Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Potret buram penanganan rumah tidak layak huni kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kali ini, nasib memilukan dialami Juju Juariah (52), warga Perumahan Jati Putra Asri Blok A2 Nomor 18, Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul. Di tengah gencarnya berbagai program pemerintah yang mengatasnamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kondisi rumah milik Juju Juariah justru dikabarkan semakin memprihatinkan.
Terlebih ketika musim hujan tiba, kekhawatiran terhadap kondisi tempat tinggal menjadi persoalan yang harus dihadapinya. Ironisnya, rumah tersebut sebelumnya disebut telah mendapatkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut, dengan nilai anggaran sebesar Rp13,5 juta, yang pelaksanaan kegiatannya diberikan kepada Tim Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cibunar.
Namun, muncul pertanyaan mendasar yang hingga kini membutuhkan jawaban terbuka dari pihak-pihak terkait: Jika bantuan sudah diberikan, mengapa kondisi rumah penerima manfaat masih memprihatinkan?
Apakah bantuan tersebut benar-benar telah menyelesaikan persoalan rumah yang bersangkutan? Apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan teknis? Ataukah anggaran yang dialokasikan memang belum mencukupi untuk menjadikan rumah tersebut layak dihuni?
Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan persoalan publik yang wajib dijelaskan secara transparan karena menyangkut penggunaan anggaran pemerintah dan nasib masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Rp13,5 Juta Sudah Dikucurkan, Mengapa Rumah Masih Memprihatinkan?
Bantuan pemerintah seharusnya menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan, bukan sekadar kegiatan yang selesai secara administratif.
Dalam kasus Juju Juariah, alokasi BTT sebesar Rp13,5 juta pada Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius. Sebab, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, kondisi rumah penerima manfaat saat ini masih jauh dari harapan.
Publik tentu tidak ingin hanya mendengar laporan bahwa bantuan telah disalurkan, kegiatan telah dilaksanakan, atau administrasi telah diselesaikan.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti nyata bahwa bantuan tersebut memberikan perubahan terhadap kehidupan penerimanya.
Apabila kondisi rumah masih memprihatinkan, maka sudah sepatutnya Disperkim Kabupaten Garut melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Jangan sampai pemerintah hanya merasa telah menjalankan kewajiban karena anggaran sudah dikeluarkan, sementara persoalan utama masyarakat belum terselesaikan.Sebab, keberhasilan program bantuan rumah tidak layak huni tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah anggaran yang terserap, tetapi harus dilihat dari hasil pekerjaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Rp13,5 juta bukan angka kecil bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Setiap rupiahnya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara moral kepada masyarakat.
Disperkim Jangan Hanya Percaya Laporan di Atas Meja
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut sebagai instansi yang berkaitan dengan program bantuan perumahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan tidak seharusnya berhenti pada dokumen, laporan pelaksanaan, ataupun berita acara pekerjaan.
Pemeriksaan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar menghasilkan kondisi rumah yang lebih baik. Dalam persoalan Juju Juariah, Disperkim perlu menjelaskan secara terbuka mengenai beberapa hal penting.
Pertama, apa dasar penetapan Juju Juariah sebagai penerima bantuan BTT Tahun Anggaran 2025?
Kedua, bagaimana rincian penggunaan anggaran sebesar Rp13,5 juta tersebut?
Ketiga, pekerjaan apa saja yang dilaksanakan oleh Tim LPM Desa Cibunar?
Keempat, apakah hasil pekerjaan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan?
Kelima, apakah Disperkim telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi rumah setelah kegiatan selesai?
Keenam, apabila hasil pekerjaan belum mampu menjadikan rumah tersebut layak dihuni, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data dan fakta, bukan sekadar pernyataan normatif.
Apalagi ketika persoalan menyangkut masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar, yakni tempat tinggal yang aman dan layak.
Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan seperti ini menggantung tanpa kejelasan.
Tim LPM Desa Cibunar Harus Berani Membuka Penjelasan
Pelaksanaan kegiatan yang disebut diberikan kepada Tim LPM Desa Cibunar juga patut mendapatkan perhatian.
Sebagai pihak yang disebut menjalankan pekerjaan, Tim LPM diharapkan memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan bantuan tersebut.
Transparansi bukan sesuatu yang perlu ditakuti apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Justru keterbukaan akan menghilangkan berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan rumah, apakah material yang digunakan sesuai perencanaan, dan bagaimana hasil akhir pekerjaan tersebut.
Jika memang terdapat keterbatasan anggaran sehingga perbaikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, hal itu juga perlu dijelaskan secara jujur.Namun, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, tentu harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Jangan sampai masyarakat penerima bantuan hanya dijadikan objek program, sementara setelah pekerjaan selesai tidak ada lagi perhatian terhadap kondisi kehidupannya.
Program bantuan pemerintah harus menghadirkan manfaat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban pelaksanaan kegiatan.
