Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah kini mulai menuai sorotan di sejumlah daerah, termasuk yang berlokasi di Kampung Panamur,Desa Kersamanah,Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap masa depan generasi muda itu justru memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Sejumlah warga di wilayah Kersamanah mempertanyakan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa. Selain dinilai tidak mencerminkan standar gizi yang layak, muncul pula dugaan bahwa program tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai proyek yang “menumpang nama” pemerintah.
Sorotan itu salah satunya datang dari seorang mantan Ketua RW di wilayah Kampung Panamur, Desa Kersamanah, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia mengaku prihatin melihat kondisi makanan yang disajikan kepada anak-anak dalam program MBG.
Menurutnya, kualitas makanan yang diberikan kepada siswa patut dipertanyakan, baik dari sisi nilai gizi maupun kebersihannya.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, saya pribadi meragukan apakah makanan itu benar-benar memenuhi standar gizi. Anak-anak hanya pasrah menerima karena mereka tidak punya pilihan,” ujarnya kepada wartawan. Selasa, (10/03/2026).
Ia menambahkan bahwa program yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi anak-anak justru berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak dikelola dengan baik.
Dugaan Proyek Berkedok Program Pemerintah
Keresahan warga semakin meningkat setelah muncul informasi bahwa pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan untuk program MBG diduga dikelola oleh pihak dari luar daerah.
Menurut sejumlah sumber warga, pemilik atau pengelola SPPG tersebut disebut-sebut merupakan warga dari Tasikmalaya.
Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat, karena program yang dilaksanakan di wilayah Garut justru dikelola oleh pihak dari luar daerah tanpa adanya keterlibatan maksimal dari masyarakat setempat.
“Yang jadi pertanyaan warga, kenapa yang mengelola justru orang dari luar daerah. Jangan sampai ini hanya proyek yang menumpang nama program pemerintah,” ungkap seorang warga lainnya.
Warga menilai, jika program ini benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan anak-anak, seharusnya pelaksanaannya melibatkan pelaku usaha lokal atau masyarakat setempat.
Selain dapat meningkatkan kualitas pengawasan, pelibatan masyarakat lokal juga diyakini dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar.
Kekhawatiran Soal Kualitas Makanan
Sejumlah orang tua siswa di Kersamanah mengaku mulai merasa khawatir terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.
Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk membekali anak dengan makanan dari rumah sebagai langkah antisipasi.
“Awalnya kami senang karena ada program makan gratis. Tapi setelah banyak kabar tentang makanan yang tidak layak di beberapa daerah, kami jadi khawatir,” ujar seorang wali murid.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai laporan mengenai keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG muncul di berbagai daerah di Indonesia.
Sementara yang telah terjadi di berbagai daerah ribuan siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Kasus – kasus tersebut semakin memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.
Pengawasan Dinilai Lemah
Sejumlah pihak menilai bahwa persoalan utama dalam polemik MBG adalah lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.
Program berskala nasional yang menargetkan puluhan juta anak ini membutuhkan sistem kontrol yang ketat agar kualitas makanan benar-benar sesuai dengan standar gizi dan kesehatan.
Tanpa pengawasan yang kuat, program dengan anggaran besar tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan semata.
Jika hal tersebut benar terjadi, maka program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi anak-anak justru bisa berubah menjadi ladang proyek bagi segelintir pihak.
Warga Desak Transparansi
Melihat berbagai polemik yang muncul, warga Malangbong mulai mendesak pemerintah daerah serta pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah mereka.
Masyarakat meminta agar proses pengelolaan program dilakukan secara transparan, termasuk mengenai siapa pihak yang menjadi pengelola dapur SPPG dan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kualitas makanan.
“Kalau memang ini program pemerintah untuk anak-anak, harus jelas siapa yang mengelola dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai program bagus justru rusak karena ada kepentingan tertentu,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Selain itu, warga juga berharap pemerintah dapat lebih melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program tersebut agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Masa Depan Program Dipertaruhkan
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki tujuan sangat baik, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi generasi muda Indonesia.
Namun tanpa tata kelola yang transparan dan pengawasan yang kuat, program tersebut berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat.
Sorotan dari warga Malangbong Garut menjadi sinyal bahwa masyarakat di tingkat akar rumput mulai mempertanyakan efektivitas dan integritas pelaksanaan program tersebut.
Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi dan perbaikan, bukan tidak mungkin program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap masa depan anak-anak justru berubah menjadi sumber polemik dan keresahan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi dari kualitas gizi, keamanan konsumsi, serta transparansi dalam pengelolaannya. Tanpa hal tersebut, program yang dirancang dengan visi besar itu berisiko kehilangan makna di mata masyarakat. (AS)
