Artikel,TRIBUNPRIBUMI.com – Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Jika dahulu masyarakat harus menunggu berita melalui televisi, radio, atau surat kabar untuk mengetahui aktivitas kepolisian, kini berbagai informasi dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik melalui telepon seluler dan media sosial.
Perubahan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi institusi kepolisian. Informasi mengenai kegiatan pelayanan, pengamanan, penegakan hukum hingga berbagai aktivitas anggota kepolisian kini dapat diketahui publik secara langsung melalui kanal-kanal digital resmi.
Di tengah perubahan pola komunikasi tersebut, keberadaan Hubungan Masyarakat (Humas) Polri menjadi semakin strategis. Humas tidak lagi sekadar bertugas menyampaikan keterangan kepada wartawan, tetapi juga menjadi salah satu pintu utama komunikasi antara institusi kepolisian dengan masyarakat.
Dari Ruang Redaksi ke Layar Ponsel
Era digital membuat pola distribusi informasi berubah secara drastis. Sebuah kegiatan kepolisian yang berlangsung pagi hari, misalnya, dapat langsung diketahui masyarakat pada hari yang sama melalui unggahan media sosial.
Kondisi ini membuat institusi kepolisian memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung kepada media massa konvensional.Namun, kemudahan tersebut juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar.
Setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui proses dokumentasi, pemilahan, penyusunan narasi hingga pemeriksaan fakta. Foto dan video yang diambil petugas Humas bukan semata-mata dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari informasi publik yang harus mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Dengan demikian, pekerjaan Humas tidak berhenti pada aktivitas mengambil gambar atau membuat unggahan. Ada tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak menimbulkan tafsir keliru di tengah masyarakat.
Humas Bukan Sekadar Pembuat Konten
Dalam perkembangan komunikasi digital, Humas kepolisian dituntut memiliki kemampuan yang semakin luas.
Petugas harus mampu memahami kegiatan jurnalistik, fotografi, videografi, penulisan berita, pengelolaan media sosial hingga karakter masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi.
Informasi yang benar tetapi disampaikan dengan bahasa yang terlalu rumit bisa saja sulit dipahami masyarakat. Sebaliknya, konten yang menarik tetapi tidak memiliki dasar fakta yang kuat dapat menimbulkan persoalan baru.Karena itu, keseimbangan antara kecepatan, ketepatan dan akurasi menjadi salah satu tantangan utama Humas di era digital.
Humas Polres Garut dan Ruang Komunikasi Digital
Praktik komunikasi publik tersebut dapat dilihat dari aktivitas Humas Polres Garut melalui berbagai kanal media sosial resminya.
Salah satunya melalui akun Instagram @humaspolresgarut, yang menjadi salah satu sarana penyampaian informasi mengenai berbagai kegiatan kepolisian di wilayah hukum Polres Garut.Berbagai aktivitas, mulai dari pelayanan masyarakat, kegiatan lalu lintas, pengamanan kegiatan, kegiatan sosial hingga konferensi pers terkait pengungkapan kasus, didokumentasikan dan kemudian disampaikan kepada masyarakat.
Akun tersebut tercatat telah memiliki sekitar 126 ribu pengikut dengan lebih dari 9.600 unggahan. Besarnya jumlah pengikut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kanal penting dalam membangun komunikasi langsung antara kepolisian dengan masyarakat.
Kehadiran Humas di lapangan juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Petugas tidak hanya berada di belakang meja, tetapi ikut turun mendokumentasikan kegiatan. Mereka harus menentukan momen yang relevan, memilih materi dokumentasi, kemudian menyusunnya menjadi informasi yang mudah dipahami publik.
Di balik sebuah unggahan yang tampak sederhana, terdapat proses kerja yang membutuhkan ketelitian.
Ketika Masyarakat Tidak Lagi Sekadar Menjadi Penonton
Media sosial juga membawa perubahan mendasar dalam hubungan antara polisi dan masyarakat.Jika media konvensional cenderung membuat komunikasi berjalan satu arah, media sosial memungkinkan masyarakat memberikan respons secara langsung.
Masyarakat dapat memberikan komentar, mengajukan pertanyaan, menyampaikan apresiasi, bahkan memberikan informasi melalui pesan langsung.Artinya, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi.
Mereka juga menjadi bagian dari ruang komunikasi publik.
