Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut kembali menegaskan keseriusannya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional melalui pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, yang digelar pada pukul 08.00 WIB di Aula Lapas Garut. Jum’at, (06/02/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Lapas, seluruh pejabat struktural, serta seluruh pegawai dan jajaran Lapas Garut.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Lapas Garut dalam memperkuat langkah menuju terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Penandatanganan komitmen bersama ini juga menjadi wujud nyata dukungan terhadap pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Kepala Lapas Kelas IIA Garut menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukanlah agenda seremonial atau formalitas tahunan semata, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh seluruh pegawai.
“Zona Integritas harus menjadi budaya kerja, bukan hanya slogan atau dokumen. Setiap pegawai wajib memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam setiap tugas dan fungsi yang dijalankan,” tegas Kalapas di hadapan seluruh jajaran.
Kalapas menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana teknis. Menurutnya, kerja sama yang solid, kejujuran, kedisiplinan, serta komitmen dalam pengelolaan administrasi dan data secara tertib dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang bersih dan profesional.
Lebih lanjut, Kalapas juga mengingatkan bahwa seluruh sistem, mekanisme kerja, serta dokumen pendukung yang telah disusun dalam kerangka Zona Integritas harus benar-benar dijalankan secara konsisten. Ia menegaskan bahwa setiap indikator penilaian WBK dan WBBM harus dipahami dan diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar dipenuhi secara administratif.
“Dokumen boleh lengkap, sistem boleh bagus, tetapi jika tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka semuanya tidak akan bermakna. Integritas diuji dari tindakan nyata, bukan dari laporan semata,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kalapas juga memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga semangat, kekompakan, serta komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pembenahan birokrasi. Ia mengajak seluruh jajaran untuk saling mengingatkan, saling mendukung, dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme serta pelayanan yang humanis.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Kepala Lapas, para pejabat struktural, serta perwakilan pegawai. Penandatanganan tersebut menjadi simbol keseriusan dan tanggung jawab moral seluruh jajaran Lapas Garut dalam membangun Zona Integritas secara berkelanjutan.
Melalui penandatanganan komitmen ini, Lapas Garut berharap dapat semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan warga binaan. Pembangunan Zona Integritas juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur secara menyeluruh.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Garut menegaskan tekadnya untuk terus berbenah dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen terhadap reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap lini pelayanan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas. (*)
