Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Polres Garut, khususnya dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Berbagai pembenahan signifikan kini membuat pelayanan semakin tertib, cepat, nyaman, dan sepenuhnya bebas dari praktik calo maupun pungutan liar.
Sementara masyarakat pun saat ini mulai merasakan perubahan nyata ketika mengurus SIM secara mandiri tanpa rasa cemas.
Baur SIM Satlantas Polres Garut, Aiptu Tata Setiawan, menegaskan bahwa jajarannya memiliki komitmen kuat dalam menjaga integritas dan profesionalitas pelayanan, sejalan dengan program kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik.
“Pelayanan SIM di Polres Garut saat ini kami jalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada lagi celah bagi calo maupun pungli. Semua proses harus sesuai standar, dan biaya yang berlaku hanya biaya resmi yang sudah diatur negara,” tegasnya melalui keterangan WhatsApp kepada awak media, Rabu (10/12/2025).
Alur Pengurusan SIM Kini Lebih Mudah dan Terstruktur
Menurut Aiptu Tata, penyederhanaan alur menjadi faktor penting dalam mencegah praktik percaloan. Masyarakat cukup melalui tiga tahapan utama: tes kesehatan, tes psikologi, dan pengurusan administrasi di Polres Garut, sebelum menjalani uji teori dan praktik.
“Pemohon cukup datang langsung ke loket. Petugas akan mengarahkan dengan jelas. Tidak ada biaya tambahan, semuanya sudah ditetapkan dan diumumkan. Jadi tidak perlu ragu atau takut,” jelasnya.
Pelayanan yang ramah, responsif, dan edukatif membuat masyarakat kini lebih percaya diri mengurus SIM sendiri tanpa bantuan pihak lain.
Pengawasan Ketat: Ruang untuk Pungli Ditutup Total
Polres Garut juga memperketat sistem pengawasan internal. CCTV terpasang di sejumlah titik layanan, sistem antrean elektronik diterapkan, serta pengawasan melekat dari pejabat struktural berjalan secara rutin.
“Kami tidak main-main soal pungli. Jika ada petugas yang melanggar, sanksinya tegas. Ini komitmen kami demi menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Tata.
Polres Garut turut membuka kanal pengaduan melalui WhatsApp resmi, layanan SPKT, dan kotak saran untuk memudahkan masyarakat melaporkan bila menemukan kejanggalan.
Kesadaran Publik Meningkat, Calo Kian Tersingkir
Perbaikan layanan tersebut turut mendorong kesadaran masyarakat untuk menghindari calo. Banyak warga yang kini memilih mengurus sendiri karena memahami prosesnya cepat, sederhana, dan biayanya transparan.
“Tingkat kesadaran masyarakat cukup baik. Mereka sudah merasakan bahwa mengurus sendiri lebih aman dan tidak ribet. Ini perkembangan positif,” katanya.
Ia kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa meloloskan ujian. Semua hasil tes kini berbasis komputer dan dinilai secara objektif.
Fokus pada Keselamatan: Pemohon Harus Benar-Benar Layak Jalan
Selain transparansi pelayanan, Polres Garut memastikan setiap pemohon SIM memiliki kompetensi dan kesiapan mengemudi yang baik. Tes psikologi yang kini diwajibkan bagi SIM A dan C menjadi langkah penting untuk menilai kondisi mental pengendara.
“Kami ingin memastikan bahwa pemohon tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga layak secara psikis dan fisik. Tujuannya adalah keselamatan bersama di jalan raya,” tambah Aiptu Tata.
Menurutnya, SIM bukan sekadar kartu izin, tetapi bukti kelayakan seseorang dalam berlalu lintas.
Harapan: Pelayanan Berintegritas untuk Kepentingan Publik
Dengan berbagai pembenahan yang terus dilakukan, Polres Garut berharap mampu memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan pelayanan yang humanis, profesional, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berkomitmen menjaga integritas pelayanan. Masyarakat harus merasa aman, nyaman, dan tidak terbebani saat mengurus SIM. Semoga perubahan ini semakin meneguhkan kepercayaan publik terhadap Polri,” tutup Aiptu Tata.
Transformasi pelayanan SIM yang bebas calo dan pungli ini menjadi contoh nyata peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
Di sisi lain,pembenahan berkelanjutan diharapkan mampu membangun budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya. (*)
