Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada Jum’at 20 Februari 2026 kembali melakukan perombakan struktur birokrasi melalui pengangkatan dan promosi 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke jabatan struktural. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan di tengah dinamika dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis lintas sektor, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan struktural di kecamatan dan rumah sakit daerah. Rotasi ini menjadi momentum penting dalam mempercepat akselerasi pembangunan daerah, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara.
Isi Posisi Strategis dan Pimpinan Tinggi
Dalam jajaran pejabat pimpinan tinggi, beberapa nama dipercaya mengisi posisi kunci. Drs. Nia Gania Karyana, M.Si. resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Muksin, S.Sos., M.Si. dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah. Sementara Asep Mulyana, S.IP. dipercaya memimpin Dinas Pemuda dan Olahraga.
Penempatan pejabat pada posisi strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan sektor ketenagakerjaan, ekonomi daerah, dan pembinaan generasi muda.
Penguatan Sekretariat dan Fungsi Pengawasan
Di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektorat, sejumlah pejabat administrator turut dilantik. Ricky Rizki Darajat, S.H., M.Si. menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian, Petty Purnamawati, S.H., M.Si. sebagai Kepala Bagian Perencanaan Keuangan, serta Amas Sobirin, S.IP., CGAA, QRMP sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah.
Nita Yuanita, S.H., M.M., CPIA, CHRM juga dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah. Penataan ini mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi pengawasan internal dan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Bappeda dan Dinas Teknis Ikut Direstrukturisasi
Di sektor perencanaan dan dinas teknis, restrukturisasi juga dilakukan. Alia Maulidiyanti Mahmudah, S.TP., M.M. kini menjabat sebagai Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dedi, S.H., M.P. mengisi jabatan Sekretaris Dinas Pertanian, sementara Evi Abdullah Balfaqih, S.Sos. menjadi Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Asep Oo Kosasih, S.T., M.I.L. dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Dang Sani Imansyah, S.E. menjabat Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman.
Pada level kepala bidang, sejumlah nama turut mengisi jabatan penting, antara lain In In Indah Zakiah Nurhotimah, S.P., M.E. sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda, serta Ihsan Agustian Anwar, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda.
Di Badan Kepegawaian dan Diklat, Uus Rapik Maulana, S.IP. menjabat Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Ella Handayani, S.Psi., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pengembangan Karier.
Kominfo, Industri, Pangan, dan Infrastruktur
Restrukturisasi juga menyentuh Dinas Komunikasi dan Informatika. Herman, S.Kom. dipercaya sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Anry Sutrisno, S.Pd., M.Si. menjabat Kepala Bidang Aplikasi Informatika, serta Efita Fitri Irianti, S.P., M.Ec.Dev. sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Di sektor industri dan ketahanan pangan, Beti Yogiartini Sumirat, S.P., M.P. menjabat Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri. H. Iwa Kartiwa, S.K.M., M.H.Kes. menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, H. Ooh Idham Holid, BE., S.Sos., M.Si. menjabat Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, serta Hj. Siti Zenab, S.Kom., M.Si. sebagai Kepala Bidang Keamanan Pangan.
Sementara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dadan Yuda Prayoga, S.T. mengisi jabatan Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta Mohammad Diki Hasbi, S.T. sebagai Kepala Bidang Bina Marga.
Pendidikan, Kesehatan, dan RSUD
Di sektor pendidikan dan kesehatan, sejumlah pejabat juga dilantik. Dr. R. Abdullah Badar, S.S., M.Si. menjadi Kepala Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. H. Iyan Sopiyan, S.IP. menjabat Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan. Dadang Hernawan, S.Pd.I. dipercaya sebagai Kepala Bidang Keselamatan, Perkeretaapian dan Pelayaran pada Dinas Perhubungan.
Di Dinas Kesehatan, dr. H. Tri Cahyo Nugroho menjabat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan H. Agus Dinar, S.Kep., M.K.M. sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
Pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut, Hj. Sinta Irianti Dewi, S.IP., M.Si. dilantik sebagai Kepala Bagian Keuangan, sementara Didah Syajidah, S.T. menjabat Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
Penataan Hingga Tingkat Kecamatan
Rotasi juga menyentuh tingkat kecamatan. Agus Rahmat, A.Md. menjabat Sekretaris Kecamatan Cisurupan. Ahmad Ruhiat Budiman, S.IP. menjadi Sekretaris Kecamatan Bl. Limbangan, dan Estie Amalia Mamur, S.Kep., M.Si. dipercaya sebagai Sekretaris Kecamatan Banyuresmi.
Selain itu, jabatan pengawas dan subbagian di sejumlah perangkat daerah turut diisi, termasuk pada Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Harapan Publik dan Tantangan Ke Depan
Perombakan struktur ini menandai fase baru dalam penataan birokrasi Kabupaten Garut. Dengan komposisi pejabat yang diperbarui, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat realisasi program prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga integritas dan profesionalisme aparatur.
Di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja birokrasi, rotasi dan promosi ini menjadi ujian nyata. Publik menanti langkah konkret para pejabat baru dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Lebih dari sekadar pergantian nama di papan jabatan, perubahan ini diharapkan menjadi momentum pembaruan budaya kerja dari rutinitas administratif menuju pelayanan publik yang inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Garut. (*)
