Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai upaya pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas pendidikan anak kini berada di bawah sorotan tajam publik. Penegasan Gubernur Jawa Barat,Kang Dedi Mulyadi(KDM), yang meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai menu di bawah Rp10.000 segera ditutup, justru memantik diskursus lebih luas di daerah, termasuk Kabupaten Garut.
Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mentolerir praktik SPPG yang mengabaikan kualitas dan hanya berorientasi keuntungan. Penegasan tersebut disampaikan setelah ditemukan SPPG “nakal” di Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat yang menyajikan menu MBG di bawah standar biaya.
“Ya sudahlah, saya katakan SPPG yang gitu tutup aja. Ngapain (dilanjutkan)? Udah tutup aja, ngapain sih. Masa orang ngambil untungnya jangan kegedean dong,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Jumat (19/12/2025).
Namun di Kabupaten Garut, Jawa Barat sendiri polemik MBG berkembang lebih jauh. Program yang digadang-gadang sebagai bentuk kepedulian negara terhadap masa depan anak justru menuai gelombang kritik dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis sosial, hingga orang tua siswa.
Dinilai Lebih Mirip Proyek Ketimbang Bantuan Sosial
Sejumlah pihak menilai Program MBG lebih menyerupai skema proyek dibandingkan kebijakan sosial. Mekanisme yang melibatkan vendor, penyedia makanan, hingga pihak ketiga dinilai membuka ruang besar bagi kepentingan bisnis.
“Kalau niatnya membantu anak sekolah, kenapa harus lewat mekanisme yang rumit dan berlapis? Ini terlihat seperti proyek, bukan bantuan sosial,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Garut yang tidak ingin di sebutkan namanya.
Kritik tersebut menguat karena masyarakat menilai orientasi program lebih menonjolkan aspek pengadaan barang dan jasa ketimbang pemenuhan kebutuhan riil siswa.
Orang Tua Pertanyakan Manfaat Nyata
Penolakan juga datang dari kalangan orang tua siswa. Mereka menilai MBG tidak menjawab persoalan utama keluarga, yakni keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan harian anak.
“Kami tahu kebutuhan anak kami. Kadang butuh ongkos, kadang jajan, kadang bekal dari rumah sudah cukup. Kalau bantuannya langsung, manfaatnya lebih terasa,” ujar seorang wali murid.
Bantuan dalam bentuk paket dinilai tidak fleksibel dan kerap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan, kualitas makanan yang diterima siswa juga menjadi tanda tanya tersendiri.
Rawan Pemborosan dan Kebocoran Anggaran
Selain manfaat, masyarakat juga menyoroti potensi pemborosan anggaran. Skema berlapis dalam MBG dinilai rawan inefisiensi dan kebocoran.
“Setiap mata rantai pasti ada biaya. Dari pengadaan sampai distribusi. Pertanyaannya, berapa yang benar-benar sampai ke anak?” kata seorang pemerhati kebijakan publik.
Kekhawatiran ini semakin memperkuat anggapan bahwa program berisiko menjadi ladang bisnis berkedok kepedulian sosial.
Abaikan Kearifan Lokal
Pendekatan seragam dalam Program MBG juga dinilai mengabaikan karakteristik daerah. Kondisi sosial dan ekonomi tiap wilayah berbeda, namun kebijakan diterapkan dengan pola yang sama.
“Kami di daerah tahu kondisi anak-anak kami. Jangan dipukul rata. Kebijakan ini terkesan dibuat dari atas tanpa mendengar suara bawah,” ungkap seorang wali murid yang enggan di sebutkan namanya saat dimintai keterangan awak media. Minggu malam, (21/12/2025).
DPRD dan Pemkab Garut Didesak Bertindak
Atas berbagai kritik tersebut, masyarakat mendesak DPRD Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi anggaran, kejelasan pihak yang terlibat, serta pengawasan independen menjadi tuntutan utama.
“Kalau memang program ini pro-rakyat, buktikan dengan keterbukaan dan keberanian mengevaluasi,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD maupun Pemkab Garut. Sikap diam tersebut justru memicu kekecewaan publik dan memperbesar tuntutan agar pemerintah membuka ruang dialog yang jujur dan setara.
Program MBG kini berada di persimpangan: menjadi kebijakan sosial yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau justru mengukuhkan kecurigaan publik yang diduga sebagai proyek berkedok kepedulian.
Namun sebagai jawabannya bergantung pada keberanian pemerintah daerah untuk mendengar, mengevaluasi, dan bertindak secara transparan. (*)
