Transparansi Dana Desa Jadi Prioritas, Kades Sukabakti Kumpulkan Unsur Desa untuk Bahas Anggaran Jalan Lingkungan dan Program Pembangunan RUTILAHU di Delapan RW

Loading

Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Pemerintah Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Jawa Barat, kembali membuat langkah besar dalam menciptakan pemerintahan desa yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada Jum’at, (07/11/2025), Kepala Desa Sukabakti, Wawan Gunawan, menggelar rapat resmi bersama seluruh unsur desa guna membahas secara detail tentang hasil pembangunan dan tentang penggunaan Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2025 berupa  pembangunan jalan lingkungan (Jaling) dan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di delapan RW.

Rapat tersebut digelar di aula Desa Sukabakti dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, mulai dari Pendamping Desa, Babinsa Sertu Rohimat, Bhabinkamtibmas Aiptu Dadan Sopian, BPD, LPM, para ketua RW, hingga tokoh masyarakat. Suasana rapat berlangsung penuh keseriusan, namun tetap terbuka, mencerminkan komitmen Pemerintah Desa Sukabakti terhadap transparansi anggaran.

Pembahasan Terfokus: Jalan Lingkungan di Setiap RW

Pada sesi utama rapat, masing-masing RW diberikan waktu untuk menyampaikan hasil pembangunan dan kondisi jalan lingkungan di wilayahnya, termasuk tingkat kerusakan, panjang jalan yang membutuhkan perbaikan, serta estimasi anggaran dan model pengerjaan yang diharapkan.

Beberapa RW melaporkan adanya jalan yang sudah rusak berat akibat curah hujan tinggi dan aktivitas kendaraan roda empat, saat ini sudah baik sementara RW lain fokus pada perbaikan akses pemukiman yang menjadi jalur utama anak sekolah maupun warga menuju fasilitas umum.

Pendamping Desa menegaskan bahwa pembangunan jalan lingkungan merupakan salah satu prioritas nasional yang didorong pemerintah melalui Dana Desa, sehingga proses perencanaan harus dilakukan secara matang dan sesuai mekanisme regulasi.

Kades Wawan Gunawan: “Dana Desa Harus Terbuka untuk Semua”

Dalam sambutannya, Kepala Desa Wawan Gunawan menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya transparansi.

“Kami ingin seluruh masyarakat Desa Sukabakti mengetahui ke mana anggaran diarahkan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua RW harus tahu anggaran masuk, rincian kebutuhan, hingga pelaksanaannya di lapangan,” ujar Wawan.

Ia menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan jalan lingkungan sudah menunjukkan dampak positif bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi warga. Namun, pemerataan pembangunan tetap menjadi perhatian utama, sehingga tahun ini Desa Sukabakti memprioritaskan delapan RW secara bertahap dan adil.

“Desa itu maju kalau warganya merasa dilibatkan. Transparansi ini bukan hanya kewajiban, tapi bentuk penghormatan kami kepada warga,” lanjutnya.

Sinergi Tiga Pilar Desa: Babinsa dan Bhabinkamtibmas Ikut Kawal Pembangunan

Kehadiran Babinsa Sertu Rohimat dan Bhabinkamtibmas Aiptu Dadan Sopian menjadi bukti kuat bahwa Pemerintah Desa Sukabakti selalu mengedepankan sinergi antara tiga pilar desa. Keduanya menilai bahwa perencanaan yang terbuka bukan hanya mencegah kesalahpahaman, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kebersamaan.

Aiptu Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu mendampingi kegiatan pelaksanaan di lapangan untuk memastikan tidak ada hambatan keamanan dan keterlibatan masyarakat tetap terjaga.

Sertu Rohimat menambahkan bahwa TNI akan terus mendukung pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Kami siap ikut mengawasi bersama-sama. Pembangunan di desa akan kuat jika masyarakat juga ikut menjaga,” ucapnya.

Peran BPD dan LPM dalam Pengawasan Anggaran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) turut memberikan pandangan strategis terkait penggunaan anggaran dan prioritas kebutuhan di masing-masing RW. Mereka menekankan agar pembangunan dilakukan berdasarkan data dan skala kebutuhan yang telah disepakati sebelumnya melalui musyawarah desa.

BPD juga mengingatkan bahwa transparansi bukan hanya pada rapat, tetapi juga harus tercermin dalam pelaporan, pemasangan papan informasi proyek, hingga dokumentasi kegiatan.

“Kami ingin semua progres pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh warga. Pengawasan adalah hak masyarakat,” kata salah satu anggota BPD.

RW Antusias, Sampaikan Usulan dan Data Teknis

Para ketua RW tampak antusias mengikuti jalannya pembahasan. Beberapa RW menyampaikan foto dokumentasi kerusakan jalan, usulan panjang pengerjaan, hingga permohonan agar pengerjaan diprioritaskan sebelum musim hujan tiba.

Di beberapa RW, jalan setapak menuju pemukiman warga bahkan sudah tidak lagi layak digunakan oleh orang tua ataupun anak-anak sekolah, sehingga pemulihan infrastruktur dianggap sangat mendesak.

Komitmen dan Harapan Kades Sukabakti ke Depan

Di penghujung rapat, Kades Wawan Gunawan menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan lebih mengedepankan asas pemerataan, kualitas, dan pelibatan masyarakat.

“Kami ingin warga ikut merasa memiliki. Kalau pembangunan dilakukan terbuka, hasilnya akan dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap rapat ini menjadi contoh bahwa Desa Sukabakti siap menjadi desa yang modern, transparan, dan inovatif dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa juga menjanjikan bahwa seluruh informasi anggaran akan dipublikasikan melalui papan informasi desa dan forum-forum resmi lainnya.

Rapat berjalan lancar, menghasilkan kesepakatan awal mengenai besaran anggaran per RW, pola pengerjaan yang akan ditempuh, serta mekanisme pengawasan bersama. Seluruh peserta berharap pembangunan jalan lingkungan di delapan RW ini dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Sukabakti.

Dengan komitmen kuat dari seluruh unsur desa, transparansi Dana Desa bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh warga. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *