Jakarta,TRIBUNPRIBUMI.com – Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.095 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat, Selasa (21/07/2026). Pengamanan dilakukan sebagai langkah antisipasi guna memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.
Personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran yang akan ditempatkan di sejumlah lokasi strategis, termasuk titik-titik yang menjadi pusat konsentrasi massa maupun jalur lalu lintas yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan bahwa aksi demonstrasi akan diikuti oleh Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu bersama beberapa elemen masyarakat lainnya.
“Pengamanan aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu dan beberapa elemen massa di Kantor BPN Jakarta Pusat, dengan rencana kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB,” ujar Erlyn sebagaimana dikutip dari Antara.
Menurut informasi kepolisian, setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat, massa aksi dijadwalkan bergerak menuju kawasan Gambir sekitar pukul 11.00 WIB untuk melanjutkan kegiatan penyampaian aspirasi.
Mengantisipasi potensi kepadatan arus kendaraan, kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Rekayasa tersebut akan diberlakukan apabila jumlah peserta aksi meningkat dan berdampak terhadap kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi.
Petugas di lapangan akan terus memantau perkembangan situasi secara langsung dan melakukan penyesuaian pengaturan lalu lintas sesuai kebutuhan. Langkah ini dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Selain menempatkan personel pengamanan, kepolisian juga mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal jalannya aksi. Aparat berharap seluruh peserta demonstrasi dapat menyampaikan aspirasi secara damai, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban.
Kepolisian mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas, termasuk menjaga ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, dan kelancaran aktivitas publik.
Di sisi lain, masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat diimbau untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas. Pengendara disarankan memanfaatkan aplikasi navigasi maupun informasi rekayasa lalu lintas yang disampaikan oleh kepolisian agar dapat memilih jalur alternatif.
Sejumlah ruas jalan di sekitar Kantor BPN Jakarta Pusat dan kawasan Gambir diperkirakan menjadi titik yang paling terdampak apabila jumlah massa meningkat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan waktu perjalanan untuk menghindari antrean kendaraan.
Hingga berita ini ditulis, aparat keamanan masih bersiaga di sejumlah titik pengamanan dan terus melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara aksi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, serta kondusif tanpa menimbulkan gangguan yang berarti terhadap pelayanan publik maupun aktivitas masyarakat di Ibu Kota.
(BES)
Leave a Reply