Suara Pribumi, Suara Kebenaran

Independen, Kritis, Berpihak pada Rakyat

Dewan Pers Tegaskan Wartawan yang Meminta Uang untuk Menghapus Berita Terancam Pidana, Marwah Jurnalistik Jangan Diperjualbelikan

Loading

Jakarta,TRIBUNPRIBUMI.com – Dewan Pers kembali mengingatkan seluruh insan pers agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, serta kehormatan profesi jurnalistik. Wartawan yang meminta sejumlah uang dengan imbalan menghapus atau menurunkan pemberitaan (take down) dapat berhadapan dengan persoalan hukum, terutama apabila tindakan tersebut disertai ancaman atau unsur pemerasan.

Peringatan tersebut menjadi perhatian serius di tengah masih adanya dugaan praktik oknum yang menjadikan produk jurnalistik sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Profesi wartawan sejatinya merupakan pekerjaan mulia yang bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan menjadi sarana untuk menekan, mengintimidasi, apalagi melakukan transaksi dengan pihak yang diberitakan.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menegaskan bahwa tindakan meminta uang dengan ancaman akan menghapus atau menurunkan berita dapat masuk ke ranah pidana.

Saat di wawancarai Media Tribunpribumi.com melalui sambungan Whatsapp miliknya,Rabu(18/11/2026), Jazuli mengingatkan masyarakat agar tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan praktik yang terbukti mengarah pada pemerasan.

“Kalau terbukti melakukan pemerasan, laporkan ke polisi,” tegas Muhammad Jazuli.

Menurutnya, kewenangan jurnalistik tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Wartawan maupun pihak yang mengatasnamakan media harus memahami bahwa produk pemberitaan bukan barang dagangan yang dapat diperjualbelikan melalui kesepakatan sejumlah uang.

Berita Bukan Komoditas untuk Kepentingan Pribadi

Dewan Pers menjelaskan, pemberitaan yang sudah dipublikasikan pada prinsipnya tidak boleh dihapus begitu saja hanya karena adanya tekanan, keberatan, ataupun permintaan dari pihak tertentu.

Produk jurnalistik merupakan bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi. Karena itu, keberadaan sebuah berita tidak semestinya ditentukan oleh kepentingan pribadi seseorang atau kemampuan finansial pihak yang merasa dirugikan.

Meski demikian, penghapusan atau pencabutan berita tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa kondisi yang memungkinkan penghapusan pemberitaan di antaranya berkaitan dengan perlindungan anak dari dampak traumatis, persoalan kesusilaan, pemberitaan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta pertimbangan keamanan negara.

Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menjadi salah satu pedoman bagi perusahaan pers dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.

Dengan demikian, keputusan untuk mengoreksi, mencabut, atau menghapus sebuah pemberitaan harus melalui pertimbangan dan mekanisme redaksi, bukan berdasarkan transaksi uang, ancaman, ataupun tekanan dari narasumber maupun pihak yang diberitakan.

Koreksi Berita Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Transaksi

Jazuli juga menjelaskan bahwa redaksi memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap produk jurnalistik apabila ditemukan kesalahan serius.

Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberitaan, perusahaan pers harus menjalankan mekanisme koreksi, klarifikasi, atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, kewenangan tersebut sama sekali tidak boleh dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meminta uang kepada narasumber atau pihak yang menjadi objek pemberitaan.

Terlebih apabila terdapat pola komunikasi yang mengarah pada tawar-menawar sejumlah uang dengan ancaman bahwa berita tidak akan diturunkan sebelum pihak tertentu memenuhi permintaan tersebut.

Praktik semacam itu, apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana, bukan lagi sekadar persoalan pelanggaran etika jurnalistik, melainkan dapat diproses melalui jalur hukum.

“Ya praktik semacam itu, apabila benar telah terbukti memenuhi unsur pidana, bukan lagi sekadar persoalan pelanggaran etika jurnalistik, melainkan dapat diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku,” jelas Jazuli.

Kesulitan Ekonomi Bukan Alasan Menggadaikan Kehormatan Pers

Dewan Pers turut mengingatkan wartawan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau, agar tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kesulitan ekonomi, keterbatasan pendapatan, maupun persoalan kesejahteraan wartawan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika profesi.

Wartawan harus memahami batas antara kepentingan jurnalistik dan kepentingan pribadi. Tugas pers adalah mencari, memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi berdasarkan fakta, bukan menciptakan tekanan agar seseorang membayar sejumlah uang demi menghilangkan pemberitaan.

Jazuli menegaskan bahwa setiap insan pers harus menjaga kehormatan profesinya dan tidak mencoreng nama baik dunia jurnalistik dalam kondisi apa pun.

“Saya berharap, semua insan pers harus menjaga kehormatan profesinya dan jangan sekali-kali mencoreng nama baik jurnalistik dalam setiap kondisi apa pun,” tegasnya.

Menjaga Marwah Pers Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Fenomena penyalahgunaan profesi dengan menjadikan pemberitaan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi harus menjadi perhatian seluruh ekosistem pers, mulai dari wartawan, pemimpin redaksi, perusahaan pers, organisasi kewartawanan hingga masyarakat.

Perusahaan pers juga perlu memastikan bahwa setiap wartawannya bekerja berdasarkan standar operasional, memiliki penugasan yang jelas, memahami Kode Etik Jurnalistik, serta menjalankan tugas secara profesional.

Di sisi lain, masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan tetap memiliki hak untuk menyampaikan keberatan, meminta klarifikasi, mengajukan hak jawab, maupun hak koreksi melalui mekanisme yang berlaku.

Namun, apabila ditemukan dugaan pemerasan atau ancaman yang disertai permintaan uang, persoalan tersebut harus ditangani melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pesan Dewan Pers ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kehormatan profesi wartawan tidak ditentukan oleh seberapa banyak berita yang dapat dihapus, melainkan oleh keberanian menyampaikan kebenaran, ketepatan menjaga fakta, dan konsistensi menjalankan kode etik.

Sebagaimana ditegaskan Muhammad Jazuli, wartawan harus mampu menjaga marwah profesi dan menjunjung tinggi profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Pers bukan alat pemerasan. Berita bukan barang dagangan. Dan kehormatan profesi tidak boleh ditukar dengan sejumlah uang,” tutupnya. (BES)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *