Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif Patroli Satuan Samapta Polres Garut melaksanakan kegiatan patroli pada Sabtu dini hari (02/05/2026).
Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sekitar pukul 01.06 WIB di wilayah Jalan Ibrahim Adjie, Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
Patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama selama momentum May Day.
Dalam pelaksanaannya, petugas mendapati tiga orang pemuda yang tengah mengonsumsi minuman keras di lokasi tersebut. Ketiganya kemudian diamankan dan diberikan pembinaan oleh petugas guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.
Adapun identitas ketiga pemuda tersebut berinisial AS (24), warga Samarang, IS (21), warga Pasirwangi, serta AS (23), warga Tarogong Kidul.
Selain melakukan penindakan, patroli ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekitar, khususnya pada waktu rawan di malam hingga dini hari.
Polres Garut melalui Sat Samapta menegaskan akan terus meningkatkan kegiatan patroli secara rutin, terutama pada momen-momen penting, guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Kabupaten Garut. (*)
Harapan di Tengah Keterbatasan, Perjuangan Kang Deni Penjual Basreng Menanti Rumah Layak Huni
Bekasi,TRIBUNPRIBUMI.com – Di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri di wilayah Cikarang Timur, masih terselip kisah pilu yang dialami oleh warga kurang mampu. Salah satunya adalah Kang Deni, seorang penjual baso goreng (basreng) yang tinggal di Kampung Rawagebang, RT 001/010, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kehidupan Kang Deni bersama istri dan satu anaknya berlangsung dalam kondisi serba kekurangan. Mereka menempati sebuah rumah tua warisan keluarga yang kini kondisinya sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak huni. Rumah tersebut menjadi saksi bisu perjalanan hidup keluarga kecil ini yang penuh perjuangan.
Saat awak media mengunjungi kediamannya pada Kamis (30/04/2026), suasana haru begitu terasa. Bangunan yang berdiri di atas tanah sederhana itu tampak sudah rapuh dimakan usia. Dinding rumah yang seharusnya menjadi pelindung justru dipenuhi retakan dan sebagian sudah mengelupas, memperlihatkan struktur yang semakin melemah.
Bagian atap rumah pun tidak kalah mengkhawatirkan. Banyak kayu penyangga yang sudah lapuk dan lepas dari posisinya, membuat genteng terlihat tidak lagi kokoh. Kondisi ini sangat berbahaya, terlebih saat hujan deras disertai angin kencang melanda.
Ironisnya, rumah tersebut masih berlantai tanah. Ketika hujan turun, air dengan mudah masuk melalui celah-celah atap yang bocor, menjadikan lantai rumah becek dan berlumpur. Kelembapan tinggi yang terjadi setiap hari menjadi ancaman serius bagi kesehatan keluarga tersebut, terutama bagi sang anak yang masih dalam masa pertumbuhan.
Dengan wajah penuh kelelahan, Kang Deni mengungkapkan kondisi hidup yang ia jalani selama ini. Ia mengaku hanya bisa pasrah dengan keadaan karena keterbatasan ekonomi yang membelenggu.
“Untuk makan sehari-hari saja kadang tidak cukup. Saya hanya bisa berharap ada bantuan dari pemerintah atau para dermawan. Keinginan memperbaiki rumah pasti ada, tapi kemampuan belum ada,” ujar Kang Deni dengan suara lirih.
Setiap hari, Kang Deni berkeliling menjajakan basreng sebagai sumber penghasilan utama keluarga. Namun, pendapatan yang ia peroleh sangat tidak menentu, tergantung dari jumlah dagangan yang laku terjual. Dalam kondisi tertentu, ia bahkan harus pulang dengan penghasilan yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
Sementara itu, sang istri, Siti Julaeha, hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan membantu sebisanya. Tidak adanya penghasilan tambahan membuat kondisi ekonomi keluarga ini semakin tertekan.
Mimpi untuk memiliki rumah yang layak huni seolah menjadi sesuatu yang sulit digapai. Di tengah perjuangan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, memperbaiki rumah menjadi prioritas yang terpaksa harus dikesampingkan.
