(Oleh: Diki Kusdian Pemimpin Redaksi Media Tribunpribumi.com)
Opini,TRIBUNPRIBUMI.com – Wartawan sejak lama diposisikan sebagai penjaga kebenaran dan pengawas kekuasaan. Dalam teori demokrasi, pers adalah pilar yang memastikan negara berjalan dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
Namun realitas hari ini menunjukkan bahwa peran ideal tersebut kian tergerus oleh berbagai tekanan, baik dari dalam industri media itu sendiri maupun dari luar.
Ledakan media online telah mengubah wajah jurnalisme secara drastis. Informasi bergerak dalam hitungan detik, dan kecepatan menjadi komoditas utama. Dalam situasi ini, wartawan sering kali dipaksa memilih antara cepat atau benar. Sayangnya, pilihan pertama lebih sering dimenangkan.
Verifikasi dianggap memperlambat, pendalaman dianggap tidak efisien, dan keberimbangan dinilai kurang menarik perhatian pembaca.
Akibatnya, berita tidak lagi disusun untuk memberi pemahaman, melainkan untuk memancing reaksi. Judul bombastis, potongan pernyataan di luar konteks, hingga framing sepihak menjadi strategi yang dianggap lumrah.
Jurnalisme yang seharusnya mencerdaskan justru kerap memelihara kegaduhan,publik dibuat sibuk bereaksi, bukan berpikir.
Masalah ini diperparah oleh sistem kerja yang tidak berpihak pada wartawan. Banyak wartawan bekerja tanpa kepastian status, dengan upah rendah dan beban kerja tinggi. Mereka dituntut loyalitas penuh, tetapi tidak diberi perlindungan yang memadai.
Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, independensi menjadi rapuh. Ketika kesejahteraan diabaikan, integritas mudah digadaikan.
Di ruang inilah praktik-praktik menyimpang menemukan tempatnya. Oknum wartawan memanfaatkan profesinya untuk kepentingan pribadi.
Diluaran sana sejumlah oknum yang kerap mengaku sebagai wartawan dengan sengaja menggunakan kartu pers untuk dijadikan alat tekanan, berita menjadi komoditas tawar-menawar, dan klarifikasi berubah menjadi transaksi.
Namun praktik semacam ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi pengkhianatan terhadap hak publik atas informasi yang jujur.
Ironisnya, citra buruk tersebut sering kali menimpa seluruh wartawan, termasuk mereka yang masih bekerja dengan penuh idealisme. Kesalahan segelintir oknum menyeret profesi secara keseluruhan. Kepercayaan publik pun menurun, dan wartawan yang bekerja lurus justru harus menanggung stigma yang tidak mereka ciptakan.
Media sosial turut memperumit keadaan. Setiap orang kini bisa memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa proses jurnalistik. Klaim “jurnalis” menjadi kabur, batas antara berita dan opini menghilang. Ketika hoaks dan disinformasi merajalela, wartawan profesional justru harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kredibilitasnya di tengah publik yang sudah terlanjur skeptis.
Tekanan juga datang dari kekuasaan. Wartawan yang kritis berisiko kehilangan akses, diintimidasi, atau diserang secara digital. Media yang bergantung pada iklan dan relasi politik sering kali memilih jalan aman: menghindari isu sensitif atau melunakkan kritik.
Sementara dalam situasi ini, independensi pers menjadi slogan kosong yang sulit diwujudkan.
Namun, menyalahkan sistem semata tidak cukup. Wartawan juga harus berani bercermin.
Apakah profesi ini masih dijalankan sebagai panggilan nurani, atau sekadar pekerjaan tanpa nilai?
Apakah kode etik masih menjadi pegangan, atau hanya formalitas yang diingat saat diperlukan?
Kritik terhadap wartawan seharusnya dipandang sebagai alarm, bukan ancaman. Pers yang sehat adalah pers yang mau dikritik dan mampu memperbaiki diri.
Di sisi lain,wartawan yang alergi terhadap kritik justru sedang menunjukkan kelemahan profesionalismenya sendiri.
Jika wartawan berhenti bersikap kritis baik kepada kekuasaan maupun kepada dirinya sendiri maka pers akan kehilangan maknanya. Ia akan berubah menjadi corong kepentingan, mesin propaganda, atau sekadar pabrik konten yang mengejar trafik. Dalam kondisi tersebut, publik tidak lagi mendapat kebenaran, melainkan ilusi informasi.
Masa depan jurnalisme tidak ditentukan oleh algoritma, teknologi, atau platform, melainkan oleh keberanian wartawannya menjaga integritas. Wartawan harus kembali menempatkan publik sebagai tujuan utama, bukan sebagai objek pasar. Fakta harus diutamakan, meski tidak populer. Kebenaran harus disampaikan, meski berisiko.
Sebab ketika wartawan memilih diam demi kenyamanan, atau berkompromi demi kepentingan, yang hilang bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga ruh demokrasi itu sendiri.
Dan di titik itulah, pertanyaan paling mendasar harus dijawab:
Apakah saat ini wartawan masihkah menjadi penjaga kebenaran, atau telah berubah menjadi bagian dari masalah?
