Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Dinamika menjelang pelaksanaan Silaturahmi Akbar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/12/2025), kian menyita perhatian publik.
Agenda yang sejatinya dimaksudkan sebagai forum silaturahmi dan konsolidasi pemerintahan desa tersebut justru memunculkan beragam tafsir politik. Hal ini menyusul langkah mendadak Pemerintah Kabupaten Garut yang mengundang jajaran APDESI dan PPDI dalam pertemuan terpisah di Pendopo Pamengkang.
Undangan mendadak tersebut memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai langkah Pemkab Garut itu mengindikasikan adanya ketidaknyamanan Bupati Garut Abdusyakur Syakur Amin menghadapi forum besar yang berpotensi menjadi ruang penyampaian kritik terbuka dari para kepala desa dan perangkat desa.
Silaturahmi Akbar APDESI–PPDI selama ini dikenal sebagai forum strategis yang merepresentasikan suara kolektif pemerintahan desa. Dengan jumlah desa yang mencapai ratusan di Kabupaten Garut, posisi APDESI dan PPDI dinilai memiliki pengaruh signifikan, baik secara administratif, sosial, maupun politik.
Seorang tokoh masyarakat Garut menilai undangan mendadak yang dilayangkan Pemkab Garut menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik.
“Kalau semua berjalan baik-baik saja, seharusnya tidak perlu ada langkah yang terkesan tergesa-gesa. Undangan mendadak ini justru memunculkan kesan adanya kekhawatiran terhadap agenda silaturahmi akbar APDESI dan PPDI,” ujarnya kepada awak media, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, forum APDESI–PPDI kerap menjadi ruang artikulasi berbagai kegelisahan desa, mulai dari persoalan kebijakan anggaran, relasi desa dengan pemerintah kabupaten, hingga implementasi program daerah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil desa.
Pandangan senada disampaikan sejumlah aktivis sosial di Kabupaten Garut. Mereka menilai langkah Pemkab Garut berpotensi dibaca sebagai upaya meredam dinamika, alih-alih membangun dialog yang setara.
“Silaturahmi desa jangan dipersepsikan sebagai ancaman. Kritik dari desa justru penting sebagai bahan evaluasi. Jika kepala daerah terlihat reaktif, wajar bila publik menilai ada kegelisahan,” ujar seorang aktivis yang selama ini mengawal isu tata kelola desa.
Ia menambahkan, hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa di berbagai daerah belakangan kerap diwarnai ketegangan terselubung. Hal tersebut dipicu oleh perubahan regulasi, penyesuaian kebijakan anggaran, hingga meningkatnya beban administrasi desa.
Menurutnya, APDESI dan PPDI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah konsolidasi kekuatan desa yang kini semakin memahami posisi tawarnya.
“Desa hari ini sudah sadar akan hak dan kewenangannya. Ketika mereka bersuara secara kolektif, itu menjadi kekuatan moral yang besar,” jelasnya.
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik menilai situasi ini harus dibaca secara lebih luas. Dugaan adanya kegelisahan kepala daerah, menurutnya, tidak terlepas dari dinamika kepemimpinan dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi serta keterbukaan.
“Dalam sistem pemerintahan modern, kepala daerah seharusnya tidak alergi terhadap forum kritis. Silaturahmi akbar APDESI–PPDI justru bisa menjadi momentum memperbaiki komunikasi dan kebijakan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, langkah-langkah yang terkesan mendadak dan tidak terencana dengan baik berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, meskipun belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Garut belum memberikan penjelasan resmi terkait maksud dan tujuan undangan mendadak kepada APDESI dan PPDI. Klarifikasi langsung dari Bupati Garut Abdusyakur Syakur Amin juga belum disampaikan untuk menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang.
Di sisi lain, sejumlah kepala desa dan perangkat desa berharap Silaturahmi Akbar APDESI–PPDI tetap berjalan sesuai dengan semangat awal, yakni mempererat hubungan, menyatukan visi pembangunan, serta menjadi ruang dialog yang jujur dan terbuka.
“Silaturahmi bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar, tetapi menyampaikan kondisi riil desa. Jika disikapi dengan lapang dada, tidak akan menimbulkan kegaduhan,” ujar salah seorang perangkat desa.
Masyarakat Garut kini menanti langkah Pemkab Garut ke depan. Apakah momentum ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dengan desa, atau justru memperlebar jarak antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa.
Sejumlah tokoh masyarakat menegaskan, kualitas kepemimpinan kepala daerah akan terlihat dari cara menghadapi kritik dan aspirasi, terutama yang datang dari akar rumput pemerintahan.
“Pemimpin yang kuat bukan yang menutup diri, melainkan yang berani mendengar. Desa adalah fondasi kabupaten. Jika fondasi resah, bangunan di atasnya pun berisiko goyah,” pungkasnya. (*)
