Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Pengakuan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang secara terbuka menyatakan merasa gagal dalam satu tahun masa kepemimpinannya, terus memantik perdebatan publik. Kali ini, sorotan tajam datang dari aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, Undang Herman.
Undang menilai pernyataan tersebut bukan sekadar ungkapan refleksi pribadi, melainkan sinyal serius yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Ia bahkan mempertanyakan dinamika komunikasi dan soliditas kepemimpinan di internal Pemerintah Kabupaten Garut.
“Ada apa sebenarnya antara bupati dan wakil bupati? Kenapa sampai muncul pernyataan blak-blakan seperti ini ke publik?” ujar Undang saat dimintai tanggapan awak media Sabtu, (28/02/2026).
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan daerah, kepemimpinan merupakan satu kesatuan kolektif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena itu, pernyataan yang menyiratkan kegagalan selama satu tahun memimpin tidak bisa dilepaskan dari konteks kerja bersama.
“Kalau wakil bupati menyatakan gagal, publik tentu bertanya: apakah ini kegagalan personal? Atau kegagalan sistemik? Atau ada persoalan koordinasi di internal pemerintahan?” tegasnya.
Undang mengingatkan bahwa setiap pernyataan pejabat publik memiliki dampak psikologis dan politis. Dalam situasi sosial dan ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, masyarakat membutuhkan optimisme, kepastian arah, dan stabilitas kepemimpinan.
“Jangan sampai narasi seperti ini justru menimbulkan kegamangan di tengah masyarakat. Rakyat ingin melihat pemimpinnya solid, bukan memberi ruang spekulasi,” katanya.
Ia juga menilai, satu tahun masa jabatan bukanlah waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan atau kegagalan secara menyeluruh. Banyak program pembangunan yang berdampak jangka menengah hingga panjang dan memerlukan konsistensi serta sinergi lintas sektor.
Namun demikian, Undang tidak menolak pentingnya evaluasi diri. Ia justru mendorong agar evaluasi dilakukan secara sistematis dan berbasis data, bukan melalui diksi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
“Refleksi itu sehat. Kritik terhadap diri sendiri itu perlu. Tapi bahasa yang digunakan harus mencerminkan kepemimpinan yang matang dan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya etika komunikasi publik dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam konteks Kabupaten Garut, stabilitas komunikasi antara bupati dan wakil bupati dinilai sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Ketika sudah berada dalam jabatan publik, tidak ada lagi ruang sepenuhnya pribadi. Semua ucapan melekat pada institusi dan memengaruhi persepsi publik,” tambahnya.
Undang pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah dan tidak terjebak dalam polemik yang berkepanjangan. Ia berharap klarifikasi dan komunikasi yang lebih terbuka dari pihak pemerintah daerah dapat meredam spekulasi yang berkembang.
“Garut butuh kerja nyata, bukan kegaduhan. Butuh soliditas, bukan asumsi liar. Jika memang ada evaluasi, sampaikan secara utuh agar publik memahami konteksnya,” ucap Undang.
Di sisi lain,pernyataan Wakil Bupati Garut tersebut kini menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Publik pun menanti penjelasan lebih lanjut guna memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan dengan stabil, terukur, dan penuh optimisme, tutupnya. (*)
