Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, S.Pd., menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027, khususnya untuk wilayah selatan Garut yang selama ini masih membutuhkan perhatian serius dari sisi infrastruktur dan layanan dasar.
Hal tersebut disampaikan Aris Munandar saat memberikan sambutan dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), setelah mendengarkan paparan dan laporan dari para camat di sejumlah kecamatan.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6, Aris mengaku telah aktif turun langsung ke desa-desa melalui agenda reses DPRD. Ia menyebut hampir seluruh wilayah di Dapil 6, termasuk Desa Sancang, Cibalung, Cikolelet, dan desa-desa lainnya, telah dikunjungi untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Pada prinsipnya, apa yang dilakukan DPRD selama ini sejalan dengan proses Musrenbang. Ketika para camat melaksanakan Musrenbang desa, kami di DPRD juga menjalankan fungsi reses untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Rabu, (04/02/2026).
Menurut Aris, kebutuhan paling mendesak di wilayah selatan Garut saat ini adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan. Kondisi geografis dan keterbatasan akses menjadi alasan utama mengapa infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
“Infrastruktur ini sangat penting karena menyangkut akses masyarakat, baik untuk ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan. Pak Bupati juga sudah melihat langsung kondisi di lapangan berdasarkan laporan para camat,” jelasnya.
Aris menegaskan bahwa DPRD dan Bupati memiliki posisi yang sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang maupun reses DPRD akan dibahas bersama dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan RPJMD tahun 2027.
“Aspirasi dari Musrenbang akan ditampung oleh Pak Bupati, sementara dari DPRD akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Semua itu nanti akan kita bahas bersama dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa laporan Musrenbang dari sejumlah kecamatan telah diterimanya. Meski pada Musrenbang kali ini ia hadir langsung, pada kegiatan sebelumnya DPRD menugaskan wakil dan anggota DPRD sesuai dapil masing-masing untuk memastikan seluruh wilayah tetap terwakili.
Lebih lanjut, Aris berharap DPRD dapat memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di tingkat bawah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat, seiring dengan tekanan fiskal yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Garut.
“Bukan hanya desa yang kehilangan nilai anggaran, kabupaten dan kota pun mengalami hal yang sama. Tapi usulan masyarakat yang luar biasa ini harus tetap ditampung dengan mempertimbangkan skala prioritas dan urgensinya,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Aris menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada jalan dan fasilitas umum. Sektor kesehatan, pendidikan, serta program-program strategis lainnya juga harus menjadi perhatian bersama, termasuk program dari pemerintah pusat yang bersifat wajib dilaksanakan oleh daerah.
Ia mencontohkan salah satu program pusat dengan nilai anggaran sekitar Rp100 miliar yang diberikan kepada kabupaten/kota, namun dengan syarat daerah harus menyediakan lahan dan anggaran pendukung sekitar Rp13 miliar.
“Mau tidak mau program dari pusat yang sifatnya mengikat harus kita laksanakan. Ini menjadi tantangan bersama dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Aris berharap hasil Musrenbang kecamatan dapat diterjemahkan secara jelas oleh masing-masing perangkat daerah agar menjadi dasar perencanaan yang matang di tingkat kabupaten. Dengan demikian, DPRD dapat memberikan dukungan penuh tanpa perdebatan panjang saat pembahasan anggaran.
“Saya dan Pak Bupati berkomitmen untuk tidak saling menyalahkan. APBD ini kita tanda tangani bersama dan kita pertanggungjawabkan sesuai tugas masing-masing. Pak Bupati melaksanakan, DPRD mengawasi agar sesuai aturan dan perundang-undangan,” pungkasnya.
Ia menutup dengan menyatakan bahwa DPRD siap mendukung seluruh program prioritas daerah selama perencanaannya jelas, terukur, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Garut. (Wawan Sutiawan)
