Jakarta,TRIBUNPRIBUMI.com – Gelombang perlawanan terhadap sejumlah program strategis pemerintah mulai menunjukkan eskalasi yang tidak bisa lagi dianggap sebagai suara minoritas. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, termasuk elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), turun ke jalan dan memadati sejumlah titik di Jakarta untuk menyuarakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan itu menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar dalam beberapa waktu terakhir. Massa membawa spanduk, poster, serta berbagai tuntutan yang secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin boros anggaran di tengah berbagai persoalan rakyat yang belum terselesaikan.
Dari atas mobil komando, para orator silih berganti melontarkan kritik keras. Mereka menilai pemerintah terlalu terburu-buru menjalankan program-program berskala nasional tanpa terlebih dahulu memastikan kesiapan sistem, pengawasan, serta dampak fiskal jangka panjang.
“Negara tidak boleh menjadikan APBN sebagai laboratorium percobaan kebijakan. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” teriak salah seorang orator yang disambut riuh massa aksi.
Mahasiswa menyoroti besarnya kebutuhan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas. Menurut mereka, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar seperti pengangguran, kemiskinan, pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, mahasiswa mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan kajian yang benar-benar matang terhadap efektivitas program-program tersebut.
Kritik terhadap Pengelolaan Anggaran
Bagi para demonstran, inti persoalan bukan sekadar setuju atau tidak setuju terhadap suatu program. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana uang negara digunakan.
Mahasiswa menilai transparansi penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama. Mereka meminta pemerintah membuka seluruh data terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan program-program yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.
Menurut mereka, publik berhak mengetahui secara rinci bagaimana anggaran negara dibelanjakan, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta bagaimana mekanisme evaluasinya.
“Kami tidak ingin negara terjebak dalam proyek-proyek besar yang minim pengawasan tetapi menyedot anggaran luar biasa besar,” ujar salah satu peserta yang belum lama ini ikut serta dalam aksi. Minggu, (14/06/2026). Kritik tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang membutuhkan pendanaan sangat besar dalam beberapa tahun ke depan.
Mahasiswa Kembali Menjadi Alarm Demokrasi
Demonstrasi ini sekaligus menandai kembalinya mahasiswa sebagai salah satu kekuatan moral yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa sering kali menjadi alarm ketika publik mulai mempertanyakan arah kebijakan negara. Dari era reformasi hingga saat ini, mahasiswa kerap hadir sebagai kelompok yang menyuarakan kegelisahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional.
Bagi para peserta aksi, demonstrasi bukan sekadar turun ke jalan, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan fokus terhadap kebutuhan rakyat.
Mereka menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Efek Domino bagi Pelaku Usaha
Di balik polemik yang berkembang, sejumlah pihak yang telah terlibat dalam rantai pelaksanaan program juga ikut mencermati situasi.
Pelaku usaha yang telah menyiapkan investasi, tenaga kerja, hingga berbagai sarana pendukung kini menghadapi ketidakpastian apabila terjadi perubahan arah kebijakan. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kejelasan agar tidak muncul dampak ekonomi yang lebih luas.
Namun bagi mahasiswa, kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Mereka menegaskan bahwa setiap program yang menggunakan dana publik wajib terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Pemerintah Didesak Memberikan Jawaban
Hingga aksi berlangsung, tuntutan mahasiswa terus menggema dari jalanan Jakarta. Massa meminta pemerintah tidak menutup telinga terhadap kritik yang berkembang di masyarakat.
Menurut mereka, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan penjelasan yang konkret, transparan, dan berbasis data.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar telah melalui perencanaan matang dan tidak akan menjadi beban fiskal di masa mendatang.
Demonstrasi ribuan mahasiswa ini menjadi sinyal bahwa ruang kritik terhadap kebijakan publik masih hidup dan terus bergerak. Ketika mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan yang mereka yakini mewakili suara rakyat, pemerintah dituntut untuk merespons dengan keterbukaan, bukan sekadar retorika.
Sebab dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman. Kritik adalah pengingat bahwa kekuasaan selalu berada di bawah pengawasan publik, dan setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat harus siap diuji oleh rakyat itu sendiri. (Red)
Leave a Reply