Suara Pribumi, Suara Kebenaran

Independen, Kritis, Berpihak pada Rakyat

Aktivis Pemerhati Pendidikan Minta Kejati Jabar Turun Tangan, Dugaan Setoran 15 Persen Dana Revitalisasi Sekolah Perlu Ditelusuri hingga SMK Kamal Persada Cilawu

Loading

Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Mencuatnya dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun Anggaran 2026 beberapa Kabupaten di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Garut,saat ini tengah menjadi perhatian kalangan pemerhati dunia pendidikan.

Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi dan perhatian aparat penegak hukum di daerah lain, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Jawa Barat dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta terbebas dari praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Seorang Aktivis Pemerhati Dunia Pendidikan asal dari Kabupaten Garut yang enggan disebutkan namanya, saat diwawancarai awak media, Rabu (18/11/2026), menyampaikan harapannya agar Kejati Jabar tidak hanya mencermati perkembangan perkara disitu saja,tetapi juga membuka ruang penelusuran terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Garut.

“Saya berharap Kejati Jabar dapat menelusuri pelaksanaan program revitalisasi sekolah di berbagai satuan pendidikan. Jangan sampai program yang anggarannya berasal dari negara justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” ungkapnya.

Menurut aktivis tersebut, munculnya dugaan permintaan setoran 15 persen dalam proyek revitalisasi sekolah di Garut harus menjadi perhatian bersama. Sebab, apabila praktik serupa terjadi di daerah lain, hal itu berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan dan merugikan tujuan utama program peningkatan sarana pendidikan.

SMK Kamal Persada Cilawu Garut Ikut Menjadi Perhatian

Lebih lanjut, aktivis tersebut menyebut SMK Kamal Persada, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai salah satu satuan pendidikan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dalam konteks transparansi pelaksanaan program revitalisasi.

Ia berharap Kejati Jabar dapat melakukan penelusuran secara objektif terhadap administrasi, mekanisme pengelolaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga pertanggungjawaban kegiatan apabila terdapat informasi awal atau bukti yang dapat ditindaklanjuti.

“SMK Kamal Persada Cilawu juga perlu mendapatkan perhatian. Saya berharap pihak terkait, khususnya Ketua P2SP, dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan program revitalisasi, mulai dari nilai anggaran, mekanisme penggunaan dana, sampai hasil pekerjaan di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan bukan berarti menuduh seseorang telah melakukan tindak pidana. Namun, transparansi merupakan kewajiban dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.

Menurutnya, setiap pihak yang diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan sekolah harus siap memberikan penjelasan apabila terdapat pertanyaan maupun permintaan klarifikasi dari masyarakat dan lembaga pengawasan.

Ketua P2SP Diminta Terbuka Mengenai Pengelolaan Anggaran

Aktivis tersebut juga menyoroti pentingnya peran Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam pelaksanaan program revitalisasi. Menurutnya, pengelolaan anggaran pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara fisik.

Sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan antara lain:

Berapa nilai anggaran revitalisasi yang diterima SMK Kamal Persada?

Bagaimana mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana bantuan tersebut?

Apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)?

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan?

Apakah terdapat permintaan uang, pungutan, atau setoran dalam bentuk apa pun di luar ketentuan program?

Bagaimana pertanggungjawaban Ketua P2SP terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan?

“Jangan sampai ada persoalan yang kemudian menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Kalau memang pelaksanaannya sudah sesuai aturan, silakan dibuka dan dijelaskan. Transparansi justru akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kejati Jabar Diharapkan Tidak Mengabaikan Informasi Masyarakat

Aktivis tersebut berharap Kejati Jabar dapat menerima dan menelaah setiap informasi maupun pengaduan masyarakat yang disertai data pendukung mengenai pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran pendidikan harus dilakukan secara serius karena menyangkut kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, dan masa depan dunia pendidikan.

Ia juga berharap pemeriksaan, apabila memang ditemukan dasar hukum dan indikasi yang cukup, tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi turut menelusuri kesesuaian pekerjaan fisik dan aliran penggunaan anggaran.

“Kalau ada dugaan penyimpangan, silakan ditelusuri berdasarkan bukti. Jangan tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Jangan Biarkan Anggaran Pendidikan Menjadi Persoalan

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran harus benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan.

Dugaan setoran 15 persen yang sedang menjadi perhatian dalam perkara di khususnya di Kabupaten Garut harus menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap seluruh program bantuan pendidikan.

Publik tidak menginginkan program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat bagi sekolah justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan atau dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Kini masyarakat menunggu perhatian dan penjelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk Kejati Jabar, Dinas Pendidikan, pihak SMK Kamal Persada, serta Ketua P2SP.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Ketua P2SP, pihak SMK Kamal Persada, yayasan, Dinas Pendidikan terkait, serta Kejati Jabar demi menjaga keberimbangan informasi.

Sebab, pengawasan terhadap anggaran pendidikan bukanlah bentuk permusuhan terhadap lembaga pendidikan, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan uang negara digunakan sebagaimana mestinya. (Red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *