(Oleh: Diki Kusdian, Pemimpin Redaksi Tribunpribumi.com)
Opini,TRIBUNPRIBUMI.com – Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, saat ini tengah menjadi sorotan nasional. Sayangnya, perhatian publik ini bukan tertuju pada potensi wisatanya yang mempesona, melainkan pada kabar yang cukup mengiris hati: lonjakan angka perceraian yang mencapai ribuan perkara. Narasi “Darurat Cerai” atau yang oleh segelintir netizen diseret ke ranah vulgar sebagai “Darurat Janda” telah menjadi konsumsi publik yang memuakkan sekaligus menyedihkan.
Angka 5.000 perkara perceraian adalah sebuah alarm keras yang seharusnya memicu kepanikan moral bagi para pengambil kebijakan. Namun, alih-alih melakukan langkah konkret, yang terjadi justru adalah euforia di media sosial. Netizen sibuk menjadikan tragedi rumah tangga orang lain sebagai komoditas konten, sementara pihak-pihak berwenang seolah tenang-tenang saja, seolah ini adalah data statistik biasa yang bisa diselesaikan dengan selembar laporan.
Kegagalan Sistemik dan Dugaan Abainya Pemerintah
Sebagai praktisi media yang setiap hari bergelut dengan realitas lapangan di Jawa Barat, saya melihat fenomena ini bukan sekadar kegagalan individu dalam mempertahankan biduk rumah tangga. Ini adalah potret kegagalan sistemik.
Sering kali, ekonomi dijadikan kambing hitam tunggal.
Memang, kemiskinan dan ketidakstabilan finansial adalah pemicu utama. Namun, mari kita jujur: bukankah tugas pemerintah daerah adalah menciptakan iklim ekonomi yang memungkinkan rakyatnya bernapas? Ketika angka pengangguran tinggi, akses modal sulit, dan harga kebutuhan pokok terus melambung, maka beban rumah tangga menjadi sangat berat.
Suami yang gagal memberi nafkah akibat sempitnya peluang ekonomi di daerahnya sendiri bukanlah semata-mata “suami yang tidak bertanggung jawab”. Mereka adalah korban dari kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang belum menyentuh level akar rumput.
Sementara pemerintah daerah kerap lupa bahwa ketahanan nasional dimulai dari ketahanan meja makan di rumah-rumah warga. Jika meja makan itu kosong, jangan heran jika keharmonisan keluarga ikut ludes terbakar kemiskinan.
Krisis Literasi dan Romantisme yang Rapuh
Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada krisis literasi pernikahan yang akut. Banyak pasangan muda terutama di daerah yang melangkah ke jenjang pernikahan dengan ekspektasi romantis yang terlalu tinggi, namun minim persiapan mental dan manajerial.
Pernikahan sering kali dipandang sebagai “solusi” atas masalah ekonomi atau sekadar tuntutan sosial dan norma masyarakat. Mereka terjun ke dalam bahtera rumah tangga tanpa bekal cara mengelola konflik, negosiasi finansial, maupun pemahaman tentang arti kemitraan.
Akibatnya, saat badai ekonomi datang menerjang, fondasi yang rapuh itu seketika runtuh. Komunikasi asertif, manajemen stres, dan kecerdasan emosional seolah menjadi barang mewah yang tidak tersentuh dalam bimbingan pra-nikah yang selama ini cenderung hanya bersifat administratif dan seremonial.
Degradasi Moral di Ruang Digital
Yang paling memprihatinkan dari fenomena ini adalah bagaimana publik merespons. Munculnya candaan “berburu janda” atau menjadikan angka perceraian sebagai bahan gurauan di media sosial adalah bukti nyata dari degradasi moral kolektif kita.
Di ruang-ruang komentar, empati telah tumpul. Perceraian, yang sejatinya adalah sebuah peristiwa traumatis sebuah kekalahan impian, luka bagi anak-anak yang menjadi korban, dan kehancuran tatanan emosional justru dijadikan bahan tertawaan. Sikap ini adalah cerminan dari masyarakat yang haus akan sensasi, namun kehilangan kemanusiaan. Ini adalah tamparan bagi kita semua bahwa kita telah gagal menjadi komunitas yang suportif bagi sesama.
Menuju Solusi yang Membumi
Jika kita tidak ingin “darurat” ini menjadi permanen, maka perubahan drastis harus segera dilakukan:
Intervensi Ekonomi Berbasis Keluarga: Pemerintah daerah harus berhenti menyusun program yang hanya bersifat kosmetik. Perlu ada pemberdayaan ekonomi yang menyasar langsung ke keluarga-keluarga rentan, memastikan mereka memiliki akses penghidupan yang layak agar ketegangan ekonomi di rumah tangga bisa diredam.
Revolusi Bimbingan Pra-Nikah: Kursus calon pengantin harus dirombak total. Jadikan ia ruang edukasi substantif yang melibatkan psikolog dan konselor profesional. Bekali mereka dengan keterampilan nyata: bagaimana mengatur keuangan keluarga, bagaimana berkomunikasi saat terjadi konflik, dan bagaimana mengelola ekspektasi.
Refleksi Empati: Kepada masyarakat, berhentilah menjadikan perceraian sebagai konten. Mari tumbuhkan kesadaran bahwa di balik setiap berkas gugatan di pengadilan, ada impian yang hancur, ada air mata, dan ada masa depan anak yang sedang dipertaruhkan.
”Darurat Cerai” di Garut bukan hanya soal angka 5.000 perkara. Ini adalah peringatan bahwa ada keretakan serius di tengah masyarakat kita. Jika kita terus membiarkan masalah ini menjadi sekadar bahan berita viral dan lelucon murahan tanpa ada langkah perbaikan dari sisi pemerintah dan kesadaran dari sisi masyarakat, maka jangan heran jika pilar bangsa yang bernama keluarga ini akan perlahan roboh tanpa sisa.
Saatnya berhenti bersikap abai. Karena stabilitas sebuah daerah sesungguhnya dimulai dari ketahanan meja makan di setiap rumah warganya. Jika meja itu sudah tidak mampu lagi menopang keharmonisan, maka sebuah daerah dan pada akhirnya sebuah bangsa sedang menuju keruntuhan yang nyata.
Leave a Reply