Oleh: Diki Kusdian
Opini,TRIBUNPRIBUMI.com – Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan para peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengikuti pelatihan kedisiplinan dengan memperagakan cara memegang senjata api taktis. Potongan video tersebut langsung menjadi viral dan memicu berbagai komentar dari masyarakat. Sebagian mempertanyakan tujuan pelatihan tersebut, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pelatihan disiplin merupakan sesuatu yang lumrah.
Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang, ada satu hal yang patut menjadi perhatian bersama, yakni bagaimana sebuah program strategis pemerintah dikomunikasikan kepada masyarakat. Sebab, di era digital, sebuah video berdurasi beberapa detik mampu membentuk opini publik yang begitu luas sebelum penjelasan resmi disampaikan.
Sesungguhnya, membangun karakter disiplin bukanlah sesuatu yang salah. Banyak lembaga pendidikan, institusi pemerintah, bahkan perusahaan swasta menerapkan pola pembinaan semi-militer untuk membentuk mental yang kuat, jiwa kepemimpinan, loyalitas, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja dalam tekanan. Nilai-nilai tersebut tentu memiliki manfaat bagi siapa pun yang akan memegang amanah sebagai pemimpin organisasi.
Namun, persoalan muncul ketika simbol yang ditampilkan justru lebih menonjol daripada substansi pelatihannya. Ketika masyarakat melihat calon manajer koperasi berlatih memegang senjata api, muncul pertanyaan yang sangat wajar. Apa hubungan antara pengelolaan koperasi dengan penggunaan senjata? Apakah keterampilan tersebut menjadi bagian dari kompetensi yang dibutuhkan dalam mengembangkan ekonomi desa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah ataupun program yang sedang dijalankan. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap arah kebijakan publik. Dalam negara demokrasi, kritik dan pertanyaan adalah bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sehat.
Koperasi merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai wadah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong, kebersamaan, dan keadilan ekonomi. Karena itu, sosok manajer koperasi idealnya dibekali kemampuan mengelola keuangan secara profesional, memahami tata kelola organisasi, menyusun strategi bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, memanfaatkan teknologi digital, hingga membangun kemitraan yang produktif.
Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, koperasi membutuhkan pemimpin yang mampu membaca peluang pasar, mengembangkan usaha produktif, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menciptakan inovasi. Kompetensi seperti inilah yang menjadi kebutuhan utama dalam menggerakkan koperasi agar mampu bersaing dan berkembang.
Jika memang pelatihan kedisiplinan dengan pendekatan semi-militer dimaksudkan untuk membentuk karakter kepemimpinan, tentu hal tersebut dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi menjadi sangat penting agar tidak muncul kesalahpahaman yang justru mengaburkan tujuan utama program.
Pemerintah juga perlu memahami bahwa masyarakat saat ini semakin kritis. Informasi menyebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital. Karena itu, setiap program strategis harus dibarengi dengan komunikasi publik yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi juga menjadi cara efektif membangun kepercayaan publik.
Di sisi lain, masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Sebuah tayangan singkat belum tentu menggambarkan keseluruhan materi pelatihan. Sikap kritis harus diiringi dengan upaya mencari informasi yang utuh agar penilaian yang diberikan tetap objektif.
Kontroversi ini pada akhirnya menjadi pelajaran penting bahwa dalam setiap kebijakan publik, substansi yang baik harus didukung oleh komunikasi yang baik pula. Program yang bertujuan memperkuat ekonomi desa tidak seharusnya kehilangan fokus hanya karena muncul persepsi yang berbeda akibat minimnya penjelasan.
Yang paling penting bukanlah apakah peserta mengikuti latihan baris-berbaris atau simulasi kedisiplinan. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah pelatihan mereka benar-benar mampu mengelola koperasi secara profesional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberdayakan pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya tidak akan diukur dari seberapa disiplin peserta memegang senjata latihan, melainkan dari seberapa besar koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya kesejahteraan warga, bertambahnya usaha produktif, tumbuhnya kemandirian ekonomi desa, serta terciptanya tata kelola koperasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Pada akhirnya, publik berharap agar setiap program pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Koperasi membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kemampuan manajerial, keberanian mengambil keputusan, serta komitmen untuk melayani masyarakat. Karakter yang kuat memang penting, tetapi kompetensi, profesionalisme, dan kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Leave a Reply