![]()
Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Wijiyono, S.E., M.Si. resmi mengemban amanah baru sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa (Kabid Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Penugasan tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Sebelumnya, Wijiyono diketahui menjabat sebagai Lurah Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota. Kini, dengan jabatan barunya, ia akan menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembinaan, fasilitasi, serta penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Amanah baru tersebut tentu membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Pasalnya, Kabupaten Garut memiliki banyak desa dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, serta persoalan pemerintahan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan pembinaan yang berkelanjutan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saat diwawancarai awak media Media TRIBUNPRIBUMI.com melalui sambungan WhatsApp miliknya, Sabtu (21/11/2026), Wijiyono menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya.
“Insya Allah saya siap untuk bekerja, berupaya dan berusaha demi kemajuan serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa,” ungkap Wijiyono.
Pernyataan tersebut menunjukkan kesediaannya untuk menjalankan amanah jabatan dengan penuh kesungguhan. Baginya, jabatan yang dipercayakan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan melalui kerja, upaya, dan usaha demi memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pergantian posisi dari Lurah Sukamenteri menjadi Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Garut juga menjadi tantangan tersendiri. Jika sebelumnya pengabdian dilakukan dalam lingkup pemerintahan kelurahan, kini ruang lingkup pekerjaannya berkaitan dengan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa di tingkat kabupaten.
Tanggung Jawab Baru, Pekerjaan Strategis Menanti
Sebagai pejabat yang dipercaya menduduki posisi Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Garut, Wijiyono akan menghadapi berbagai agenda pemerintahan yang membutuhkan perhatian serius sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan bidangnya.
Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desa tidak hanya menjadi wilayah administratif, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pembinaan pemerintahan desa harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan.
Salah satu pekerjaan penting adalah mendorong peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa. Administrasi yang tertib menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala desa dan perangkat desa dituntut memahami berbagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Mulai dari administrasi pemerintahan, pengelolaan kelembagaan, penyusunan kebijakan desa, hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Dalam hal ini, Bidang Pemdes memiliki peran strategis untuk memberikan fasilitasi dan pembinaan agar aparatur pemerintahan desa dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan.
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Persoalan sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kepala desa beserta perangkatnya memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan berbagai program pembangunan.
Namun, setiap desa memiliki kondisi sumber daya manusia yang berbeda. Ada desa yang telah memiliki aparatur dengan pengalaman dan pemahaman administrasi yang baik, tetapi ada pula desa yang masih membutuhkan pendampingan dalam memahami berbagai regulasi dan tata kelola pemerintahan.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa perlu menjadi perhatian bersama.
Pembinaan dapat diarahkan pada pemahaman regulasi, tertib administrasi, tata kelola kelembagaan, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan aparatur desa semakin memahami tanggung jawab dan kewenangannya sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Hal tersebut juga penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku.
Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang terbuka semakin meningkat. Masyarakat ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dijalankan, bagaimana program pembangunan direncanakan, serta bagaimana anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pelayanan dan manfaat program yang dilaksanakan.
Dalam konteks ini, pembinaan dari DPMPD menjadi salah satu bagian penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan bertanggung jawab.
Keterbukaan informasi, pelaksanaan musyawarah desa, koordinasi dengan BPD, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan beberapa aspek yang perlu terus diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan demikian, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terbangun melalui komunikasi yang sehat serta dilandasi semangat kebersamaan.
Sinergitas DPMPD, Kecamatan, dan Pemerintah Desa Harus Diperkuat
Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan koordinasi dari berbagai tingkatan pemerintahan.
Sinergitas antara DPMPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta lembaga-lembaga yang ada di desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
Pemerintah kecamatan memiliki posisi strategis dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap desa di wilayahnya. Sementara itu, DPMPD memiliki peran dalam fasilitasi dan pembinaan sesuai kewenangan perangkat daerah.
Komunikasi yang baik di antara seluruh unsur tersebut diperlukan agar berbagai persoalan pemerintahan desa dapat ditangani secara tepat.
Tidak jarang pemerintah desa menghadapi persoalan terkait administrasi, kelembagaan, pelaksanaan regulasi, maupun koordinasi dengan instansi terkait.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah desa membutuhkan kejelasan informasi dan fasilitasi agar tidak salah dalam mengambil langkah.
Karena itu, kehadiran pejabat yang membidangi pemerintahan desa diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Garut.
