Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Lonjakan aktivitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri seharusnya menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah. Namun, yang terjadi di kawasan Garut Plaza,Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat justru memunculkan ironi: praktik parkir liar yang diduga semakin menggurita, meresahkan warga, dan mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam mengatur ruang publik.
Di tengah padatnya pengunjung yang berburu kebutuhan Lebaran, sejumlah oknum juru parkir (jukir) liar terlihat leluasa beroperasi. Tanpa atribut resmi, tanpa karcis, dan tanpa dasar tarif yang jelas, mereka tetap memungut uang dari pengendara bahkan dalam beberapa kasus disertai tekanan halus yang membuat masyarakat tidak punya pilihan selain membayar.
Fenomena ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini adalah potret nyata dari ketidaktertiban yang dibiarkan tumbuh, bahkan terkesan “dinormalisasi” setiap kali memasuki musim ramai. Warga pun mulai kehilangan kesabaran.
“Kita ini mau belanja untuk Lebaran, bukan untuk dipalak. Tarif tidak jelas, tidak ada bukti pembayaran, tapi tetap diminta uang. Ini jelas meresahkan,” ujar seorang pengunjung dengan nada geram, saat di wawancarai awak media Kamis, (19/03/2026).
Keluhan tidak berhenti pada soal pungutan liar. Sikap sebagian oknum jukir juga menjadi sorotan tajam. Warga menilai ada perilaku arogan, minim etika, bahkan diduga ada yang menjalankan aktivitas dalam kondisi tidak layak, seperti terindikasi pengaruh minuman keras. Kondisi ini tidak hanya merusak kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan kendaraan.
Lebih jauh, dampak dari parkir liar ini merembet ke persoalan lalu lintas. Kendaraan yang diparkir sembarangan di bahu jalan mempersempit akses, menciptakan kemacetan, dan meningkatkan potensi gesekan antar pengguna jalan. Di titik tertentu, kondisi ini bisa berubah menjadi konflik terbuka jika tidak segera ditangani.
Namun yang paling disorot publik adalah minimnya kehadiran dan pengawasan dari pihak berwenang. Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Garut dan aparat penegak hukum kini menjadi bahan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Di mana pengawasan ketika praktik ini berlangsung secara terang-terangan? Mengapa setiap tahun persoalan yang sama terus berulang tanpa penyelesaian yang konkret? Apakah penertiban hanya bersifat seremonial dan musiman?
“Kalau setiap Lebaran selalu begini, berarti ada pembiaran. Masyarakat jadi bertanya-tanya, negara ini benar-benar hadir atau tidak?” ungkap warga lainnya.
Kritik tersebut bukan tanpa dasar. Selama ini, pola penanganan parkir liar dinilai tidak menyentuh akar masalah. Penertiban yang dilakukan cenderung sementara, pembinaan tidak menimbulkan efek jera, dan pengawasan lapangan terlihat lemah. Akibatnya, praktik parkir liar selalu kembali dengan pola yang sama bahkan semakin berani.
Padahal, jika dikelola secara profesional, sektor parkir dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan sekaligus memberikan pelayanan yang tertib kepada masyarakat. Namun kenyataannya, potensi tersebut justru “bocor” ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kondisi ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika pelanggaran yang kasat mata saja tidak mampu ditertibkan, maka wajar jika masyarakat meragukan komitmen penegakan hukum secara keseluruhan.
Menjelang Idul Fitri, masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin beraktivitas dengan aman, nyaman, dan tanpa tekanan. Parkir yang tertib, tarif yang transparan, serta petugas yang resmi dan beretika adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara.
Kini, sorotan tajam mengarah kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Apakah praktik parkir liar ini akan kembali menjadi “ritual tahunan” yang dibiarkan begitu saja? Ataukah ada keberanian untuk mengambil langkah tegas, menyapu bersih praktik ilegal, dan mengembalikan ketertiban di ruang publik?
Warga menunggu jawaban nyata, bukan sekadar imbauan. Karena di tengah hiruk pikuk persiapan Lebaran, kehadiran negara tidak boleh hanya terasa di atas kertas melainkan harus benar-benar hadir di lapangan, melindungi dan melayani masyarakat tanpa kompromi. (*)
