Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Komitmen yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel kembali membuahkan hasil membanggakan bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut. Di bawah kepemimpinan Kalapas Rusdedy, A.Md.IP., S.H., M.Si., institusi tersebut berhasil meraih Sertifikat Peringkat III sebagai Satuan Kerja dengan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Periode Semester I Tahun 2026.
Penghargaan tingkat nasional tersebut menjadi bukti nyata bahwa konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik mampu menghasilkan kinerja yang mendapat pengakuan. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi jajaran Lapas Kelas IIA Garut, tetapi juga memperlihatkan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi yang terus didorong di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Bagi Lapas Kelas IIA Garut, penghargaan tersebut memiliki makna yang sangat penting. Selain menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara, prestasi ini juga menunjukkan bahwa transformasi sistem administrasi berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan pemerintah.
Kalapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, mengaku bersyukur atas penghargaan yang berhasil diraih institusinya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
“Alhamdulillah kami berhasil meraih Sertifikat Peringkat III sebagai Satuan Kerja dengan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Periode Semester I Tahun 2026. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Garut. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dengan penuh semangat serta tanpa mengenal lelah dalam memberikan kontribusi terbaik bagi institusi,” ujar Rusdedy saat di wawancarai awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya, Rabu (22/07/2026).
Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar simbol keberhasilan administratif. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen seluruh pegawai dalam mendukung program reformasi birokrasi melalui pengelolaan keuangan negara yang semakin modern dan akuntabel.
Menurut Rusdedy, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mempercepat digitalisasi transaksi belanja negara. Sistem pembayaran non-tunai tersebut memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan pencatatan transaksi, percepatan proses administrasi, hingga meningkatkan transparansi serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
“Melalui penggunaan KKP, seluruh transaksi dapat tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah dipantau, diaudit, dan dipertanggungjawabkan. Sistem ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Rusdedy menambahkan, keberhasilan meraih peringkat ketiga nasional tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang yang melibatkan koordinasi lintas bagian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, disiplin administrasi, serta komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan setiap prosedur sesuai regulasi.
Ia memberikan apresiasi khusus kepada tim pengelola keuangan yang telah bekerja secara teliti dan profesional dalam mengelola setiap transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Ketelitian dan kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting yang mengantarkan Lapas Kelas IIA Garut meraih penghargaan tersebut.
“Prestasi ini adalah hasil kerja tim. Tidak mungkin dicapai hanya oleh satu orang. Semua pegawai memiliki kontribusi masing-masing sehingga mampu menghadirkan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Saya bangga terhadap dedikasi seluruh jajaran yang terus menjaga integritas dalam bekerja,” katanya.
Selain fokus menjalankan tugas pokok sebagai lembaga pembinaan warga binaan pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Garut juga terus melakukan pembenahan di berbagai sektor. Penguatan sistem administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pengawasan internal menjadi bagian dari strategi yang dijalankan untuk meningkatkan kualitas organisasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Lapas Kelas IIA Garut juga aktif mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi guna mendukung pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan publik di seluruh instansi pemerintah.
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menjadi salah satu implementasi nyata dari transformasi digital tersebut. Selain mempercepat proses pembayaran, sistem ini juga mengurangi penggunaan uang tunai sehingga mampu meningkatkan keamanan transaksi sekaligus mendukung efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Rusdedy menegaskan bahwa penghargaan yang diraih bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan budaya kerja yang profesional.
“Kami tidak ingin cepat merasa puas. Justru penghargaan ini menjadi penyemangat agar kami terus berbenah, terus belajar, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks sehingga seluruh jajaran harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga semangat kebersamaan, loyalitas, integritas, serta etos kerja yang tinggi. Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi lahir dari komitmen setiap individu dalam menjalankan tugas secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Rusdedy berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi satuan kerja lainnya dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penghargaan ini sekaligus memperkuat posisi Lapas Kelas IIA Garut sebagai salah satu satuan kerja yang mampu mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi secara nyata, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara.
Kartu Kredit Pemerintah sendiri merupakan instrumen pembayaran yang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan negara. Penerapannya bertujuan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, mempercepat proses pembayaran, memperkuat transparansi, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.
Dengan sistem transaksi yang terdokumentasi secara digital, setiap pengeluaran negara dapat dipantau secara lebih akurat sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Diraihnya Sertifikat Peringkat III Nasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Semester I Tahun 2026 menjadi bukti bahwa Lapas Kelas IIA Garut tidak hanya berhasil menjalankan tugas pemasyarakatan, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja unggul dalam aspek administrasi dan pengelolaan keuangan negara.
Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat budaya integritas, serta menghadirkan inovasi yang mendukung terwujudnya birokrasi modern yang profesional, bersih, melayani, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ke depan, dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang terus dijaga, Lapas Kelas IIA Garut optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih. Prestasi ini menjadi bukti bahwa kerja keras yang dilakukan secara konsisten, disertai integritas dan kolaborasi yang kuat, akan menghasilkan kepercayaan, pengakuan, serta kontribusi nyata bagi kemajuan tata kelola pemerintahan di Indonesia. (DIX)
Leave a Reply