Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Aroma krisis kebutuhan pokok kembali terasa di Kabupaten Garut,Jawa Barat. Kali ini, yang menjadi sorotan tajam adalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (gas melon) yang tak kunjung terurai, justru semakin membingungkan publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, harga gas subsidi melonjak liar jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara barangnya sendiri sulit ditemukan di lapangan.
Situasi ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Aktivis Sosial dan Kebijakan Publik, Undang Herman. Ia menyebut kondisi yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan distribusi biasa, melainkan indikasi adanya masalah sistemik yang dibiarkan berlarut-larut.
“Ini sudah tidak masuk akal. Gas subsidi yang seharusnya mudah diakses masyarakat kecil justru menjadi barang langka. Harga melambung, distribusi tidak jelas. Ini bukan sekadar kelangkaan, ini misteri besar yang harus diungkap,” tegas Undang Herman, saat di wawancarai awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya, Minggu (26/04/2026).
Menurutnya, kegagalan menjaga stabilitas distribusi gas 3 kg merupakan cerminan lemahnya pengawasan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait. Ia mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi kondisi yang sejatinya sudah berulang setiap tahun.
“Pertanyaannya sederhana, di mana peran pemerintah daerah? Jangan sampai masyarakat berasumsi bahwa ada pembiaran, atau bahkan lebih parah lagi, ada pembiaran yang disengaja. Karena yang terjadi sekarang sangat merugikan rakyat kecil,” ujarnya dengan nada keras.
Di sejumlah kecamatan di Garut, warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas 3 kg dalam beberapa hari terakhir. Jika pun tersedia, harganya bisa menembus Rp24 ribu hingga Rp30 ribu per tabung, ini angka yang jelas melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.
“Kami ini bukan tidak mau beli, tapi selain mahal, barangnya juga tidak ada. Harus muter ke beberapa tempat baru dapat, itu pun harganya tinggi,” ungkap seorang ibu rumah tangga di kawasan Tarogong Kidul.
Lebih memprihatinkan lagi, kondisi ini berdampak langsung pada pelaku usaha mikro seperti pedagang gorengan, warung nasi, hingga pelaku UMKM lainnya yang sangat bergantung pada gas subsidi untuk operasional harian. Banyak di antara mereka terpaksa mengurangi produksi bahkan berhenti sementara karena biaya operasional yang melonjak.
Undang Herman menilai, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya praktik penimbunan, distribusi tidak tepat sasaran, hingga kemungkinan permainan harga oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi.
“Kalau distribusi berjalan normal dan pengawasan ketat, tidak mungkin terjadi kelangkaan separah ini. Maka sangat wajar jika publik curiga ada permainan di balik semua ini. Ini harus dibongkar,” katanya.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, menurutnya, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu.
“Jangan hanya jadi penonton. Jika ada oknum yang bermain, baik di tingkat agen, pangkalan, atau pihak lain, harus ditindak tegas. Ini menyangkut hak masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah daerah segera turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh, bukan sekadar seremonial. Transparansi data distribusi dan kuota juga dinilai penting agar publik tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Publik berhak tahu, berapa kuota yang masuk ke Garut, didistribusikan ke mana saja, dan kenapa bisa langka. Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi,” tambahnya.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan yang lebih luas: apakah kelangkaan ini murni akibat persoalan teknis distribusi, atau ada faktor lain yang sengaja dimainkan? Di tengah minimnya penjelasan resmi, spekulasi pun berkembang di masyarakat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius, Undang Herman memperingatkan potensi meningkatnya keresahan sosial. Ketika kebutuhan dasar sulit diakses dan harga tidak terkendali, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin tergerus.
“Jangan tunggu sampai masyarakat benar-benar marah. Pemerintah harus hadir, bukan hanya dengan pernyataan, tapi dengan tindakan nyata. Ini soal keberpihakan kepada rakyat,”.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Garut terkait langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji 3 kg tersebut. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat kesan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat belum menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. (*)
