Bandung,TRIBUNPRIBUMI.com – Dugaan intimidasi terhadap warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat membuka kembali wajah gelap relasi kuasa di tingkat desa. Kritik terhadap pengelolaan dana desa yang seharusnya dijamin sebagai hak warga, justru diduga berujung pada tekanan, ancaman verbal, dan perlakuan merendahkan yang dilakukan oleh keluarga kepala desa.
Kasus ini menyedot perhatian publik setelah sebuah video amatir viral di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang warga yang diduga mendapat intimidasi secara langsung oleh anak kepala desa beserta anggota keluarganya, hanya karena berani menyuarakan keluhan terkait pembangunan desa yang dinilai tidak maksimal.
Sorotan tajam pun datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Melalui akun media sosial pribadinya, Dedi secara tegas mengingatkan seluruh aparatur desa agar tidak bersikap represif terhadap kritik warga. Ia menilai tindakan intimidatif adalah bentuk kemunduran demokrasi di akar rumput.
“Untuk jajaran aparat desa di mana pun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa sampai ketua RW dan RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik atau memposting pembangunan yang belum berkeadilan jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin jangan melakukan intimidasi dan pengancaman,” tegas Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (03/01/2026).
Kritik Bukan Kejahatan, Intimidasi Adalah Pelanggaran Moral Kekuasaan
Menurut Dedi, di era keterbukaan informasi saat ini, aparat pemerintah tidak lagi bisa berlindung di balik jabatan dan simbol kekuasaan. Kritik warga bukan ancaman, melainkan cermin yang memperlihatkan kegagalan pembangunan.
“Dalam dunia yang semakin terbuka, kita ini aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita terima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha melakukan perubahan dan perbaikan,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menampar keras praktik kekuasaan feodal yang masih bercokol di sejumlah desa, di mana kritik kerap dianggap pembangkangan, dan warga yang bersuara justru diposisikan sebagai musuh.
Dedi bahkan menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib memiliki ketahanan mental menghadapi kritik, termasuk caci maki.
“Kita harus tahan terhadap caci maki. Karena bisa jadi, ketika kita menjadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki,” katanya.
Desakan Keras kepada Bupati Garut: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Arogansi Keluarga Pejabat
Tak berhenti pada peringatan moral, Dedi Mulyadi secara eksplisit mendesak Bupati Garut untuk turun tangan langsung. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap intimidasi akan menciptakan preseden berbahaya, seolah-olah kekuasaan desa kebal hukum.
“Saya minta kepada seluruh jajaran lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik,” tegasnya.
Menurut Dedi, pemerintah daerah seharusnya sibuk memperbaiki substansi pembangunan, bukan sibuk membungkam suara rakyat.
“Harusnya segera lakukan perbaikan, jangan intimidasi orang yang memviralkan,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele atau sekadar konflik personal. Ini adalah soal perlindungan hak warga negara.
Video Viral: Dugaan Anak Kades Melontarkan Kalimat Merendahkan
Kasus ini mencuat setelah video yang diunggah akun Facebook Holis Muhlisin menyebar luas dan diposting ulang oleh akun Instagram @garut_digital.id.
Dalam unggahan video tersebut, terlihat seorang pria yang diduga anak kepala desa melontarkan kalimat bernada merendahkan dan intimidatif kepada warga yang menjadi korban.
“Mau apa? Mau tenar di media sosial? Sudah jago?” ujar pria tersebut dengan nada menantang.
Korban tampak hanya terdiam, tanpa perlawanan. Situasi semakin memanas ketika beberapa anggota keluarga lain ikut menyudutkan korban. Seorang perempuan bahkan terdengar melontarkan kata-kata kasar, memperlihatkan bagaimana tekanan dilakukan secara kolektif, bukan spontan.
Peristiwa ini sontak menuai kecaman luas dari warganet. Banyak yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk nyata arogansi kekuasaan dan penyalahgunaan posisi sosial oleh keluarga pejabat desa.
Dana Desa: Uang Rakyat yang Wajib Diawasi Rakyat
Dana desa adalah uang negara yang bersumber dari pajak rakyat, bukan milik pribadi kepala desa atau keluarganya. Kritik atas penggunaannya bukan tindakan subversif, melainkan bagian dari pengawasan publik yang dijamin undang-undang.
Ketika warga dikriminalisasi atau diintimidasi hanya karena menyampaikan keluhan soal jalan rusak, pembangunan mangkrak, atau janji yang tak kunjung ditepati, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar proyek desa, melainkan martabat demokrasi di tingkat paling dasar.
Kasus di Desa Panggalih menjadi alarm keras bahwa reformasi birokrasi di desa belum sepenuhnya membumi. Jika Bupati Garut dan aparat penegak hukum gagal bertindak tegas, maka pesan yang tersisa hanyalah satu: kekuasaan lokal lebih ditakuti daripada hukum.
Publik kini menunggu langkah nyata. Apakah negara akan hadir melindungi warga, atau justru kembali kalah oleh arogansi kekuasaan di tingkat desa. (*)
