(Oleh: Diki Kusdian Pemimpin Redaksi Media Tribunpribumi.com)
Artikel,TRIBUNPRIBUMI.com – Perkembangan media online lokal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan besar dalam wajah pers di daerah. Teknologi digital membuat siapa pun yang memiliki kemampuan menulis, perangkat komunikasi, dan akses internet dapat membangun sebuah platform pemberitaan.
Fenomena ini pada satu sisi merupakan perkembangan positif. Masyarakat memiliki semakin banyak pilihan sumber informasi. Pers lokal juga mempunyai peluang lebih besar untuk tumbuh tanpa harus bergantung pada media konvensional.
Namun di sisi lain, maraknya media online lokal juga menghadirkan persoalan baru yang tidak sederhana.
Jumlah media bertambah, tetapi tidak selalu diikuti dengan penguatan kualitas jurnalistik. Jumlah wartawan semakin banyak, tetapi ruang kerja profesional tidak otomatis semakin luas. Di tengah situasi tersebut, kebijakan efisiensi anggaran di berbagai lembaga pemerintahan semakin menambah kompleksitas hubungan antara pers dan institusi publik.
Pada titik tertentu muncul pertanyaan yang patut direnungkan:
Apakah wartawan masih dipandang sebagai mitra strategis dalam membangun keterbukaan informasi dan mengawasi kepentingan publik, atau mulai dianggap sekadar sebagai bagian dari beban anggaran dan urusan administratif?
Pertanyaan ini penting karena hubungan antara pers dan pemerintah maupun lembaga publik seharusnya tidak dibangun berdasarkan transaksi, melainkan berdasarkan kepentingan masyarakat.
Ketika Media Lokal Tumbuh Lebih Cepat daripada Ekosistemnya
Mendirikan media online saat ini relatif mudah.
Sebuah situs dapat dibuat dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan membangun media cetak atau stasiun penyiaran. Media sosial juga memberikan saluran distribusi yang murah dan cepat.
Akibatnya, bermunculan berbagai media online lokal dengan karakter dan kualitas yang beragam.
Ada media yang dikelola secara profesional, memiliki struktur redaksi, wartawan, editor, standar operasional, serta mekanisme koreksi.
Tetapi ada pula media yang masih berjalan secara sederhana dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan.
Kondisi tersebut seharusnya tidak serta-merta dijadikan alasan untuk merendahkan atau menggeneralisasi media online lokal.
Justru tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem pers lokal yang sehat.
Media yang serius harus terus meningkatkan kompetensi wartawannya.
Wartawan harus memahami prinsip verifikasi, keberimbangan, kode etik jurnalistik, hak jawab, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan pers.
Sementara masyarakat dan pemerintah juga perlu memahami bahwa media lokal memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi daerah.
Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Relasi dengan Pers
Kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah menggunakan sumber daya secara lebih efektif.Setiap rupiah anggaran publik memang harus dipertanggungjawabkan.
Namun, efisiensi tidak semestinya dimaknai sebagai menghilangkan seluruh bentuk dukungan atau interaksi dengan media.
Yang perlu dibedakan adalah antara pengeluaran yang tidak produktif dengan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik.
Pemerintah tentu tidak wajib memberikan anggaran kepada setiap media.
Begitu pula media tidak seharusnya menggantungkan keberlangsungan perusahaan hanya pada belanja pemerintah.
Tetapi pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kebijakan, program, pelayanan publik, penggunaan anggaran, pembangunan, serta berbagai keputusan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Di sinilah media memiliki peran strategis.
Efisiensi anggaran seharusnya mendorong terciptanya sistem informasi publik yang lebih transparan, terukur, dan profesional bukan justru membuat komunikasi publik semakin tertutup.
Wartawan Jangan Hanya Dipanggil Ketika Dibutuhkan
Ada fenomena lain yang patut menjadi bahan evaluasi.
Dalam kondisi tertentu, wartawan sangat dibutuhkan ketika sebuah lembaga ingin menyampaikan keberhasilan program, mempublikasikan kegiatan, atau membangun komunikasi positif dengan masyarakat.
Namun ketika wartawan mengajukan pertanyaan kritis, meminta data, atau melakukan konfirmasi terhadap suatu persoalan, posisi wartawan terkadang berubah.
Dari “mitra” menjadi “pihak yang mengganggu”.
Di sinilah relasi pers dengan lembaga publik perlu diperbaiki.
Wartawan bukan humas pemerintah.
Wartawan juga bukan petugas promosi sebuah lembaga.
