Jakarta,TRIBUNPRIBUMI.com – Pemerintah tengah mengkaji secara serius opsi penerapan kembali sistem belajar dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional yang direncanakan mulai April 2026. Kebijakan ini masih dalam tahap wacana, namun sudah menjadi perhatian lintas kementerian karena dinilai memiliki dampak luas, khususnya bagi sektor pendidikan dan keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi tidak boleh diambil secara terburu-buru. Pemerintah, kata dia, belajar dari pengalaman masa pandemi COVID-19, di mana kebijakan PJJ membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur, berbasis data konsumsi energi dan mobilitas masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan dampak yang lebih besar, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya, Selasa (24/03/2026).
PJJ Disesuaikan dengan Karakter Pelajaran
Dalam skema yang tengah dibahas, pemerintah tidak serta-merta menerapkan PJJ secara penuh. Sistem pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran.
Untuk pelajaran teori, metode daring dinilai masih efektif dilakukan dari rumah. Namun, untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung, seperti sains, kejuruan, atau kegiatan laboratorium, pembelajaran tetap akan dilakukan secara tatap muka dengan pengaturan tertentu.
“Kami tidak ingin kualitas pembelajaran menurun. Praktikum tetap harus berjalan, meskipun mungkin dengan sistem terbatas atau bergiliran,” jelasnya.
Pendekatan hybrid atau kombinasi antara daring dan tatap muka menjadi salah satu opsi yang paling realistis untuk diterapkan, agar efisiensi energi tetap tercapai tanpa mengorbankan mutu pendidikan.
Dampak bagi Siswa dan Orang Tua Jadi Perhatian
Pemerintah juga tengah menghitung secara komprehensif dampak kebijakan ini terhadap siswa dan orang tua. Salah satu isu utama adalah kesiapan infrastruktur, terutama akses internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, beban tambahan bagi orang tua juga menjadi perhatian. Selama pandemi, banyak orang tua yang harus berperan ganda sebagai pendamping belajar anak di rumah, yang tidak jarang menimbulkan tekanan, terutama bagi mereka yang juga harus bekerja.
“Ini bukan hanya soal teknis pembelajaran, tapi juga soal kesiapan keluarga. Kita harus memastikan orang tua tidak terbebani secara berlebihan,” ungkap Pratikno.
Dari sisi siswa, pemerintah juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis. Interaksi langsung dengan guru dan teman sebaya dinilai sangat penting bagi perkembangan karakter dan kemampuan sosial anak.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh berpotensi menimbulkan kejenuhan, menurunnya motivasi belajar, hingga kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Internet dan Program MBG Ikut Dikaji
Selain kesiapan teknologi, pemerintah juga mengkaji skema pembiayaan akses internet bagi siswa. Kemungkinan adanya subsidi kuota atau dukungan infrastruktur digital menjadi bagian dari pembahasan agar PJJ dapat berjalan optimal.
Tak hanya itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Jika siswa tidak hadir di sekolah, maka mekanisme distribusi program tersebut harus disesuaikan agar tetap tepat sasaran.
“Semua aspek harus dihitung, jangan sampai ada program yang justru terganggu akibat perubahan sistem belajar,” tambahnya.
Efisiensi Energi Lintas Sektor
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar efisiensi energi yang akan diterapkan di berbagai sektor. Selain pendidikan, pemerintah juga mendorong penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi layanan digital, serta pembatasan perjalanan dinas.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk tekanan pada pasokan energi yang berdampak pada berbagai negara, khususnya di kawasan Asia.
Beberapa negara Asia Tenggara bahkan telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa. Filipina, misalnya, mulai mengurangi hari kerja kantor menjadi empat hari dalam seminggu. Sementara Thailand dan Vietnam mendorong sistem kerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi energi.
Masih Wacana, Keputusan Menunggu Kajian Lanjutan
Meski sudah menjadi pembahasan serius, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan belajar dari rumah ini masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final. Berbagai kajian lintas sektor masih terus dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kualitas pendidikan. Setiap kebijakan yang diambil diharapkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga tetap berpihak pada kepentingan siswa, orang tua, dan tenaga pendidik.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci. Kita ingin kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, terutama pendidikan,” tegas Pratikno.
Dengan berbagai pertimbangan yang matang, pemerintah berharap jika kebijakan ini diterapkan, maka dapat menjadi solusi adaptif di tengah tantangan global, sekaligus tetap menjamin keberlangsungan pendidikan yang berkualitas bagi generasi masa depan. (Megy)
