Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi masyarakat, kini menuai sorotan tajam. Ivon (45), warga Kabupaten Garut, Jawa Barat secara terang terangan dan terbuka melontarkan kekecewaannya terhadap pembagian yang ia nilai jauh dari kata wajar.
Dengan nada tegas, Ivon mempertanyakan standar pembagian yang disebut sebagai jatah untuk tiga hari, namun secara kuantitas dan kualitas dinilai tidak mencerminkan kebutuhan riil.
“Ini katanya jatah tiga hari. Tapi masa jatah tiga hari seperti ini? Sangat tidak masuk akal. Saya minta kepada pemerintah, ini wajib dievaluasi,” tegas Ivon.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal rasa atau selera, melainkan menyangkut hak masyarakat penerima manfaat. Ia menilai ada ketidaksesuaian antara konsep program yang terdengar ideal di atas kertas dengan realisasi di lapangan.
“Kalau memang ini program untuk pemenuhan gizi, harusnya jelas standar porsinya, kandungan gizinya, dan kualitasnya. Jangan sampai hanya bagus di laporan, tapi mengecewakan saat diterima masyarakat,” ujarnya. Jum’at, (27/02/2026).
Ivon juga mengaku, keluhan serupa tidak hanya dirasakan dirinya. Beberapa warga di lingkungannya disebut memiliki kegelisahan yang sama, namun memilih diam. Ia pun memutuskan bersuara agar ada perbaikan nyata.
Sorotan terhadap MBG di Garut memang belakangan semakin menguat. Sebelumnya, sejumlah warga di beberapa kecamatan juga mengeluhkan komposisi menu yang dinilai kurang seimbang serta distribusi yang tidak merata. Namun hingga kini, belum terlihat langkah evaluasi terbuka yang disampaikan ke publik.
Dalam konteks kebijakan publik, program bantuan seperti MBG seharusnya tidak hanya berhenti pada penyaluran. Pengawasan, audit internal, serta transparansi anggaran menjadi elemen krusial agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Pertanyaan mendasar pun muncul:
Apakah standar porsi dan kualitas sudah ditetapkan secara tertulis?
Siapa yang mengawasi kualitas sebelum didistribusikan?
Apakah ada mekanisme pengaduan resmi yang responsif bagi warga?
Ivon secara lugas meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tidak menganggap remeh keluhan masyarakat.
“Saya tidak anti program. Justru saya ingin program ini bagus. Tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, wajib dievaluasi total. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan angka dalam laporan,” tandasnya.
Pengamat kebijakan publik menilai, kritik seperti ini justru menjadi alarm penting bagi pemerintah. Program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dijalankan secara seremonial atau sekadar memenuhi target administratif.
Jika benar terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas yang diterima warga, maka persoalan ini bukan lagi sekadar teknis distribusi, melainkan menyentuh aspek tata kelola dan akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana program MBG di Kabupaten Garut terkait keluhan Ivon tersebut.
Masyarakat kini menanti respons konkret. Bukan sekadar klarifikasi, tetapi tindakan nyata: evaluasi menyeluruh, transparansi data, dan perbaikan sistem distribusi. Sebab bagi warga kecil, bantuan bukanlah hadiah melainkan hak yang harus diberikan secara layak dan bermartabat. (Dens)
