Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Proyek rehabilitasi bangunan sekolah di Kabupaten Garut,kembali menjadi perhatian publik. Kali ini sorotan mengarah ke SDN 1 Karyamukti yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Proyek rehabilitasi dua ruang kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut senilai Rp227.926.702 diduga menyisakan sejumlah persoalan yang memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Program yang seharusnya menjadi upaya peningkatan kualitas sarana pendidikan itu justru menuai kritik lantaran dinilai minim transparansi dan diduga tidak sepenuhnya mengedepankan kualitas pekerjaan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan oleh CV Permata Nugraha dengan masa pengerjaan selama 60 hari kalender, terhitung sejak 29 April 2026 hingga 27 Juni 2026. Namun, di balik pelaksanaan proyek tersebut, muncul sorotan tajam terkait tidak adanya keterbukaan mengenai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi teknis pekerjaan yang dapat diakses publik.
Ketiadaan informasi detail mengenai penggunaan anggaran dinilai memunculkan dugaan lemahnya transparansi dalam pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya di sektor pendidikan. Padahal, proyek yang menggunakan anggaran negara seharusnya terbuka agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Persoalan semakin berkembang setelah muncul dugaan adanya penggunaan kembali material lama berupa besi bekas dalam proses rehabilitasi bangunan sekolah tersebut. Dugaan itu pun memantik reaksi dari sejumlah warga dan pemerhati pembangunan di Kabupaten Garut.
Bahkan, beredar informasi bahwa penggunaan material lama tersebut diduga dilakukan atas instruksi pihak tertentu di lingkungan sekolah. Dugaan tersebut menjadi perhatian serius karena proyek rehabilitasi sekolah menyangkut keselamatan serta kenyamanan siswa dalam menjalani proses belajar mengajar.
Sejumlah warga sekitar mengaku kecewa apabila dugaan penggunaan material lama itu benar terjadi. Menurut mereka, proyek dengan nilai ratusan juta rupiah seharusnya mampu menghadirkan bangunan yang lebih layak, aman, dan berkualitas, bukan justru memanfaatkan kembali material yang dianggap sudah tidak ideal digunakan.
“Kalau memang anggarannya besar dan tujuan rehab untuk memperbaiki kualitas bangunan, kenapa masih ada dugaan memakai besi lama. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan penggunaan anggarannya,” ujar seorang warga di sekitar lokasi proyek.
Dugaan penggunaan besi bekas juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas konstruksi bangunan sekolah. Material lama yang dipasang kembali dikhawatirkan dapat mempengaruhi kekuatan struktur, terlebih jika kondisi material sudah mengalami penurunan kualitas akibat usia pemakaian sebelumnya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pengurangan kualitas material dalam pelaksanaan proyek. Jika benar terjadi, maka persoalan itu dinilai bukan hanya menyangkut teknis pekerjaan, tetapi juga berpotensi mengarah pada dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Selain itu, lemahnya pengawasan disebut menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan serupa terus berulang dalam proyek pembangunan maupun rehabilitasi sekolah. Padahal, setiap proyek yang bersumber dari APBD semestinya diawasi secara ketat mulai dari proses pelaksanaan, kualitas material, hingga kesesuaian spesifikasi pekerjaan.
Sorotan lain juga tertuju pada tidak dicantumkannya rincian RAB secara terbuka di lokasi proyek. Sejumlah pihak menilai, keterbukaan informasi anggaran penting dilakukan agar masyarakat mengetahui detail pekerjaan yang dikerjakan pihak kontraktor.
“Papan proyek memang ada, tapi publik tetap tidak mengetahui rincian spesifikasi pekerjaan maupun penggunaan anggarannya. Hal seperti ini justru memicu kecurigaan di masyarakat,” ujar seorang aktivis pemerhati kebijakan publik di Kabupaten Garut saat dimintai tanggapan melalui sambungan telepon WhatsApp miliknya, Rabu (20/05/2026).
Masyarakat pun mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proyek rehabilitasi SDN 1 Karyamukti tersebut. Audit teknis dianggap perlu dilakukan guna memastikan pekerjaan telah sesuai spesifikasi dan tidak terjadi pengurangan kualitas material.
Polemik yang muncul dalam proyek rehabilitasi sekolah tersebut dinilai menjadi gambaran masih lemahnya transparansi pembangunan di sektor pendidikan. Di tengah harapan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan dan fasilitas sekolah, dugaan persoalan proyek justru kembali mencuat dan menjadi perhatian publik.
Ironisnya, proyek yang semestinya memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa kini justru dibayangi isu dugaan penggunaan material lama dan minim keterbukaan anggaran. Kondisi itu dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan.
Masyarakat berharap pihak terkait tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Pemeriksaan lapangan secara terbuka dan profesional dianggap penting untuk menjawab keresahan publik sekaligus memastikan kualitas bangunan sekolah benar-benar layak digunakan oleh siswa.
Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi tersebut, masyarakat meminta agar pihak-pihak terkait diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab pembangunan sekolah bukan sekadar menyelesaikan proyek fisik semata, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang aman, berkualitas, dan layak bagi generasi penerus bangsa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun pihak terkait lainnya disebut belum memberikan keterangan resmi meski upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media. (Red)
Leave a Reply