Pengalaman Menjabat Lurah Sukamenteri Menjadi Bekal Pengabdian
Sebelum dipercaya menduduki jabatan Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Garut, Wijiyono menjalankan tugas sebagai Lurah Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi salah satu bekal dalam memahami dinamika pemerintahan di tingkat kewilayahan.
Dalam menjalankan tugas sebagai lurah, seorang pejabat berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat, pelayanan administrasi, koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan, serta persoalan sosial yang berkembang di wilayahnya.
Pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam membangun komunikasi dengan pemerintah desa karena pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan sama-sama membutuhkan koordinasi, ketertiban administrasi, serta pelayanan kepada masyarakat, meskipun memiliki karakteristik dan kewenangan yang berbeda.
Dengan memahami kondisi pemerintahan di tingkat kewilayahan, diharapkan Wijiyono dapat melihat berbagai persoalan desa tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari kondisi nyata yang dihadapi aparatur dan masyarakat.
Setiap desa mempunyai kebutuhan berbeda. Ada desa yang membutuhkan penguatan kelembagaan, ada yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, dan ada pula yang membutuhkan fasilitasi dalam memahami regulasi pemerintahan.
Pendekatan pembinaan yang memperhatikan kondisi masing-masing desa tentu menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Bidang Pemdes.
Pemerintah Desa Membutuhkan Pembinaan, Bukan Sekadar Administrasi
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa membutuhkan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan.
Pembinaan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kegiatan sosialisasi atau penyampaian aturan, tetapi juga bagaimana pemerintah desa memperoleh pemahaman yang jelas ketika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan tugas.
Kepala desa dan perangkat desa membutuhkan komunikasi yang terbuka dengan instansi pembina agar berbagai persoalan dapat dikonsultasikan dan dicarikan solusi sesuai aturan.
Begitu pula dengan BPD yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan antara pemerintah desa dan BPD perlu berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Jangan sampai perbedaan pandangan di tingkat desa justru menghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, pembinaan kelembagaan dan penguatan koordinasi menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan.Harapannya, Bidang Pemdes DPMPD Kabupaten Garut dapat menjadi bagian dari sistem fasilitasi yang memberikan kejelasan, arahan, serta dukungan sesuai kewenangan kepada pemerintah desa.
Harapan Publik terhadap Amanah Baru Wijiyono
Dengan dipercayanya Wijiyono sebagai Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Garut, masyarakat tentu berharap adanya kontribusi nyata dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa.
Harapan tersebut mencakup peningkatan kualitas pembinaan, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang semakin tertib dan akuntabel.
Kabupaten Garut memiliki potensi desa yang sangat beragam. Potensi tersebut perlu didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat.
Desa bukan hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga memiliki peran sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayahnya.
Karena itu, pemerintah desa perlu diberikan ruang untuk berkembang dengan tetap memperhatikan aturan, kewenangan, serta prinsip akuntabilitas.
DPMPD diharapkan dapat terus membangun pola komunikasi yang baik dengan seluruh pemerintah desa sehingga setiap kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat.
Jabatan Adalah Amanah yang Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata
Jabatan merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab. Seseorang yang diberikan amanah harus mampu menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas serta memberikan manfaat bagi lingkungan kerja dan masyarakat.
Pernyataan Wijiyono yang menyebut siap bekerja, berupaya, dan berusaha demi kemajuan serta memberikan manfaat bagi pemerintah desa menjadi pesan awal dalam menjalankan tugas barunya.
Namun, masyarakat tentu akan melihat bagaimana komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari.
Keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari kedudukan atau jabatan yang disandang. Lebih dari itu, keberhasilan dapat dilihat dari pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan membangun koordinasi, keterbukaan terhadap komunikasi, serta kontribusi yang diberikan sesuai kewenangannya.
Kini, sejumlah pekerjaan strategis telah menanti Wijiyono di lingkungan DPMPD Kabupaten Garut.
Publik menantikan bagaimana langkah dan kontribusinya dalam memperkuat pembinaan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas administrasi, serta mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin profesional.
Semoga amanah baru tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian.
Selamat dan sukses kepada Wijiyono, S.E., M.Si. atas amanah jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa DPMPD Kabupaten Garut. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas demi kemajuan pemerintahan desa serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut. (*)













Leave a Reply