Jakarta,TRIBUNPRIBUMI.com – Di tengah masifnya perbincangan publik mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul narasi menyesatkan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah berencana mengalihkan program tersebut menjadi bantuan uang tunai langsung kepada siswa. Klaim itu bahkan mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto.
Unggahan yang beredar luas sejak awal Desember 2025 tersebut menyebutkan seolah-olah Menteri Keuangan telah meminta izin kepada Presiden agar dana MBG “diuangkan saja” kepada peserta didik. Narasi itu dilengkapi dengan simulasi perhitungan anggaran Rp15.000 per siswa per hari, yang dikalkulasikan menjadi Rp300.000 per bulan serta argumentasi subjektif seperti “nasi tidak basi”, “orang tua lebih tahu selera anak”, hingga klaim “bebas korupsi”.
Namun, seluruh klaim tersebut dipastikan tidak benar.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, secara tegas membantah informasi tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks yang berpotensi menyesatkan publik.
“Beredar unggahan di platform media sosial TikTok mengenai Menteri Keuangan yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis diganti dengan bantuan uang tunai. Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks,” tegas Deni dalam keterangan resmi yang dikutip pada. Selasa, (23/12/2025).
Hoaks yang Memelintir Isu Strategis Negara
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang untuk menjawab persoalan stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan sehat bagi anak-anak usia sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan menargetkan cakupan layanan MBG hingga 51,5 juta jiwa setara dengan populasi Korea Selatan sebuah target ambisius yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan dukungan lintas sektor.
Munculnya narasi pengalihan MBG menjadi uang tunai bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengaburkan tujuan utama program. MBG tidak sekadar soal bantuan ekonomi, melainkan intervensi langsung negara dalam memastikan asupan gizi seimbang, terstandar, dan terkontrol bagi generasi muda.
Dalam konteks ini, pengalihan ke bantuan tunai justru berisiko menghilangkan aspek pengawasan gizi, kualitas pangan, serta distribusi nutrisi yang menjadi roh utama program.
Bahaya Disinformasi Berkedok Logika Anggaran
Yang membuat hoaks ini berbahaya adalah kemasannya yang tampak “masuk akal”. Perhitungan angka disajikan seolah rasional, disertai narasi empati terhadap orang tua dan siswa. Padahal, logika tersebut mengabaikan realitas di lapangan: tidak semua keluarga memiliki pengetahuan gizi yang memadai, dan tidak semua bantuan tunai digunakan sesuai tujuan awal.
Pakar kebijakan publik berulang kali menegaskan bahwa bantuan berbasis natura seperti makanan bergizi dirancang untuk meminimalkan penyimpangan penggunaan, terutama pada kelompok rentan. Karena itu, klaim bahwa bantuan tunai otomatis “bebas korupsi” justru merupakan simplifikasi yang menyesatkan.
Kemenkeu Imbau Publik Lebih Kritis
Deni Surjantoro juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang mencatut nama pejabat negara atau institusi pemerintah.
“Harap berhati-hati terhadap berbagai penipuan dan informasi menyesatkan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Mari kita bijak bermedia sosial,” ujarnya.
Imbauan ini menjadi relevan mengingat derasnya arus informasi digital yang sering kali lebih cepat menyebarkan spekulasi dibandingkan klarifikasi resmi.
Klarifikasi Penting di Tengah Tahun Politik dan Program Besar
Dengan adanya bantahan resmi dari Kementerian Keuangan, dapat dipastikan bahwa kabar pengalihan Program Makan Bergizi Gratis menjadi bantuan uang tunai adalah tidak benar. Tidak ada pernyataan, usulan, maupun kebijakan yang mengarah pada perubahan skema tersebut sebagaimana yang diklaim di media sosial.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjalankan MBG sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
Di tengah besarnya anggaran dan ekspektasi publik terhadap program ini, penyebaran hoaks bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan strategis negara.
Oleh karena itu, literasi digital dan verifikasi informasi menjadi kunci agar publik tidak terjebak dalam narasi palsu yang dikemas seolah-olah rasional dan pro-rakyat. (*)
