![]()
Artikel,TRIBUNPRIBUMI.com – Ada sebuah ironi yang patut direnungkan dalam perjalanan dunia pers dan hubungan antara media dengan para pemangku kepentingan. Ketika media berusaha menjalin komunikasi, membangun kedekatan, menyampaikan informasi, serta menjalankan fungsi kontrol sosial, justru tidak sedikit yang memandangnya sebagai sebuah gangguan.
Lebih menyakitkan lagi, kehadiran insan pers terkadang dianggap sebagai beban, rongrongan, bahkan tidak jarang diperlakukan seolah-olah datang untuk meminta-minta atau mengemis.
Pertanyaannya, sejak kapan menjalankan tugas jurnalistik harus dipandang sebagai sesuatu yang memalukan?
Apakah karena media berusaha membangun komunikasi, lalu dianggap sedang mencari keuntungan pribadi? Apakah karena wartawan datang untuk meminta klarifikasi, kemudian dicap sebagai pengganggu? Ataukah karena media berusaha menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, lantas dianggap memiliki kepentingan tertentu?
Jika cara pandang seperti ini terus berkembang, maka patut dipertanyakan bagaimana sebenarnya pemahaman sebagian oknum terhadap keberadaan pers dalam kehidupan demokrasi.
MEDIA BUKAN PENGEMIS, PERS BUKAN ALAT UNTUK MEMUASKAN KEPENTINGAN OKNUM
Perlu dipahami bahwa media bukanlah lembaga yang berdiri untuk mengemis perhatian, meminta belas kasihan, ataupun menggantungkan harga dirinya kepada pejabat, pengusaha, institusi pemerintah, maupun pihak-pihak tertentu.
Pers memiliki kedudukan, tanggung jawab, dan fungsi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 3 menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Artinya, keberadaan media bukan sekadar untuk mempublikasikan kegiatan seremonial, memuji pejabat, atau menyampaikan keberhasilan sebuah institusi. Lebih dari itu, pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan fakta, mengawal kebijakan, membuka ruang informasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat.
Kalau kemudian kedekatan media dianggap sebagai gangguan, sementara kehadiran media hanya diharapkan ketika membawa pemberitaan positif, maka pola pikir seperti itu patut dikritisi.
Jangan sampai pers hanya dianggap sebagai mitra ketika dibutuhkan, tetapi berubah menjadi musuh ketika mulai mempertanyakan sesuatu.
YANG DULU MENJADI PENGHALANG, MENGAPA SEKARANG SEOLAH MENJADI PAHLAWAN?
Ada fenomena lain yang tidak kalah menarik untuk direnungkan.
Bagaimana mungkin oknum yang pada masa lalu justru dianggap menjadi penghalang, mempersulit komunikasi, atau tidak memberikan ruang bagi perkembangan sebuah hubungan kelembagaan, kini seolah-olah tampil sebagai pihak yang paling dekat, paling berjasa, bahkan seakan menjadi pahlawan yang datang belakangan?
Tentu, setiap orang memiliki hak untuk berubah, memperbaiki sikap, dan membangun hubungan yang lebih baik. Tidak ada larangan bagi siapa pun untuk memperbaiki masa lalunya.
Namun, perubahan sikap juga tidak seharusnya dijadikan panggung untuk menghapus sejarah.
Jangan sampai orang yang dahulu tidak memberikan dukungan, bahkan diduga menjadi bagian dari persoalan, sekarang justru tampil seolah-olah paling berjasa atas sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diperjuangkannya.
Fenomena seperti inilah yang sering memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah perubahan tersebut benar-benar lahir dari kesadaran dan ketulusan, atau sekadar strategi untuk mendekati kekuasaan dan mencari posisi yang menguntungkan?
Istilah pahlawan kesiangan memang terdengar keras. Namun, istilah tersebut menjadi relevan sebagai kritik terhadap perilaku yang mengklaim jasa setelah keadaan berubah, tanpa pernah menjelaskan peran dan sikapnya pada masa sebelumnya.
JANGAN MENJADI PENJILAT KETIKA KEKUASAAN BERUBAH ARAH
Dalam kehidupan organisasi, pemerintahan, maupun hubungan antarlembaga, sikap konsisten merupakan salah satu ukuran integritas seseorang.
Seseorang yang benar-benar memiliki prinsip tidak akan mudah mengubah pendirian hanya karena melihat adanya peluang, jabatan, kedekatan, atau kepentingan tertentu.
Jangan sampai ketika seseorang belum memiliki akses, ia justru menjadi penghalang. Namun, setelah melihat peluang terbuka, tiba-tiba berubah menjadi orang paling dekat, paling memahami persoalan, dan paling lantang mengklaim perjuangan.
Jika memang dahulu terdapat persoalan, selesaikan secara terbuka. Jika pernah melakukan kesalahan, akui dan perbaiki. Jika pernah menjadi penghalang, tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang sejak awal berada di barisan terdepan.Sebab, masyarakat dan orang-orang yang pernah mengalami peristiwa tersebut tentu memiliki ingatan.
Kedekatan yang dibangun atas dasar kepentingan sesaat tidak akan pernah sekuat hubungan yang dilandasi kejujuran, penghormatan, dan konsistensi.
PERS TIDAK HARUS SELALU DEKAT, TETAPI WAJIB TETAP MERDEKA
Media memang perlu membangun komunikasi dengan pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen lainnya.
