Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah awak media di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Garut dan Jawa Barat khususnya saat ini sedang diliputi rasa harap-harap cemas terhadap berbagai kebijakan pemerintah serta sikap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menyikapi dinamika kerja jurnalistik di lapangan.
Momentum Idul Fitri biasanya menjadi periode yang sangat padat bagi insan pers. Berbagai agenda penting mulai dari aktivitas mudik, kebijakan pemerintah daerah, pengamanan oleh aparat, kegiatan sosial masyarakat, hingga dinamika ekonomi dan pelayanan publik menjadi fokus utama pemberitaan media.
Namun di tengah tingginya intensitas peliputan tersebut, sebagian awak media mengaku masih menunggu kepastian kebijakan serta dukungan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar kerja-kerja jurnalistik dapat berjalan dengan aman, profesional, dan tanpa hambatan.
Wartawan senior asal Garut yang bertugas di Kabupaten Bandung. Riki Rustiana, menilai bahwa peran media sangat vital dalam menjaga arus informasi kepada masyarakat, terlebih pada momentum besar seperti Hari Raya Idul Fitri yang selalu menjadi perhatian publik secara nasional.
Menurutnya, media bukan hanya sekadar penyampai berita, tetapi juga bagian dari pilar demokrasi yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah maupun dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
“Menjelang Idul Fitri ini aktivitas jurnalistik pasti meningkat. Banyak peristiwa penting yang harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat. Karena itu kami berharap pemerintah serta aparat penegak hukum dapat memberikan dukungan nyata terhadap kerja-kerja pers,” ujar Riky Rustiana, Minggu (15/03/2026).
Ia menegaskan bahwa insan pers bekerja berdasarkan amanat Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
Namun dalam praktik di lapangan, kata Riky, masih terdapat sejumlah tantangan yang kerap dihadapi wartawan, mulai dari keterbatasan akses informasi, kurangnya keterbukaan dari sebagian instansi, hingga adanya tekanan tertentu yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik.
“Wartawan hadir untuk menyampaikan fakta dan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu kami berharap semua pihak dapat menghormati profesi wartawan serta memberikan ruang yang sehat bagi pers untuk menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Riky juga menyampaikan bahwa hubungan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan media seharusnya dibangun dalam kerangka kemitraan yang konstruktif. Media, menurutnya, dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab, media dapat membantu menyampaikan program pemerintah sekaligus memberikan masukan kritis demi perbaikan pelayanan publik.
“Pers bukan musuh pemerintah, justru pers adalah mitra strategis dalam pembangunan. Melalui pemberitaan yang profesional, masyarakat bisa mengetahui berbagai kebijakan pemerintah sekaligus memberikan kontrol sosial agar roda pemerintahan berjalan transparan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya sikap bijak dari aparat penegak hukum dalam menyikapi dinamika pemberitaan. Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan produk jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, mekanismenya sudah jelas. Ada hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang. Karena itu kita berharap semua pihak menghormati aturan tersebut,” tambahnya.
Selain menyampaikan harapan kepada pemerintah dan aparat, Riky juga mengajak seluruh rekan jurnalis untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, serta etika dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap media sangat bergantung pada kualitas pemberitaan yang disajikan oleh para wartawan.
“Pers juga harus terus berbenah. Wartawan harus bekerja secara profesional, menjaga independensi, serta mengedepankan prinsip keberimbangan dalam setiap pemberitaan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa momentum menjelang Idul Fitri dapat menjadi saat yang tepat bagi seluruh pihak untuk melakukan refleksi bersama mengenai pentingnya menjaga kebebasan pers serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan insan media.
Dengan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menghormati, diharapkan iklim kerja jurnalistik di Indonesia, khususnya di daerah, dapat semakin sehat dan kondusif.
Sejumlah awak media berharap pemerintah serta aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan insan pers yang setiap hari berada di lapangan demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, peran media yang profesional dan kredibel sangat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta dapat dipercaya.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, para jurnalis berharap kerja-kerja jurnalistik dapat berjalan dengan lancar, aman, serta mendapat dukungan dari seluruh pihak demi kepentingan masyarakat luas. (*)
