Jakarta,TRIBUNPRIBUMI.com – Lonjakan harga minyak dunia kembali menjadi sorotan pemerintah. Jika tekanan harga energi global terus meningkat dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah membuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan utama pemerintah. Namun langkah tersebut bisa diambil apabila kondisi fiskal negara sudah tidak mampu lagi menahan beban subsidi energi yang terus meningkat akibat kenaikan harga minyak global.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada. Jumat malam, (06/03/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih berupaya maksimal menjaga stabilitas harga BBM agar tidak menambah beban masyarakat.
“Kalau memang anggarannya sudah benar-benar tidak kuat, tidak ada pilihan lain. Kita harus berbagi beban dengan masyarakat. Artinya, ada kemungkinan penyesuaian harga BBM,” ujar Purbaya.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan tersebut. Selama APBN masih memiliki ruang untuk menanggung subsidi energi, pemerintah akan mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tetap stabil.
APBN Terancam Tertekan
Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, tekanan terhadap APBN bisa semakin besar apabila harga minyak dunia terus bertahan di level tinggi. Dalam skenario terburuk, jika harga minyak berada di kisaran 92 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit anggaran negara diperkirakan bisa melebar hingga 3,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi tersebut tentu akan menjadi tantangan serius bagi stabilitas fiskal nasional. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai strategi untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah realokasi anggaran belanja negara. Program-program yang dinilai tidak terlalu mendesak dapat disesuaikan anggarannya agar pemerintah tetap memiliki ruang fiskal untuk menjaga subsidi energi.
Namun Purbaya menegaskan bahwa belanja negara yang berdampak langsung kepada masyarakat tidak akan dikorbankan.
“Belanja yang menyentuh langsung masyarakat akan tetap diprioritaskan. Kami hanya melihat kemungkinan penghematan dari program yang tidak terlalu mendesak,” katanya.
Program MBG Bisa Disesuaikan
Dalam penjelasannya, Purbaya menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program yang masih memiliki ruang penyesuaian dari sisi kegiatan pendukung.
Ia menekankan bahwa penyesuaian anggaran tidak akan menyentuh program inti yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama bagi para penerima manfaat program tersebut.
Menurutnya, evaluasi hanya akan dilakukan pada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan.
“Program MBG ini bagus dan penting. Tapi kami ingin memastikan jika ada belanja yang tidak terlalu berkaitan langsung dengan makanan, misalnya pengadaan kendaraan atau belanja pendukung lainnya, itu yang bisa disesuaikan,” jelasnya.
Langkah ini, kata Purbaya, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi manfaat program sosial bagi masyarakat.
Indonesia Pernah Hadapi Harga Minyak Lebih Tinggi
Purbaya juga mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya pernah menghadapi tekanan harga minyak dunia yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi saat ini.
Pada masa lalu, harga minyak global bahkan sempat menembus 150 dolar AS per barel. Meski situasi tersebut sempat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional, namun perekonomian Indonesia tetap mampu bertahan.
“Kita pernah menghadapi kondisi harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Ekonomi memang melambat, tetapi tidak sampai jatuh. Artinya kita punya pengalaman menghadapi situasi seperti ini,” ujarnya.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah tetap optimistis mampu mengelola tekanan ekonomi global saat ini.
Konflik Timur Tengah Picu Lonjakan Harga
Lonjakan harga minyak dunia saat ini tidak lepas dari meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global.
Ketegangan tersebut membuat pasar minyak bereaksi cepat dengan kenaikan harga yang cukup signifikan.
Data pasar menunjukkan harga minyak Brent melonjak sekitar 4,93 persen hingga mencapai 85,41 dolar AS per barel. Sementara itu, minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) mengalami kenaikan lebih tinggi, yakni 8,51 persen menjadi 81,01 dolar AS per barel.
Kenaikan ini jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi pada awal tahun 2026. Pada Januari lalu, harga minyak Brent masih berada di kisaran 64 dolar AS per barel, sedangkan WTI berada di sekitar 57,87 dolar AS per barel.
Lonjakan harga tersebut menjadi perhatian serius banyak negara, termasuk Indonesia yang masih mengandalkan subsidi untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Pemerintah Pastikan BBM Subsidi Masih Aman
Meski harga minyak dunia sedang meningkat, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa harga BBM bersubsidi di dalam negeri masih stabil.
Selain itu, stok BBM nasional juga dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan harga minyak global sekaligus menyiapkan berbagai skenario kebijakan agar dampaknya terhadap ekonomi nasional dapat ditekan semaksimal mungkin.
Dengan berbagai langkah mitigasi tersebut, pemerintah berharap gejolak harga energi global tidak sampai mengganggu stabilitas ekonomi nasional maupun daya beli masyarakat dalam waktu dekat. (Megy)