Sebaliknya, wartawan bukan pula musuh pemerintah.
Wartawan memiliki fungsi jurnalistik untuk mencari, mengolah, memverifikasi, dan menyampaikan informasi kepada publik.
Ketika pemerintah bekerja baik, wartawan seharusnya dapat memberitakannya.
Ketika terdapat persoalan, wartawan juga memiliki kewajiban menanyakannya.
Keduanya bukan kontradiksi.
Justru itulah fungsi pers dalam negara demokrasi.
Kritik Bukan Berarti Memusuhi
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah menganggap kritik media sebagai bentuk permusuhan.
Padahal kritik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial.
Media yang mengajukan pertanyaan tentang pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, penggunaan anggaran, pelayanan administrasi, atau kebijakan pemerintah tidak otomatis sedang menyerang pemerintah.
Pertanyaan tersebut justru dapat menjadi bagian dari mekanisme transparansi.
Tentu, kritik jurnalistik juga harus memiliki batas.
Berita tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi.
Dugaan harus disebut sebagai dugaan.
Informasi harus diverifikasi.
Pihak yang dituding atau disebut dalam pemberitaan harus diberikan ruang untuk memberikan penjelasan.
Judul tidak boleh menghakimi.
Dan wartawan harus membedakan antara fakta, opini, serta interpretasi.
Dengan prinsip tersebut, kritik pers justru dapat menjadi konstruktif.
Jangan Samakan Semua Media Online
Maraknya media online lokal juga menimbulkan persoalan persepsi.
Ketika terdapat satu atau beberapa media yang melakukan pelanggaran, muncul kecenderungan untuk menyamaratakan seluruh media online.
Hal serupa terjadi terhadap wartawan.
Istilah seperti “wartawan bodrek”, “wartawan abal-abal”, atau “oknum media” terkadang digunakan secara luas hingga berpotensi mereduksi profesi jurnalistik secara keseluruhan.
Padahal, harus ada pembedaan yang jelas.
Jika terdapat wartawan yang melakukan pelanggaran, maka yang seharusnya dipersoalkan adalah tindakan individu tersebut.
Jika terdapat media yang tidak menjalankan standar jurnalistik, maka media tersebut dapat dikritik dan diminta memperbaiki diri.
Tetapi tidak adil apabila kesalahan sebagian individu kemudian menjadi alasan untuk merendahkan seluruh profesi wartawan.
Sebaliknya, insan pers juga harus melakukan introspeksi.
Kredibilitas pers tidak cukup dibangun melalui kartu pers, nama media, atau keberadaan sebuah situs.
Kredibilitas dibangun melalui karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mitra Bukan Berarti Harus Sejalan
Istilah “mitra” juga harus ditempatkan secara tepat.
Menjadi mitra bukan berarti wartawan harus selalu sejalan dengan pemerintah.
Menjadi mitra juga bukan berarti media harus selalu memberitakan sisi positif sebuah institusi.
Kemitraan yang sehat justru memungkinkan adanya perbedaan pandangan.
Pemerintah menjalankan pemerintahan.
Pers menjalankan fungsi jurnalistik.
Masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari informasi yang terbuka dan dapat dipercaya.
Hubungan yang sehat adalah ketika pemerintah tidak alergi terhadap pertanyaan kritis dan media tidak menggunakan kritik sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip jurnalistik.
Dengan demikian, kemitraan bukanlah hubungan saling menguntungkan secara transaksional.
Kemitraan adalah hubungan profesional yang dibangun atas dasar kepentingan publik.
Media Juga Harus Berbenah
Namun kritik terhadap pemerintah dan lembaga publik tidak berarti media bebas dari evaluasi.Justru semakin banyak media online lokal, semakin besar pula tuntutan terhadap profesionalisme wartawan.
Media harus membangun redaksi yang jelas.
Harus ada mekanisme verifikasi.
Harus ada koreksi apabila terjadi kesalahan.
Harus ada ruang hak jawab.
Wartawan harus meningkatkan kemampuan melakukan investigasi data, membaca dokumen publik, memahami regulasi, serta melakukan konfirmasi secara proporsional.
Media juga perlu meninggalkan pola pemberitaan yang hanya mengandalkan judul sensasional.
Sebab persaingan media tidak seharusnya hanya menghasilkan siapa yang paling cepat, tetapi juga siapa yang paling akurat dan paling dapat dipercaya.
Jangan Sampai Efisiensi Membuat Pers Lokal Semakin Terpinggirkan
Efisiensi anggaran memang penting.