Kepala Desa Cibunar Iman Sukirman Ikut Menjadi Sorotan
Persoalan ini tidak berhenti pada Disperkim maupun Tim LPM. Perhatian publik juga tertuju kepada Kepala Desa Cibunar, Iman Sukirman.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, muncul kekecewaan karena Kepala Desa disebut belum pernah datang secara langsung untuk melihat dan mengecek kondisi rumah Juju Juariah.
Padahal, rumah tersebut merupakan tempat tinggal warga di wilayah pemerintahannya sendiri.
Lebih jauh, pihak yang menyampaikan informasi juga mengungkapkan adanya janji bantuan dari kepala desa yang hingga kini disebut belum terealisasi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perhatian pemerintah desa terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan.
Apakah pemerintah desa sudah melakukan pendataan ulang terhadap kondisi Juju Juariah?
Apakah sudah ada laporan resmi kepada pemerintah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Garut?
Apakah pemerintah desa pernah mengusulkan bantuan tambahan setelah mengetahui bahwa bantuan sebelumnya belum menyelesaikan persoalan rumah?
Ataukah persoalan tersebut dibiarkan berjalan tanpa tindak lanjut yang jelas?
Pertanyaan ini patut disampaikan secara terbuka karena kepala desa merupakan salah satu unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir ketika ada kegiatan seremonial, dokumentasi, atau agenda pemerintahan.
Masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki kepekaan sosial, terutama ketika ada warganya yang mengalami kesulitan.
Jika benar terdapat janji bantuan yang belum direalisasikan, maka Kepala Desa Iman Sukirman perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Jangan sampai janji yang semula menumbuhkan harapan justru berakhir menjadi kekecewaan. Namun demikian, redaksi tetap memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Cibunar agar persoalan ini dapat disampaikan secara berimbang.
Jangan Sampai Warga Dibiarkan Berjuang Sendirian
Bayangkan bagaimana perasaan seorang warga berusia 52 tahun yang harus menghadapi kondisi rumah yang semakin memprihatinkan, sementara harapan mendapatkan bantuan belum juga menemukan kepastian.Ketika musim hujan datang, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru dapat menjadi sumber kekhawatiran.
Di tengah keterbatasan, Juju Juariah hanya bisa berharap ada orang-orang baik yang bersedia membantu.Ia berharap kepada para donatur, pengusaha, dermawan, lembaga sosial, maupun siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan.
Kondisi ini menjadi tamparan sosial bagi semua pihak.Sebab, persoalan rumah tidak layak huni bukan hanya urusan administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut martabat dan keselamatan manusia.
Jangan sampai seorang warga harus terus meminta belas kasihan masyarakat, sementara program bantuan yang seharusnya menjadi solusi belum memberikan perubahan yang diharapkan.
Pemerintah seharusnya menjadi pihak pertama yang hadir memberikan perlindungan, bukan justru membiarkan masyarakat mencari pertolongan sendiri.
Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Jangan Hanya Menjadi Slogan
Persoalan Juju Juariah semakin relevan jika dikaitkan dengan amanat konstitusi.
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan:
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan, termasuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan.
Amanat tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Dalam Pasal 2, penanganan fakir miskin harus berlandaskan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan.
Sementara Pasal 3 mengatur hak fakir miskin, termasuk memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, serta kehidupan yang layak.Artinya, persoalan perumahan masyarakat yang membutuhkan tidak boleh dipandang sebelah mata.
Pemerintah daerah harus memastikan kebijakan dan program bantuan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.Namun, perlu dipahami bahwa amanat konstitusi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan BTT.
Penilaian mengenai kesalahan administrasi maupun dugaan penyimpangan anggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan .Justru karena itu, transparansi dan pemeriksaan lapangan menjadi sangat penting.
BTT Bukan Sekadar Anggaran, Ada Harapan Manusia di Dalamnya
Bantuan Tidak Terduga merupakan instrumen anggaran pemerintah yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.Karena itu, ketika suatu bantuan diberikan kepada warga yang membutuhkan, pemerintah wajib memastikan bahwa proses penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya berjalan sesuai aturan.
Dalam kasus Juju Juariah, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai angka Rp13,5 juta.Lebih dari itu, terdapat harapan seorang warga agar rumahnya dapat menjadi tempat berlindung yang aman.
Jangan sampai pemerintah merasa telah menyelesaikan persoalan hanya karena anggaran telah dialokasikan dan pekerjaan telah dilaksanakan.Sebab, bagi penerima bantuan, yang paling penting bukanlah laporan keberhasilan di atas kertas, melainkan kondisi rumah yang benar-benar membaik.
Apabila hasil bantuan belum memadai, pemerintah harus hadir mencari solusi.
Jika anggaran yang tersedia memang terbatas, perlu ada langkah lanjutan melalui program yang sesuai dengan ketentuan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah dan pengusulan bantuan tambahan.
