Ketua DPRD Aris Munandar: Pengganti Harus Selaras dengan Program Gubernur Jabar dan Visi Misi Kepala Daerah
Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Pergantian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Jawa Barat semakin dekat. Momentum ini tidak hanya menjadi rutinitas dalam siklus birokrasi, tetapi juga memicu dinamika baru di lingkungan pemerintahan. Sejumlah nama pejabat tinggi pratama mulai santer diperbincangkan sebagai kandidat potensial pengganti posisi strategis tersebut.
Sekda memiliki peran vital dalam struktur pemerintahan daerah. Selain menjadi koordinator seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekda juga berfungsi sebagai motor penggerak birokrasi dan penghubung utama antara kepala daerah dengan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, pergantian jabatan ini dinilai akan sangat menentukan arah kebijakan dan efektivitas pemerintahan Kabupaten Garut ke depan.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, S.Pd., menegaskan bahwa siapapun yang terpilih sebagai Sekda harus mampu menjaga kesinambungan program pembangunan, baik di tingkat daerah maupun provinsi.
“Siapapun yang terpilih atau menjadi Sekda Garut nanti, harus mengikuti program Gubernur Jawa Barat dan sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Garut,” ujar Aris Munandar saat di wawancarai awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya. Minggu malam, (03/05/2026).
Menurutnya, keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi merupakan kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Ia menilai, tanpa adanya sinkronisasi, program yang dijalankan berpotensi tidak maksimal dan bahkan dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
“Sekda harus mampu menjadi jembatan yang efektif. Ia harus paham arah kebijakan provinsi, sekaligus mampu menerjemahkan visi misi kepala daerah ke dalam program konkret di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aris menekankan bahwa posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi strategis yang menuntut kemampuan kepemimpinan yang kuat. Seorang Sekda harus mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan, menjaga stabilitas birokrasi, serta memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara sinergis.
“Sekda itu leader bagi ASN. Ia harus punya integritas, kapasitas, dan pengalaman. Tidak cukup hanya pintar secara administratif, tapi juga harus mampu mengambil keputusan strategis dan mengelola dinamika birokrasi yang kompleks,” katanya.
Di tengah menghangatnya bursa calon, berbagai spekulasi bermunculan mengenai siapa sosok yang paling layak mengisi posisi tersebut. Beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut disebut-sebut memiliki rekam jejak dan pengalaman yang cukup untuk bersaing dalam proses seleksi terbuka.
Namun demikian, hingga saat ini pemerintah daerah belum mengumumkan secara resmi tahapan maupun jadwal pelaksanaan seleksi. Sesuai ketentuan, pengisian jabatan Sekda dilakukan melalui mekanisme open bidding yang melibatkan panitia seleksi independen. Proses ini bertujuan untuk menjaring kandidat terbaik secara objektif dan transparan.
Aris Munandar menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal proses ini. Harus transparan, profesional, dan akuntabel. Jangan sampai ada praktik yang mencederai kepercayaan publik,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, serta kebutuhan percepatan pembangunan menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dijawab oleh Sekda yang baru.
“Ke depan, Sekda harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Digitalisasi pelayanan, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas SDM ASN menjadi hal yang tidak bisa dihindari,” tambahnya.
Selain itu, ia berharap figur Sekda yang terpilih nantinya memiliki komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi. Transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas.
Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Garut kini turut menaruh perhatian besar terhadap proses pergantian ini. Harapan publik mengarah pada hadirnya sosok pemimpin birokrasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Pergantian Sekda diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan menjadi titik awal pembenahan birokrasi yang lebih responsif, efektif, dan inovatif. Sosok Sekda yang baru nantinya diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat realisasi program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang.
Dengan posisi yang sangat strategis, keputusan dalam menentukan Sekda baru akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan wajah pemerintahan Kabupaten Garut ke depan. Kini, publik menanti dengan penuh harap siapa figur yang akan dipercaya mengemban amanah besar tersebut figur yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus membawa Garut menuju arah yang lebih maju dan sejahtera. (*)