Tetapi efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan komunikasi publik.
Pemerintah daerah membutuhkan masyarakat yang memahami program dan kebijakannya.
Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat.
Dan pers membutuhkan akses terhadap informasi agar dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya.
Ketiga unsur tersebut sebenarnya saling berkaitan.
Yang perlu dibangun bukan ketergantungan media terhadap anggaran pemerintah, melainkan ekosistem informasi publik yang sehat.
Media harus mampu berdiri secara profesional.
Pemerintah harus terbuka terhadap pers.
Masyarakat harus kritis terhadap informasi.
Dan seluruh pihak harus memahami batas kewenangannya masing-masing.
Pers Lokal Bukan Beban, tetapi Bagian dari Ekosistem Demokrasi
Media online lokal yang profesional seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai pihak yang meminta ruang, fasilitas, atau anggaran.
Media adalah bagian dari ekosistem demokrasi.
Melalui media lokal, persoalan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga pelayanan publik dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
Media juga dapat menjadi jembatan komunikasi ketika masyarakat mengalami kesulitan menyampaikan aspirasi.
Namun fungsi tersebut hanya akan berjalan apabila pers menjaga independensinya.
Karena itu, media tidak boleh kehilangan keberanian untuk bertanya hanya karena takut kehilangan hubungan dengan sebuah institusi.
Begitu pula pemerintah tidak seharusnya mengukur kualitas media berdasarkan apakah pemberitaannya selalu positif.
Ukuran yang lebih sehat adalah: apakah pemberitaan tersebut akurat, terverifikasi, berimbang, dan memiliki kepentingan publik?
Saatnya Mengubah Cara Pandang
Sudah saatnya pemerintah, masyarakat, dan insan pers mengubah cara pandang terhadap hubungan media dan lembaga publik.
Wartawan bukan pejabat pemerintah.
Wartawan bukan humas.
Wartawan bukan pula lawan pemerintah.
Wartawan adalah pekerja jurnalistik yang memiliki tanggung jawab kepada publik.
Karena itu, ketika seorang wartawan datang membawa pertanyaan, jangan buru-buru melihatnya sebagai ancaman.
Bisa jadi pertanyaan tersebut justru membantu pemerintah menemukan persoalan yang selama ini tidak terlihat.
Sebaliknya, ketika seorang wartawan mendapatkan informasi mengenai persoalan publik, jangan buru-buru menjadikannya berita sebelum fakta diverifikasi.
Pers yang sehat membutuhkan pemerintah yang terbuka.
Pemerintah yang transparan membutuhkan pers yang profesional.
Dan masyarakat membutuhkan keduanya agar dapat memperoleh informasi yang benar.
Jangan Kehilangan Jati Diri
Maraknya media online lokal merupakan keniscayaan zaman.
Efisiensi anggaran juga merupakan bagian dari tuntutan pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif.
Tetapi kedua fenomena tersebut jangan sampai membuat fungsi pers semakin terpinggirkan.
Jangan sampai wartawan hanya dianggap sebagai mitra ketika pemberitaannya menguntungkan.
Jangan pula media merasa berhak memberitakan apa saja tanpa verifikasi karena mengatasnamakan kebebasan pers.
Pers membutuhkan kebebasan, tetapi kebebasan selalu berjalan bersama tanggung jawab.
Pemerintah membutuhkan efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh mengorbankan transparansi.
Media membutuhkan keberlanjutan bisnis, tetapi bisnis tidak boleh menghilangkan independensi.
Dan masyarakat membutuhkan informasi, tetapi informasi harus disajikan dengan standar jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan siapa yang menjadi “mitra” dan siapa yang menjadi “lawan”.
Persoalan utamanya adalah kepentingan publik.
Jika kepentingan publik menjadi titik temu, maka pemerintah, pers, dan masyarakat sebenarnya berada dalam satu ekosistem yang sama.
Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang bekerja.
Demokrasi juga membutuhkan pers yang berani bertanya.
Dan lebih dari itu, demokrasi membutuhkan masyarakat yang memperoleh informasi secara benar sehingga mampu menilai, mengawasi, dan menentukan sikapnya sendiri.
Wartawan tidak perlu selalu dipuji. Wartawan juga tidak perlu selalu disukai. Tetapi selama bekerja berdasarkan fakta, etika, dan kepentingan publik, profesi jurnalistik tetap layak dihormati sebagai salah satu pilar penting kehidupan demokrasi.
Leave a Reply