Suara Pribumi, Suara Kebenaran

Independen, Kritis, Berpihak pada Rakyat

Dugaan Setoran Pengusungan Proyek Revitalisasi Rp216 Juta Kian Mengemuka, Dana Rp866,4 Juta SMK Kamal Persada Jadi Sorotan: Aktivis Pertanyakan Sikap Iqbaludin dan Ani Sumarni yang Diduga Memblokir WhatsApp Awak Media

Loading

Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Dugaan adanya setoran dalam pengusungan proyek pembangunan revitalisasi SMK Kamal Persada, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, senilai Rp216 juta kini menjadi sorotan dan memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Pasalnya, proyek revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang mendapatkan kucuran dana APBN sebesar Rp866.434.000 tersebut kini tengah menjadi perhatian publik, terutama menyangkut transparansi pengelolaan anggaran, mekanisme pengusulan bantuan, serta pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah muncul pertanyaan dari kalangan aktivis pemerhati dunia pendidikan mengenai dugaan adanya setoran sebesar Rp216 juta yang dikaitkan dengan pengusungan proyek revitalisasi tersebut.

Meski demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui penelusuran dokumen, keterangan saksi, aliran transaksi, dan klarifikasi pihak-pihak yang disebut. Hingga kini, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan adanya transaksi setoran maupun penyalahgunaan dana revitalisasi tersebut.

Aktivis pemerhati dunia pendidikan yang enggan disebutkan namanya saat di hubungi awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya, Jum’at (20/11/2026) menyampaikan kritik terhadap sikap pihak-pihak yang berkaitan dengan SMK Kamal Persada, khususnya Iqbaludin dan Kepala SMK Kamal Persada, Ani Sumarni, S.Pd., Gr.

Menurutnya, ketika muncul pertanyaan publik mengenai pengelolaan dana bantuan pemerintah, seharusnya pihak sekolah dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan profesional.

“Kalau memang tidak ada persoalan dan semuanya berjalan sesuai aturan, kenapa harus menghindar dari konfirmasi awak media? Mengapa nomor WhatsApp Iqbaludin sebagai tenaga pengajar dan Ani Sumarni selaku Kepala SMK Kamal Persada justru tidak dapat dihubungi setelah awak media berupaya meminta klarifikasi? Ada apa sebenarnya?” ungkapnya.

Ia menegaskan, upaya wartawan melakukan konfirmasi bukanlah bentuk permusuhan terhadap pihak sekolah, melainkan bagian dari tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi berimbang, menguji kebenaran informasi, serta memberikan ruang kepada pihak terkait untuk menjelaskan persoalan yang berkembang.

Dugaan Setoran Rp216 Juta Harus Ditelusuri

Aktivis tersebut menilai dugaan setoran Rp216 juta yang dikaitkan dengan pengusungan proyek revitalisasi tidak boleh dibiarkan menjadi isu tanpa kejelasan.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah benar terdapat permintaan, pemberian, atau penerimaan uang dalam proses pengusulan maupun pelaksanaan bantuan revitalisasi SMK Kamal Persada.

“Kalau memang ada dugaan setoran, harus dibuka secara terang. Siapa yang meminta, siapa yang memberikan, kepada siapa uang tersebut diserahkan, dan apa kaitannya dengan bantuan revitalisasi? Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan justru terseret dalam dugaan kepentingan tertentu,” tegasnya.

Ia juga meminta agar penelusuran dilakukan secara objektif, tidak hanya berdasarkan kabar yang beredar, tetapi harus didukung bukti transaksi, komunikasi, dokumen, serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui proses tersebut.

Dana Rp866,4 Juta Bukan Anggaran Kecil, Transparansi Harus Diutamakan

Sebagaimana diketahui, SMK Kamal Persada menerima bantuan revitalisasi sebesar Rp866.434.000 yang dialokasikan untuk tiga pekerjaan utama, yakni rehabilitasi ruang administrasi, rehabilitasi dua ruang kelas, serta pembangunan toilet baru.

