Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengamanan serta meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan melalui penguatan kerja sama lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dan sejumlah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Garut.
Penandatanganan PKS dilaksanakan pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Kantor Imigrasi Non TPI Garut, dan dirangkaikan dengan agenda peresmian Kantor Imigrasi Non TPI Garut.
Kerja sama ini melibatkan sejumlah unsur APH, di antaranya Polres Garut, Kodim 0611/Garut, dan BNNK Garut, serta perangkat daerah Pemkab Garut, yakni Dinas Lingkungan Hidup melalui penerapan konsep ECO Office, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait penanggulangan kebakaran di lingkungan Lapas, BPBD Kabupaten Garut dalam kerja sama tanggap bencana, serta Satpol PP Garut untuk optimalisasi pengamanan melalui keterlibatan dalam apel dan razia blok hunian Lapas Garut.
Kegiatan tersebut turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Asep Kurnia, Bupati Garut Abdusy Syakur, Wakil Bupati Garut Putri Karlina, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, serta para pimpinan APH dan kepala dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan kondisi Lapas yang aman, tertib, serta siap menghadapi potensi gangguan keamanan maupun bencana.
“Kerja sama ini adalah bentuk komitmen nyata kami dalam memperkuat pengamanan Lapas Garut melalui kolaborasi dengan APH dan Pemerintah Daerah. Sinergi ini sejalan dengan kebijakan Kemenimipas dalam mewujudkan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan berkelanjutan,” ujar Rusdedy. Senin, (02/02/2026).
Sementara itu, Sekjen Kemenimipas Asep Kurnia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi lintas sektor.
“Lapas tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan APH dan pemerintah daerah merupakan bagian dari implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas, khususnya dalam penguatan pengamanan, pencegahan gangguan kamtib, mitigasi bencana, serta pembangunan tata kelola pemasyarakatan yang modern dan humanis,” tegas Asep Kurnia.
Hal senada disampaikan Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali, yang mengapresiasi langkah progresif Lapas Garut dalam membangun jejaring kerja sama lintas instansi.
“PKS ini menjadi contoh konkret pelaksanaan 15 Program Aksi Kemenimipas di Jawa Barat. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan sekaligus mendukung optimalisasi tugas pemasyarakatan,” ungkapnya.
Usai penandatanganan PKS dan peresmian Kantor Imigrasi Non TPI Garut, Sekjen Kemenimipas Asep Kurnia melanjutkan agenda dengan meninjau Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Garut, termasuk peternakan ayam petelur dan ayam pedaging. Kunjungan ini menjadi wujud dukungan terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan yang selaras dengan semangat pemasyarakatan produktif dan berdaya guna.
Melalui kerja sama lintas sektor ini, Lapas Garut optimistis mampu mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tanggap bencana, ramah lingkungan, serta sejalan dengan visi besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. (*)