Namun, kedekatan komunikasi tidak boleh berubah menjadi ketergantungan. Kemitraan tidak boleh menjelma menjadi hubungan yang menghilangkan independensi.
Pers tidak boleh kehilangan keberanian hanya karena takut kehilangan akses. Wartawan tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena khawatir tidak lagi diterima oleh pejabat atau pihak tertentu.
Begitu pula sebaliknya, pejabat dan pemangku kepentingan tidak seharusnya alergi terhadap kehadiran wartawan.
Kalau memang tidak ada persoalan, mengapa harus takut terhadap pertanyaan?
Kalau kebijakan sudah sesuai aturan, mengapa harus alergi terhadap klarifikasi?
Kalau pelayanan publik berjalan baik, mengapa harus merasa terganggu ketika media datang untuk melakukan konfirmasi?
Justru keterbukaan informasi dan komunikasi yang sehat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga maupun institusi.
JANGAN UKUR HARGA DIRI MEDIA DARI SEBERAPA BESAR BANTUAN YANG DITERIMA
Satu hal yang juga perlu ditegaskan: harga diri sebuah media tidak ditentukan oleh seberapa sering mendapatkan bantuan, seberapa dekat dengan pejabat, atau seberapa besar dukungan dari pihak tertentu.
Media yang memiliki prinsip harus mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Bantuan, kerja sama, maupun dukungan dari pihak lain tidak boleh menjadi alasan untuk memperjualbelikan independensi pemberitaan.
Jangan pula menganggap setiap media yang datang untuk membangun komunikasi sebagai pihak yang sedang meminta sesuatu.
Ada perbedaan besar antara membangun kemitraan profesional dengan meminta belas kasihan.
Ada perbedaan antara menyampaikan proposal kerja sama dengan mengemis.
Ada perbedaan antara menjalankan fungsi jurnalistik dengan mencari keuntungan pribadi. Karena itu, jangan mudah merendahkan profesi pers hanya berdasarkan prasangka atau pengalaman buruk dengan oknum tertentu.
Jika ada wartawan yang melanggar kode etik, silakan kritik dan tempuh mekanisme yang berlaku. Jika ada media yang tidak profesional, pertanyakan legalitas, kompetensi, dan produk jurnalistiknya berdasarkan fakta.
Tetapi jangan menggeneralisasi seluruh insan pers.
SAATNYA BERHENTI BERMAIN PERAN DAN MULAI MENUNJUKKAN INTEGRITAS
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang dekat dengan siapa, siapa yang dianggap mengganggu, atau siapa yang sekarang terlihat paling berjasa.
Persoalan yang lebih mendasar adalah tentang integritas, penghormatan, dan konsistensi dalam membangun hubungan profesional.
Jangan ketika membutuhkan publikasi, media dicari. Namun, ketika media meminta klarifikasi, justru dihindari.
Jangan ketika membutuhkan pemberitaan positif, insan pers disambut dengan baik. Namun, ketika muncul pertanyaan kritis, wartawan malah dianggap sebagai pengganggu.
Jangan pula ada pihak yang dahulu diduga mempersulit perjalanan sebuah lembaga, tetapi sekarang justru tampil seolah-olah menjadi penyelamat dan pahlawan.
Jika memang memiliki niat baik, buktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pencitraan.
Jika memang ingin membangun kemitraan, bangunlah atas dasar saling menghormati, bukan atas dasar siapa yang paling menguntungkan.
Dan jika memang merasa memiliki jasa, tunjukkan melalui rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
PERS BUKAN MUSUH, TETAPI JANGAN PERNAH MEMINTA PERS MENJADI PENJILAT
Jangan pernah berpandangan bahwa hubungan antara media dan seluruh pemangku kepentingan harus dibangun atas dasar profesionalitas, keterbukaan, dan saling menghargai.
Media tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Media hanya membutuhkan penghormatan terhadap profesinya, keterbukaan informasi, serta ruang untuk menjalankan tugas jurnalistik secara independen.
Jangan menganggap kedekatan sebagai ancaman. Jangan menganggap komunikasi sebagai rongrongan. Dan jangan pula menganggap setiap insan pers yang datang sebagai pengemis.Sebab, pers bukanlah alat untuk membenarkan semua tindakan pemegang kekuasaan. Pers hadir untuk menyampaikan informasi, mengawasi, mengkritisi, dan menjadi salah satu penghubung antara kepentingan masyarakat dengan para pengambil kebijakan.
Kepada siapa pun yang merasa tersindir oleh tulisan ini, silakan melakukan introspeksi. Tidak perlu terburu-buru tersinggung apabila memang tidak memiliki perilaku sebagaimana yang dikritik.
Sebab, kritik bukanlah penghinaan. Kritik adalah ruang untuk memperbaiki diri.
Lebih baik dihormati karena integritas daripada disanjung karena kepentingan. Lebih baik berdiri sendiri dengan prinsip daripada terlihat hebat karena kedekatan dengan kekuasaan.
Pers boleh tidak disukai, tetapi jangan pernah dipaksa untuk kehilangan independensinya.
TRIBUNPRIBUMI.com
Suara Pribumi, Suara Kebenaran.
Independen, Kritis, Berpihak pada Rakyat.















Leave a Reply