Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Derita masyarakat kecil di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini mencapai titik yang sulit ditoleransi. Gas elpiji 3 kilogram yang sejatinya merupakan hak rakyat kecil sebagai energi bersubsidi justru berubah menjadi barang langka, mahal, dan seolah hanya bisa diakses dengan perjuangan ekstra.
Bukan sekadar antre panjang atau keliling kampung. Warga Sukaresmi dipaksa menempuh perjalanan hingga 17 kilometer ke wilayah lain seperti Cinisti,Kecamatan Bayongbong hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Itu pun belum tentu tersedia. Kalaupun ada, harga yang harus dibayar sungguh mencekik: tembus Rp27 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini bukan hanya menyulitkan, tetapi sudah masuk kategori krisis kebutuhan dasar. Dapur-dapur warga terancam tak mengepul, aktivitas rumah tangga terganggu, dan ekonomi keluarga makin terpuruk.
“Ini bukan lagi sekadar susah, tapi sudah menyiksa. Jauh-jauh cari, ongkos keluar, tenaga habis, belum tentu dapat. Kalau dapat pun mahal,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat di wawancarai awak media pada, Minggu (26/04/2026).
Fenomena ini membuka pertanyaan besar: di mana letak persoalan sebenarnya? Apakah distribusi yang amburadul, lemahnya pengawasan, atau justru ada praktik permainan oleh oknum yang sengaja memanfaatkan situasi?
Di lapangan, kecurigaan warga semakin menguat. Kelangkaan yang terus berulang memunculkan dugaan adanya penimbunan atau pengalihan distribusi yang tidak tepat sasaran. Gas bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil, diduga mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak, atau bahkan dimainkan untuk meraup keuntungan.
Ironisnya, kondisi ini seolah terjadi tanpa respons cepat yang nyata dari pemerintah daerah. Di tengah jeritan rakyat, pertanyaan keras pun mencuat: apa kabar Bupati Garut?
Kepemimpinan daerah diuji bukan saat kondisi normal, tetapi justru ketika rakyat menghadapi kesulitan. Namun hingga kini, warga mengaku belum merasakan kehadiran solusi konkret yang mampu menjawab persoalan ini secara menyeluruh.
“Jangan sampai pemerintah hanya diam. Ini kebutuhan dasar. Kalau gas saja sulit, kami harus bagaimana?” keluh warga lainnya.
Lebih jauh, kelangkaan ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial. Ketika distribusi tidak merata dan harga melambung tanpa kontrol, maka yang paling terdampak adalah masyarakat kecil mereka yang seharusnya dilindungi oleh kebijakan subsidi.
Pengawasan yang lemah berpotensi membuka ruang bagi praktik-praktik curang. Tanpa tindakan tegas, oknum-oknum yang bermain di balik distribusi akan terus leluasa, sementara rakyat dipaksa menanggung beban.
Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Dibutuhkan langkah cepat, tegas, dan terukur: mulai dari penertiban distribusi, pengawasan ketat di lapangan, hingga penindakan hukum bagi pihak yang terbukti menyimpang.
Jika tidak segera diatasi, krisis gas elpiji 3 kg ini berpotensi memicu keresahan sosial yang lebih luas. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dan kepercayaan terhadap pemerintah mulai luntur, maka stabilitas sosial pun ikut terancam.
Warga Sukaresmi tidak menuntut hal berlebihan. Mereka hanya ingin haknya sebagai rakyat kecil dipenuhi: mendapatkan gas bersubsidi dengan mudah dan harga yang wajar.
Kini, bola ada di tangan pemerintah. Akankah jeritan ini didengar, atau justru kembali tenggelam dalam rutinitas birokrasi tanpa solusi? Waktu akan menjawab, namun bagi warga Sukaresmi, setiap hari tanpa gas adalah beban yang nyata dan tak bisa ditunda. (*)
