Tasikmalaya,TRIBUNPRIBUMI.com – Pemerintah Kecamatan Cipatujah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Desa Tobongjaya pada Selasa (11/11/2025). Agenda ini menjadi bagian dari upaya rutin kecamatan dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi, baik dari sisi administrasi maupun realisasi pembangunan fisik.
Tim Monev Kecamatan Cipatujah hadir secara lengkap. Rombongan dipimpin oleh Camat Zalkaf Drasma, S.IP, dan turut serta Sekmat Jatnika Setiawan, S.Pd, Kasi Kesos Jakaria, S.Sos, Kasubag Umum dan Kepegawaian Eli Ratningsih, S.Sos, Kasi Trantibum Tarman, S.KM., M.Si, Kasi PMD Sobirin, S.IP, Kasi Pemerintahan Suwadi KS, S.KM, serta Kasi Program dan Keuangan Iing Aceng, S.IP. Selain itu hadir pula para pendamping desa yang sehari-hari bertugas melakukan pembinaan terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.
Sesampainya di Desa Tobongjaya, rombongan disambut hangat oleh Kepala Desa Dedi Rohmatandi beserta seluruh perangkat desa. Pantauan awak media di lokasi acara,turut hadir Bhabinkamtibmas Cepi dan Babinsa Kopral Satu Sanusi yang selalu bersinergi dalam mendukung keamanan dan ketertiban lingkungan desa.
Dalam sesi penyampaian laporan, Kades Dedi Rohmatandi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran tim Monev kecamatan. Menurut Dedi, kegiatan Monev sangat penting bukan hanya sebagai sarana evaluasi, tetapi juga wadah pembinaan bagi pemerintah desa dalam berbagai aspek, mulai dari administrasi, penyusunan data, hingga pelaksanaan kegiatan fisik.
Dedi menjelaskan bahwa perkembangan kapasitas sumber daya manusia di Desa Tobongjaya terus meningkat, terutama dalam adaptasi penggunaan teknologi di era digital. Masyarakat semakin akrab dengan perangkat seperti telepon genggam, sehingga pemerintahan desa dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi agar selaras dengan perkembangan tersebut.
Dalam Monev tahun ini, tim kecamatan melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap sejumlah program strategis desa. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur jalan desa, pengembangan kawasan wisata desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dan program ketahanan pangan. Semua hasil pelaksanaan program ini ditinjau secara langsung untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan.
Selain laporan keberhasilan program, Kades Dedi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keluhan sekaligus harapan besar masyarakat Tobongjaya terkait akses jembatan gantung yang berada di Kampung Cikadu.
Jembatan ini menjadi satu-satunya akses penghubung menuju wilayah Kecamatan Culamega. Namun hingga kini, jembatan tersebut belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran di tingkat desa.
Dedi menegaskan bahwa masyarakat sangat membutuhkan jembatan gantung tersebut. Hampir setiap minggu warga mendatangi kantor desa untuk menanyakan perkembangan rencana pembangunan jembatan yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 60 meter. Akses ini vital bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas anak sekolah, kegiatan ekonomi, hingga transportasi kebutuhan harian.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa tidak dimungkinkan karena alokasi anggaran sudah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat dan tidak mengakomodasi pembangunan jembatan gantung skala tersebut.
Oleh karena itu, Dedi berharap pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat dapat memberikan dukungan, baik melalui bantuan keuangan khusus maupun program pembangunan infrastruktur.
“Untuk membangun jembatan gantung ini desa tidak mungkin mampu menutup pembiayaannya. Kami berharap penuh ada perhatian dari pemerintah daerah, provinsi, atau bahkan pusat, agar jembatan yang sudah lama diharapkan masyarakat ini bisa segera terwujud,” ujar Dedi.
Monev ditutup dengan sesi dialog dan masukan dari tim kecamatan. Mereka mengapresiasi komitmen Desa Tobongjaya dalam melaksanakan program kerja serta menyampaikan beberapa catatan perbaikan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Desa Tobongjaya untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan, serta menjadi dorongan bagi pemerintah di tingkat atas untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak bagi masyarakat. (Saepuloh)
