![]()
Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Aktivis Sosial dan Pemerhati Kebijakan Publik, Undang Herman, menegaskan bahwa desa harus diberikan ruang dan kewenangan yang cukup untuk mengembangkan potensi wilayahnya serta menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kemajuan Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan di perkotaan maupun kebijakan yang berorientasi pada pusat pemerintahan. Sebaliknya, kekuatan desa harus menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Undang Herman saat diwawancarai awak media melalui sambungan WhatsApp miliknya, Sabtu (21/11/2026).
Dalam keterangannya, Undang Herman menyoroti pentingnya menjaga semangat otonomi desa sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Ia menilai, kehadiran regulasi tersebut merupakan tonggak penting dalam memberikan pengakuan terhadap desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah.
“Desa harus diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Jangan sampai desa hanya diberikan tanggung jawab, tetapi ruang kewenangan dan dukungan anggarannya justru semakin terbatas,” ungkapnya.
Menurut Undang Herman, selama beberapa tahun terakhir Dana Desa telah memberikan kontribusi terhadap berbagai perubahan di wilayah pedesaan. Mulai dari pembangunan jalan lingkungan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, posyandu, PAUD, jalan usaha tani hingga pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Berbagai program tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur, keberadaan Dana Desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa.
“Desa yang sebelumnya banyak menunggu program dari pemerintah di atasnya, kini memiliki kesempatan untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan kemajuan yang harus dijaga,” katanya.
Soroti Dampak Keterbatasan Anggaran Desa
Lebih lanjut, Undang Herman menilai bahwa persoalan keterbatasan anggaran desa perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, perubahan maupun pengurangan alokasi anggaran berpotensi memengaruhi keberlangsungan sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan secara optimal apabila kemampuan anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“Bagaimana desa bisa membangun jalan apabila anggarannya tidak mencukupi? Bagaimana BUMDes bisa berkembang apabila dukungan permodalannya terbatas? Bagaimana program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan apabila ruang fiskal desa semakin sempit?” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan anggaran desa bukan hanya menyangkut angka dalam dokumen keuangan negara, melainkan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di lapangan.
Sebab, ketika program pembangunan tertunda, masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Infrastruktur yang belum terselesaikan dapat menghambat aktivitas ekonomi, sementara program pemberdayaan yang tidak berjalan berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, ia berharap pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan riil setiap wilayah.
Pengawasan Harus Kuat, tetapi Jangan Mematikan Kreativitas Desa
Undang Herman juga menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa tetap harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran merupakan hal penting untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Namun, pengawasan tersebut jangan sampai justru menghambat kreativitas dan inovasi pemerintah desa dalam membangun wilayahnya.
“Kita tidak sedang meminta desa bebas dari aturan. Pengelolaan anggaran tetap harus diawasi. Tetapi jangan sampai pengawasan yang terlalu membatasi justru membuat desa kehilangan ruang untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokalnya,” tegasnya.
Ia berpandangan bahwa setiap desa memiliki karakteristik, potensi, serta kebutuhan yang berbeda. Desa pertanian, desa wisata, desa pesisir, maupun desa yang memiliki potensi industri rumah tangga tentu membutuhkan strategi pembangunan yang tidak selalu sama.
Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan desa harus memperhatikan kondisi masing-masing wilayah dan tidak semata-mata disamaratakan.
Desa Maju, Ekonomi Rakyat Tumbuh
Lebih jauh, Undang Herman menyampaikan bahwa desa mempunyai peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta berbagai produk unggulan lokal merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan.
Ia menilai, apabila desa memiliki kekuatan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang memadai, masyarakat tidak harus selalu meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di perkotaan.
Pengembangan BUMDes, penguatan UMKM, pengelolaan potensi wisata, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian harus menjadi perhatian dalam pembangunan desa.
“Jangan sampai masyarakat desa terus-menerus menjadi penonton atas pertumbuhan ekonomi. Mereka harus menjadi pelaku utama pembangunan di wilayahnya sendiri,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak akan berjalan merata apabila masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki keberpihakan terhadap pembangunan desa melalui kebijakan yang mendukung kemandirian, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Anggaran Desa
Di akhir keterangannya, Undang Herman berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Ia meminta agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan Dana Desa dikaji secara matang, sehingga tidak menghambat program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kepala desa dan perangkat desa harus diberikan kepercayaan untuk berkarya, tentunya dengan tetap mengedepankan aturan dan tanggung jawab. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat,” pungkasnya.
Ia menegaskan, desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan fondasi penting bagi masa depan bangsa.
“Biarkan desa berkarya, berikan ruang untuk mandiri, dan jangan batasi semangat pembangunan masyarakat. Sebab, ketika desa maju, ekonomi rakyat tumbuh, dan ketika desa-desa di Indonesia kuat, fondasi negara akan semakin kokoh. Desa Berkarya, Negara Berjaya,” tutup Undang Herman. (*)













Leave a Reply