Jangan membiarkan warga menunggu tanpa kepastian.
Pemkab Garut Harus Segera Turun Tangan
Pemerintah Kabupaten Garut melalui Disperkim diharapkan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi rumah Juju Juariah.
Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui secara objektif kondisi bangunan, hasil pekerjaan bantuan sebelumnya, serta kebutuhan perbaikan yang masih harus dilakukan.
Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan, pemerintah harus menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Begitu pula Inspektorat Kabupaten Garut dapat menjalankan fungsi pengawasan apabila terdapat indikasi persoalan administrasi atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang perlu diperiksa.
Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul dan Pemerintah Desa Cibunar juga diharapkan tidak tinggal diam.
Koordinasi diperlukan agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan saling melempar tanggung jawab antarlembaga yang dibutuhkan adalah tindakan nyata.
Jangan sampai ketika persoalan ini menjadi perhatian publik, masing-masing pihak baru sibuk memberikan penjelasan, sementara sebelumnya tidak ada langkah konkret untuk memastikan kondisi warga.
Pertanyaan Tajam untuk Para Pemangku Kebijakan
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka:
Jika BTT Rp13,5 juta telah dialokasikan, bagaimana hasil pekerjaan yang sebenarnya?
Apakah Disperkim pernah memeriksa langsung kondisi rumah Juju Juariah setelah pekerjaan selesai?
Apakah Tim LPM Desa Cibunar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap?
Apakah Kepala Desa Cibunar mengetahui kondisi terkini rumah warganya?
Jika mengetahui, apa langkah konkret yang telah dilakukan?
Mengapa rumah penerima bantuan masih menjadi persoalan hingga sekarang?
Siapa yang memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat?
Apakah pemerintah akan menunggu persoalan ini menjadi viral terlebih dahulu sebelum turun tangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, uang yang digunakan dalam program pemerintah pada hakikatnya merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Jangan Tunggu Sampai Terjadi Sesuatu yang Tidak Diinginkan
Kondisi rumah Juju Juariah seharusnya menjadi perhatian sebelum terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jangan menunggu rumah semakin rusak, jangan menunggu warga mengalami musibah, dan jangan menunggu persoalan menjadi sorotan besar untuk kemudian pemerintah bergerak.
Kehadiran pemerintah seharusnya dibuktikan melalui tindakan pencegahan dan kepedulian yang nyata.
Juju Juariah bukan sekadar nama dalam daftar penerima bantuan. Ia adalah warga yang memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika program bantuan belum memberikan hasil optimal, jangan jadikan masyarakat sebagai pihak yang harus menanggung akibatnya sendirian.
Jangan Bangga dengan Serapan Anggaran Jika Rumah Rakyat Masih Memprihatinkan
Persoalan Juju Juariah menjadi cermin penting bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengevaluasi efektivitas program bantuan perumahan.Bantuan Rp13,5 juta melalui BTT Tahun Anggaran 2025 harus dijelaskan secara transparan, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan oleh Tim LPM Desa Cibunar, hingga hasil pekerjaan yang diterima masyarakat.
Disperkim harus berani membuka data dan melakukan pengecekan langsung.
Tim LPM harus memberikan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan.
Kepala Desa Cibunar harus menunjukkan kepedulian dan memberikan klarifikasi atas informasi mengenai janji bantuan yang belum terealisasi.
Sementara Pemerintah Kabupaten Garut jangan hanya menjadi penonton ketika warganya menghadapi persoalan tempat tinggal.
Sebab, pemerintah tidak boleh hanya hadir dalam laporan keberhasilan program, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Jangan sampai anggaran dinyatakan selesai, administrasi dinyatakan lengkap, tetapi rumah rakyat tetap memprihatinkan.
Jangan sampai bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat justru meninggalkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Dan jangan sampai amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 hanya menjadi kalimat indah yang dibacakan dalam berbagai kesempatan, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan kenyataan kehidupan rakyat kecil.
Rakyat tidak membutuhkan janji yang berulang. Rakyat membutuhkan bukti, kepedulian, transparansi, dan tanggung jawab.
Kini, publik menunggu keberanian Pemerintah Kabupaten Garut untuk menjawab persoalan ini dengan fakta, bukan sekadar kata-kata.
Catatan Redaksi: Media Tribunpribumi.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan kepada Kepala Desa Cibunar Iman Sukirman, Disperkim Kabupaten Garut, Tim LPM Desa Cibunar, serta pihak-pihak terkait lainnya. Informasi mengenai dugaan belum optimalnya hasil bantuan dan belum terealisasinya janji bantuan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Namun pihak Redaksi juga mendorong pemeriksaan dokumen anggaran, laporan pelaksanaan, serta kondisi fisik rumah guna memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang. (*)
Leave a Reply