Kondisi memprihatinkan ini pun mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah Desa Tanjungbaru merespons cepat setelah menerima laporan terkait kondisi rumah Kang Deni.
Kepala Desa Tanjungbaru, H. Dudu Hambali, SH, menyampaikan rasa prihatin sekaligus apresiasi terhadap kepedulian relawan dan awak media yang telah membantu mengangkat kondisi warganya ke publik.
“Kami sangat mengapresiasi langkah relawan dan media yang telah peduli terhadap warga kami. Ini menjadi perhatian bersama. Kami akan berupaya mengajukan bantuan agar rumah Kang Deni bisa segera diperbaiki dan menjadi layak huni,” ungkapnya.
Ia juga berharap adanya sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan para dermawan untuk membantu meringankan beban keluarga tersebut. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan sosial seperti ini.
Kisah Kang Deni menjadi potret nyata bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Di balik geliat modernisasi dan kemajuan daerah, masih ada warga yang hidup dalam keterbatasan dan kondisi yang jauh dari kesejahteraan.
Kini, Kang Deni dan keluarganya hanya bisa berharap. Harapan sederhana untuk memiliki tempat tinggal yang aman, tidak bocor saat hujan, dan cukup layak untuk ditinggali bersama keluarga tercinta.
Uluran tangan dari para dermawan dan perhatian dari pemerintah diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan bagi kehidupan mereka. Sebab bagi Kang Deni, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga simbol harapan akan masa depan yang lebih baik. (Mardani Lubis)
Gebyar Budaya Berujung Keluhan, Tokoh Masyarakat Garut: Saat Warga Kesulitan, Anggaran Justru Dihamburkan untuk Kemewahan Sesaat
Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Gelaran Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2026 yang digadang-gadang sebagai panggung kebanggaan daerah, justru berubah menjadi sumber keluhan publik. Alih-alih menghadirkan kebanggaan kolektif, acara ini dinilai sarat persoalan, mulai dari dugaan pemborosan anggaran, kemacetan parah, hingga minimnya pelibatan pelaku lokal yang seharusnya menjadi ruh utama kegiatan budaya.
Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Garut yang secara terbuka mempertanyakan sensitivitas pemerintah daerah dalam menyusun prioritas kebijakan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, pelaksanaan acara dengan nuansa megah dinilai tidak tepat sasaran.
“Ini ironi yang menyakitkan. Di saat masyarakat masih berjibaku dengan kebutuhan hidup, anggaran justru dihambur-hamburkan untuk kemewahan sesaat. Ini bukan hanya soal acara, tapi soal keberpihakan,” tegasnya saat di wawancarai awak media, Sabtu (25/04/2026).
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah warga mengaku tidak merasakan dampak langsung dari kegiatan tersebut, selain justru mengalami gangguan aktivitas harian. Kemacetan menjadi keluhan paling dominan yang muncul selama perhelatan berlangsung. Ruas-ruas jalan utama di pusat Kota Garut lumpuh, arus kendaraan tersendat berjam-jam, dan mobilitas warga terganggu secara signifikan.
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perencanaan teknis, khususnya dalam pengaturan lalu lintas. Tidak adanya koordinasi yang matang dengan pihak terkait, termasuk pelaku transportasi, memperparah situasi di lapangan. Perubahan rute angkutan umum yang dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi memicu kebingungan massal.
Sejumlah sopir angkutan kota mengeluhkan kerugian yang mereka alami. Selain kehilangan waktu akibat terjebak macet, mereka juga harus menanggung pembengkakan biaya operasional, terutama bahan bakar. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, jumlah penumpang justru menurun karena masyarakat enggan beraktivitas di tengah situasi yang tidak kondusif.
“Biasanya kami bisa dapat beberapa rit dalam sehari, sekarang satu saja sudah syukur. Macet di mana-mana, rute berubah tanpa pemberitahuan. Ini jelas merugikan,” ungkap salah satu sopir dengan nada kecewa.
Fenomena “megat angkot” pun tak terhindarkan. Penumpang dipaksa turun di tengah perjalanan dan berganti kendaraan karena rute yang tidak jelas. Situasi ini tidak hanya menyulitkan, tetapi juga menambah beban biaya bagi masyarakat kecil.
Tak berhenti di situ, kritik juga mengarah pada substansi acara yang dinilai kehilangan esensi. Sebagai event yang mengusung nama budaya Garut, GPBG 2026 justru dianggap gagal memberi ruang yang layak bagi seniman dan pelaku budaya lokal. Banyak pihak menilai bahwa panggung utama lebih didominasi pihak luar, sementara talenta daerah hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Seorang perwakilan komunitas seni di Garut menyebut kondisi ini sebagai bentuk pengabaian terhadap potensi lokal yang selama ini berjuang mengangkat identitas budaya daerah.
“Kalau bukan kita yang menghidupkan budaya Garut, lalu siapa? Tapi kenyataannya, kami justru tidak dilibatkan secara maksimal. Ini bukan sekadar soal tampil atau tidak, tapi soal penghargaan terhadap pelaku budaya lokal,” ujarnya.
Kritik ini membuka pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya acara ini digelar? Jika tujuan utamanya adalah mempromosikan budaya daerah, maka pelibatan pelaku lokal seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap.
Di sisi lain, transparansi anggaran juga mulai dipertanyakan. Publik menilai perlu adanya keterbukaan terkait besaran dana yang digunakan, termasuk rincian alokasinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar menciptakan euforia sesaat.
Pengamat kebijakan publik di Garut menilai bahwa persoalan ini mencerminkan lemahnya perencanaan strategis dan kurangnya pendekatan partisipatif dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar.
“Event sebesar ini seharusnya dirancang dengan matang, melibatkan berbagai pihak, dan memiliki dampak nyata. Jika yang muncul justru keluhan, maka ada yang keliru sejak awal,” ungkapnya.
Gelombang kritik yang terus menguat menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ke depan, masyarakat berharap agar setiap kegiatan tidak hanya berorientasi pada kemegahan, tetapi juga pada kebermanfaatan, keberpihakan, dan keberlanjutan.
GPBG 2026 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Garut. Namun jika tidak dikelola dengan bijak, justru berpotensi menjadi contoh bagaimana sebuah agenda besar kehilangan makna di tengah gemerlapnya seremoni.
Kini, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah: apakah kritik ini akan dijadikan bahan introspeksi, atau justru berlalu tanpa perubahan berarti. Yang jelas, masyarakat Garut tidak membutuhkan kemewahan sesaat, melainkan kebijakan yang berpihak dan berdampak nyata. (DIX)
Polres Garut Gelar Doa Bersama Jelang May Day 2026, Perkuat Sinergi dan Kesiapsiagaan Pengamanan
Garut, TRIBUNPRIBUMI.com || Dalam rangka mengantisipasi pengamanan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026, Polres Garut menggelar kegiatan doa bersama yang berlangsung khidmat di Masjid Nurul Hakim Mapolres Garut, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto sebagai bentuk dukungan moral dan spiritual dalam menghadapi momentum May Day. Selain itu, doa bersama juga diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU), perwira, bintara, serta ASN Polres Garut, dengan jumlah peserta mencapai puluhan personel. Sementara itu, jajaran Kapolsek turut mengikuti kegiatan secara virtual dari masing-masing Mako.
Doa bersama ini dipimpin oleh Ketua Dai Kamtibmas Polres Garut, KH. Yayan Ahmad Muzaki, yang memanjatkan doa agar seluruh rangkaian pengamanan May Day berjalan lancar, aman, dan kondusif.
Kapolres Garut mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Garut dalam memperkuat kesiapan personel, tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari sisi mental dan spiritual. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh rangkaian pengamanan Hari Buruh Internasional dapat berjalan dengan tertib serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Selain memohon kelancaran dalam pelaksanaan tugas, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan soliditas dan sinergitas antar personel, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.” Ujar Kapolres.
Polres Garut berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya dalam menghadapi momen penting seperti peringatan May Day, dengan mengedepankan pendekatan humanis serta profesionalisme dalam bertugas.(*)
