegakkan keadilan atau sedang mencari kepuasan dari sebuah penghukuman sosial?

Wartawan Bukan Manusia Tanpa Salah

Tidak ada profesi yang dihuni manusia sempurna.

Wartawan bisa salah. Dokter bisa salah. Guru bisa salah. Pengusaha bisa salah. Aparat bisa salah. Pejabat bisa salah. Kepala desa bisa salah. Bahkan orang yang setiap hari berbicara tentang moral pun tetap bisa melakukan kesalahan.

Karena itu, ketika seorang wartawan diduga melakukan pelanggaran, persoalannya harus ditempatkan sebagai persoalan individu dan dinilai berdasarkan fakta.

Jika benar melakukan pelanggaran hukum, proseslah secara hukum.

Jika terbukti melanggar kode etik, tempuh mekanisme etik.

Jika pemberitaannya keliru, koreksi dan berikan hak jawab atau hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun jangan kemudian mengatakan bahwa karena satu wartawan bermasalah, maka semua wartawan adalah orang bermasalah.

Itu bukan kritik. Itu generalisasi.

Dan generalisasi semacam itu justru menunjukkan bahwa kita sedang menilai sebuah profesi berdasarkan perilaku individu.

Jangan Menjadikan Kasus sebagai Panggung Penghinaan

Yang lebih memprihatinkan adalah ketika sebuah kasus hukum berubah menjadi tontonan yang mengeksploitasi sisi pribadi seseorang.

Foto seseorang ketika sedang menjalani proses hukum dapat menjadi bagian dari pemberitaan jika memang memiliki nilai berita dan disajikan secara proporsional. Tetapi ketika foto, video, atau informasi pribadi digunakan semata-mata untuk mempermalukan dan merendahkan, maka kita harus mempertanyakan kembali batas antara kepentingan publik dan penghukuman sosial.

Sebab orang yang sedang berhadapan dengan hukum tetap memiliki martabat.

Proses hukum bukan berarti seseorang kehilangan hak sebagai manusia.

Terlebih lagi, keluarga tidak boleh dijadikan sasaran.Orang tua bukan pelaku hanya karena anaknya bermasalah.

Pasangan bukan pelaku hanya karena suaminya atau istrinya tersandung perkara.

Anak bukan pelaku hanya karena orang tuanya sedang menghadapi proses hukum.

Saudara bukan pelaku hanya karena memiliki hubungan darah,Kesalahan seseorang tidak diwariskan kepada keluarganya.Maka mempermalukan keluarga atas perbuatan individu bukanlah bentuk keadilan. Itu adalah bentuk penghukuman sosial yang tidak tepat sasaran.

Mengapa Standar Kita Sering Berbeda?

Ada pertanyaan yang layak direnungkan.

Ketika seorang pejabat tersandung dugaan korupsi, kita berbicara mengenai proses hukum, audit, pemeriksaan, penyidikan, pembuktian, dan putusan pengadilan.

Ketika seorang kepala desa diduga melakukan penyimpangan anggaran, masyarakat menuntut transparansi dan pemeriksaan.

Ketika seorang kepala sekolah diduga bermasalah dalam pengelolaan anggaran pendidikan, publik meminta aparat dan instansi terkait melakukan verifikasi.

Seharusnya standar yang sama juga diterapkan ketika seorang wartawan menghadapi persoalan.

Periksa perbuatannya. Periksa buktinya. Periksa unsur pelanggarannya. Kemudian biarkan mekanisme hukum menentukan.

Bukan menghukum berdasarkan kebencian.

Bukan menghukum berdasarkan viralnya sebuah konten dan bukan menghukum berdasarkan berapa banyak orang yang ikut mencaci.

Profesi Tidak Boleh Diadili karena Ulah Oknum

Jika seorang pejabat melakukan korupsi, tidak berarti seluruh pejabat adalah koruptor.

Jika seorang guru melakukan kekerasan, tidak berarti seluruh guru adalah pelaku kekerasan.

Jika seorang dokter melakukan malapraktik, tidak berarti seluruh dokter tidak profesional.

Jika seorang pengusaha melakukan penipuan, tidak berarti seluruh pengusaha adalah penipu.

Maka ketika seorang wartawan melakukan kesalahan, tidak masuk akal jika seluruh wartawan kemudian diposisikan sebagai bagian dari kesalahan tersebut.

Dunia jurnalistik memang memiliki persoalan. Tidak ada yang menyangkal.

Ada wartawan yang bekerja secara profesional dan berpegang pada kode etik. Ada pula individu yang mungkin menggunakan label wartawan untuk kepentingan tertentu.

Namun justru karena itu, yang harus dibedakan adalah wartawan yang bekerja secara profesional dengan oknum yang menyalahgunakan identitas profesi.

Jangan mencampuradukkan keduanya.

Kebebasan Pers Bukan Kekebalan Hukum

Perlu ditegaskan: membela martabat profesi wartawan bukan berarti membela kesalahan wartawan.

Kebebasan pers bukan kekebalan hukum.

Wartawan tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan. Jika terbukti melanggar aturan atau etika, pertanggungjawaban harus diberikan.

Tetapi proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan prinsip yang berlaku.

Ada praduga tak bersalah.

Ada hak untuk mendapatkan pembelaan.

Ada proses pembuktian.

Ada kewenangan aparat penegak hukum.

Dan pada akhirnya, ada putusan pengadilan yang menentukan seseorang bersalah atau tidak dalam perkara pidana.

Bukan komentar netizen. Bukan jumlah unggahan. Bukan hujatan di media sosial.

Jangan Sampai Publik Menjadi Pengadilan Tanpa Batas

Media sosial telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi.

Sebuah foto dapat beredar dalam hitungan detik.

Sebuah video dapat ditonton ribuan bahkan jutaan orang.

Sebuah tuduhan dapat menyebar sebelum orang yang dituduh sempat memberikan penjelasan.

Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab moral menjadi semakin penting.

Jangan karena sebuah informasi sedang viral, lalu semua orang merasa memiliki hak untuk menghina.

Jangan karena seseorang sedang berada dalam posisi lemah, lalu kita merasa bebas memperlakukannya sesuka hati.

Justru ketika seseorang sedang menghadapi masalah, masyarakat dituntut semakin dewasa.

Kita boleh keras terhadap kesalahan, tetapi tidak harus kejam terhadap manusia.

Kritik yang Sehat Justru Lebih Tajam

Kritik yang benar tidak membutuhkan penghinaan.

Kita bisa mengatakan bahwa suatu tindakan salah tanpa menyebut seseorang dengan kata-kata yang merendahkan.

Kita bisa mempertanyakan profesionalisme seseorang tanpa menyerang keluarganya.

Kita bisa membongkar dugaan pelanggaran tanpa membuat tuduhan baru yang tidak memiliki dasar.

Kita bisa meminta aparat bekerja tanpa melakukan penghakiman sebelum proses hukum selesai.

Justru kritik seperti itulah yang memiliki kekuatan.

Sebab kritik yang dibangun berdasarkan fakta jauh lebih berbahaya bagi sebuah kesalahan dibandingkan seribu cacian tanpa bukti.

Pers Harus Dikritik, Tetapi Jangan Dibungkam

Pers membutuhkan kritik.

Wartawan membutuhkan koreksi.

Media membutuhkan pengawasan.

Tetapi kritik terhadap pers seharusnya tidak berubah menjadi upaya membungkam seluruh suara jurnalistik.

Ketika pers melakukan kesalahan, koreksi adalah bagian dari demokrasi.

Ketika wartawan keliru, kritik adalah bagian dari kontrol sosial.

Ketika ada dugaan pelanggaran hukum, proses hukum adalah jalannya.

Namun ketika seluruh profesi dihina hanya karena tindakan satu orang, kita justru sedang menciptakan ketidakadilan baru.

Karena di balik label “wartawan” terdapat banyak orang yang setiap hari bekerja mencari informasi, melakukan konfirmasi, mengejar narasumber, menulis berita, dan berusaha menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Mereka tidak seharusnya ikut menanggung stigma dari kesalahan orang lain.

Jangan Jadikan Keluarga sebagai Korban Kedua

Ada satu hal yang harus menjadi perhatian serius: keluarga.

Seseorang boleh saja diproses hukum karena perbuatannya.

Tetapi jangan kemudian keluarganya ikut menjadi korban.

Bayangkan seorang anak harus menerima ejekan di sekolah karena orang tuanya sedang menghadapi perkara.

Bayangkan orang tua harus menanggung malu karena foto anaknya tersebar dan dihujat.

Bayangkan pasangan harus menghadapi tekanan sosial karena persoalan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan.

Apakah itu keadilan?

Tentu tidak.

Keadilan harus diarahkan kepada pelaku dan perbuatannya, bukan kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Jangan Ukur Keadilan dari Ramainya Hujatan

Kita harus berhenti menganggap bahwa seseorang semakin bersalah hanya karena semakin banyak orang membencinya.

Popularitas sebuah tuduhan bukan bukti kesalahan.

Viralnya sebuah video bukan putusan pengadilan.

Banyaknya komentar negatif bukan alat ukur keadilan.

Dan banyaknya orang yang menghina seseorang tidak membuat penghinaan itu menjadi benar.

Hukum memiliki mekanismenya sendiri.

Karena itu, biarkan aparat bekerja berdasarkan bukti.

Biarkan proses hukum berjalan. Biarkan setiap pihak mendapatkan haknya.

Jika seseorang benar-benar bersalah, tidak perlu penghinaan untuk membuat hukum bekerja.

Tegas Tidak Harus Menghina

Kita membutuhkan keberanian untuk mengkritik,tetapi kita juga membutuhkan kedewasaan untuk menahan diri.

Kita membutuhkan pers yang berani.

Kita membutuhkan masyarakat yang kritis.

Kita membutuhkan aparat yang tegas.

Dan kita membutuhkan ruang publik yang sehat.

Jangan sampai perjuangan menegakkan kebenaran justru dilakukan dengan cara – cara yang merusak nilai kemanusiaan.

Kalau salah, katakan salah. Kalau melanggar hukum, proses secara hukum. Kalau terbukti bersalah, pertanggungjawabkan. Tetapi jangan hina manusia dan jangan seret keluarganya.

Sebab seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi keluarganya tidak boleh dihukum hanya karena hubungan darah atau hubungan perkawinan.

Pada Akhirnya, Kita Semua Harus Belajar Adil

Hari ini mungkin yang menjadi sasaran adalah seorang wartawan.

Besok mungkin pejabat.

Lusa mungkin guru.

Suatu hari mungkin orang biasa.

Jika budaya penghakiman massal dibiarkan, tidak ada seorang pun yang benar-benar aman dari penghukuman sosial.

Karena itu, kita harus membangun budaya yang lebih sehat:

kritik berdasarkan fakta,

tuduhan berdasarkan bukti,

proses berdasarkan hukum,

dan penghormatan terhadap manusia tetap dijaga.

Jangan jadikan kesalahan satu orang sebagai dosa seluruh profesi.