Kondisi ini membuat Humas harus mampu merespons perkembangan informasi dengan cara yang komunikatif dan proporsional. Bahasa yang digunakan tidak hanya harus benar secara substansi, tetapi juga harus mampu dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
Kecepatan Informasi Jangan Mengalahkan Akurasi
Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan media sosial, terdapat tantangan besar yang tidak dapat diabaikan.
Arus informasi digital bergerak sangat cepat. Sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar luas hanya dalam beberapa menit dan kemudian dipercaya sebagai fakta oleh masyarakat.
Dalam konteks kepolisian, persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena informasi yang berkaitan dengan keamanan, tindak pidana, kecelakaan maupun proses hukum dapat memengaruhi persepsi publik.
Karena itu, keberadaan kanal resmi kepolisian memiliki arti penting.
Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan ketika menemukan kabar yang belum jelas kebenarannya.
Pada titik inilah Humas memiliki tanggung jawab besar. Kecepatan memang penting, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan.
Informasi yang belum terverifikasi seharusnya tidak dipaksakan menjadi bahan publikasi hanya demi mengejar kecepatan pemberitaan.
Membangun Kepercayaan Melalui Transparansi
Komunikasi publik pada akhirnya bukan hanya persoalan menyampaikan informasi.
Lebih jauh, komunikasi merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan.
Masyarakat ingin mengetahui apa yang dilakukan aparat kepolisian, bagaimana pelayanan diberikan, bagaimana suatu peristiwa ditangani, serta bagaimana kepolisian merespons berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Informasi yang disampaikan secara terbuka, faktual dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja kepolisian.
Sebaliknya, informasi yang terlambat, tidak lengkap atau tidak jelas dapat membuka ruang bagi berkembangnya spekulasi dan informasi yang tidak terverifikasi.
Karena itu, Humas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara institusi dan publik.
Tantangan Humas di Era Media Sosial
Perkembangan teknologi tentu tidak akan berhenti. Platform komunikasi terus berubah dan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi juga mengalami perubahan.
Humas kepolisian dituntut untuk terus beradaptasi.
Kemampuan membuat konten kreatif harus berjalan beriringan dengan pemahaman mengenai etika komunikasi, ketepatan informasi, perlindungan terhadap informasi yang bersifat sensitif, serta prinsip-prinsip jurnalistik.
Yang tidak kalah penting, komunikasi digital kepolisian harus tetap menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.
Media sosial jangan hanya dipandang sebagai papan pengumuman digital untuk menyampaikan kegiatan institusi. Media sosial juga dapat menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi, kritik, pertanyaan dan kebutuhan masyarakat.
Humas sebagai Wajah Komunikasi Kepolisian
Era digital pada akhirnya telah memperluas makna tugas Humas kepolisian.
Humas bukan lagi sekadar pelengkap kegiatan institusi atau bagian yang bertugas mendokumentasikan acara.
Humas telah menjadi wajah komunikasi kepolisian di ruang publik.
Melalui informasi yang cepat, akurat, transparan dan komunikatif, Humas dapat membantu masyarakat memahami berbagai aktivitas serta pelayanan kepolisian.
Pada saat yang sama, Humas juga memiliki peluang untuk mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat melalui pola komunikasi yang lebih terbuka dan manusiawi.
Di tengah derasnya arus informasi, tantangan terbesar bukan sekadar bagaimana informasi dapat disampaikan secepat mungkin.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah informasi tersebut benar, dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dari tanggung jawab Humas Polri di era digital.Sebab, membangun kepercayaan publik tidak cukup hanya dengan banyaknya unggahan, tingginya jumlah pengikut atau cepatnya sebuah informasi menjadi viral.
Kepercayaan dibangun melalui konsistensi: informasi yang benar, komunikasi yang terbuka dan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, Humas Polres Garut dan jajaran Humas Polri pada umumnya memiliki posisi penting sebagai jembatan komunikasi di antara institusi kepolisian dan masyarakat.
Di era ketika satu sentuhan layar dapat mengubah sebuah informasi menjadi konsumsi publik, Humas dituntut bukan hanya cepat berbicara, tetapi juga cermat memastikan setiap informasi yang disampaikan memiliki dasar fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Ajeng Mutia Julianti
NPM: 24071123058
Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informasi, Universitas Garut
Peserta Magang Mandiri di Bagian Humas Polres Garut
Leave a Reply