Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Pemerintah Kabupaten Garut kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat kinerja birokrasi. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, resmi melantik 84 pejabat di lingkungan Pemkab Garut dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Pendopo Garut, Rabu (22/04/2026).
Pelantikan ini mencakup empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan 80 pejabat administrator. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Garut.
Dalam rotasi kali ini, sejumlah nama menempati posisi strategis. Ahmad Ramdani yang sebelumnya menjabat Camat Pangatikan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD). Penunjukan ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan berbasis desa serta mendorong peningkatan kemandirian masyarakat.
Selanjutnya, Marlinda Siti Hana yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Sosial, kini naik posisi menjadi Kepala Dinas Sosial. Ia diharapkan mampu memperkuat program perlindungan sosial di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Di sektor pelayanan administrasi kependudukan, Rena Sudrajat yang sebelumnya menjabat Camat Garut Kota kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penempatan ini dinilai strategis mengingat pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah kini dipimpin oleh Ardhy Firdian. Dengan latar belakang pengalaman di bidang pertanian, ia diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas sektor tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya serius dalam membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.
“Jabatan ini amanah. Saya meminta saudara-saudara bekerja secara profesional dan memberikan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya di hadapan para pejabat yang dilantik.
Ia menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kinerja, bukan sekadar retorika. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan menuntut aparatur sipil negara untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan inovatif.
Lebih jauh, Bupati juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi antar perangkat daerah. Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi yang kuat dan terintegrasi.
“Jangan bekerja biasa-biasa saja. Kita butuh inovasi, kerja cepat, dan kerja tepat. Bangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja, bukan sekadar kata-kata,” tegasnya.
Pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Garut tengah mendorong reformasi birokrasi yang lebih progresif. Rotasi jabatan diharapkan mampu menghadirkan energi baru di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus memutus stagnasi yang berpotensi menghambat kinerja.
Di sisi lain, publik juga menaruh harapan besar terhadap para pejabat yang baru dilantik. Masyarakat menuntut adanya perubahan nyata, terutama dalam hal pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik birokrasi yang berbelit.
Sejumlah pengamat menilai, keberhasilan rotasi ini sangat bergantung pada komitmen dan integritas para pejabat itu sendiri. Tanpa kinerja yang terukur dan akuntabel, rotasi jabatan hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa dampak signifikan.
Dengan komposisi baru ini, Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, hingga penguatan ekonomi daerah.
Pelantikan 84 pejabat ini bukan hanya menjadi momen seremonial, tetapi juga titik awal dari tuntutan besar: menghadirkan birokrasi yang benar-benar bekerja untuk rakyat. (*)