Sebelumnya saat membaca dari media online yang ada di Kabupaten Garut, Ani Sumarni menyampaikan bahwa progres pembangunan telah mencapai sekitar 70 persen. Ia juga mengungkapkan bahwa pengawasan melibatkan konsultan dan tim teknis yang melakukan pemeriksaan satu sampai dua kali dalam sepekan.

Namun, menurut aktivis tersebut, klaim progres pembangunan dan adanya pengawasan teknis tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Jangan hanya menyampaikan progres pembangunan sudah 70 persen. Publik juga perlu mengetahui apakah pekerjaan sesuai RAB, apakah material sesuai spesifikasi, bagaimana realisasi anggarannya, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Lantas, apakah benar apa yang telah di sampaikan Ani Sumarni di media tersebut,” ujarnya.

Ia menilai pemeriksaan fisik bangunan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mencocokkan hasil pekerjaan terhadap gambar teknis, volume pekerjaan, RAB, serta dokumen pertanggungjawaban.

Iqbaludin dan Ani Sumarni Diminta Tidak Menghindari Klarifikasi

Persoalan dugaan pemblokiran WhatsApp terhadap awak media turut menjadi perhatian aktivis tersebut.Menurutnya, apabila benar nomor wartawan telah diblokir sehingga menghambat komunikasi untuk memperoleh klarifikasi, tindakan tersebut patut dipertanyakan secara profesional.

Namun, ia mengingatkan bahwa sikap tidak merespons atau sulit dihubungi tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah melakukan penyimpangan.

“Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya. Kalau tidak ada yang disembunyikan, berikan penjelasan. Wartawan datang bukan untuk mencari kesalahan seseorang, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial. Kalau memang semuanya sudah sesuai ketentuan, sampaikan saja dengan data dan bukti yang jelas,” katanya.

Ia berharap Iqbaludin maupun Ani Sumarni bersedia memberikan penjelasan mengenai dugaan setoran Rp216 juta, mekanisme pengusulan bantuan revitalisasi, serta pelaksanaan proyek yang saat ini menjadi perhatian publik.

Aparat Penegak Hukum Diminta Menelusuri Jika Ada Bukti Awal

Lebih lanjut, aktivis tersebut meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan aparat pengawasan terkait, agar memberikan perhatian terhadap informasi dugaan penyimpangan apabila terdapat bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelusuran diharapkan mencakup mekanisme penetapan penerima bantuan, proses pengusulan, pengelolaan anggaran, pembelian material, pembayaran tenaga kerja, hingga hasil akhir pembangunan.

Apabila benar ditemukan permintaan atau penerimaan uang yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan anggaran, maka harus ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil klarifikasi dan pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan tuduhan yang merugikan pihak tertentu.

Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Pernyataan

Kini, persoalan revitalisasi SMK Kamal Persada tidak hanya berkaitan dengan pembangunan tiga fasilitas sekolah, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan pemerintah.

Dugaan setoran Rp216 juta, besarnya dana revitalisasi Rp866.434.000, klaim progres pembangunan 70 persen, serta persoalan komunikasi dengan awak media menjadi sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah seluruh proses pengusulan, pencairan, penggunaan, dan pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai ketentuan?

Jika memang tidak ada penyimpangan, keterbukaan dan klarifikasi menjadi jalan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. 

Sebab, dana revitalisasi merupakan uang negara. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap pekerjaan harus sesuai spesifikasi, dan setiap dugaan penyimpangan harus diuji berdasarkan bukti.

Media TRIBUNPRIBUMI.com akan terus berupaya meminta klarifikasi kepada Iqbaludin, Ani Sumarni selaku Kepala SMK Kamal Persada, Ketua P2SP, konsultan pengawas, KCD Pendidikan Wilayah XI, serta instansi terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang dan memastikan hak jawab seluruh pihak tetap dihormati. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *