Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Ibu Kota Jakarta diperkirakan akan menjadi pusat perhatian nasional pada Senin, 8 Desember 2025, menyusul rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.
Sementara adanya aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai mengancam keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik di tingkat desa.
Aksi ini diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk perjuangan kolektif desa di seluruh Nusantara. Bagi para aparatur desa, kebijakan pemotongan anggaran tidak hanya berdampak pada program kerja, tetapi juga menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat di akar rumput.
Konsolidasi Nasional: Desa Bergerak Serentak
Sejak beberapa pekan terakhir, APDESI melakukan konsolidasi nasional dengan melibatkan perwakilan desa dari 37 provinsi. Hasil konsolidasi memutuskan untuk menggelar aksi damai di Jakarta dengan estimasi jumlah peserta mencapai puluhan ribu orang.
Mobilisasi ini tidak dilakukan setengah-setengah. Panitia nasional mencatat setidaknya:
880 unit bus telah disiapkan,
600 kendaraan kecil turut dikerahkan,
guna mengangkut massa dari berbagai daerah menuju Jakarta.
Persiapan logistik dilakukan secara matang, mulai dari kebutuhan konsumsi, penginapan darurat, perlengkapan komunikasi, hingga alat peraga aksi seperti spanduk dan pengeras suara. Para peserta juga akan mengenakan atribut khusus sebagai simbol persatuan dan solidaritas antardesa.
“Kami tidak sedang mencari sensasi. Ini adalah soal masa depan desa. Jika desa dilemahkan, maka negara ikut dilemahkan,” tegas salah satu koordinator lapangan saat diwawancarai pada Minggu malam.
Dana Desa Dipangkas, Program Pembangunan Terancam
Isu utama yang memicu aksi ini adalah kebijakan pemangkasan Dana Desa yang dianggap terlalu drastis dan tidak berpihak pada desa. Berdasarkan catatan internal APDESI, banyak desa di berbagai daerah termasuk Kabupaten Garut dan sejumlah kabupaten lainnya mengalami pengurangan anggaran hingga Rp200 juta per desa.
Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini digunakan untuk:
operasional kantor desa,
honor perangkat desa,
pelayanan administrasi masyarakat,
dikabarkan akan dipangkas hingga 40–50 persen.
Bagi desa, pemotongan ini bukan perkara sepele. Banyak program prioritas terancam terhenti, di antaranya:
Pembangunan dan perawatan jalan desa, jembatan penghubung, saluran irigasi pertanian, hingga program kesehatan masyarakat seperti Posyandu, layanan ibu hamil, PAUD, dan penanganan stunting.
Kepala Desa di Daerah Mulai Merasakan Dampak
Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, keberangkatan massa dipusatkan di kawasan Simpang Lima. Sejak malam hari, ratusan kendaraan mulai bersiap mengangkut peserta menuju Jakarta.
Sejumlah kepala desa mengaku sudah merasakan tekanan akibat kebijakan pemangkasan tersebut. Mereka kesulitan menyusun ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena perubahan terjadi secara mendadak.
“Kami di bawah ini sebagai pelaksana. Disuruh membangun, disuruh melayani masyarakat, tapi anggaran dipangkas. Ini bukan cuma bikin pusing, ini sudah masuk tahap krisis,” ungkap seorang kepala desa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Beberapa desa bahkan mulai mempertimbangkan penundaan pembayaran honor perangkat desa karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pelayanan publik di tingkat desa.
Desa: Garda Terdepan Program Pemerintah
Para aparatur desa menilai, selama ini desa menjadi ujung tombak berbagai program strategis pemerintah, seperti:
pengentasan kemiskinan,
pencegahan dan penanganan stunting,
ketahanan pangan,
bantuan sosial berbasis data desa,
serta pembangunan infrastruktur dasar.
Namun ironisnya, di saat beban tugas terus bertambah, anggaran justru dipangkas.
“Desa itu selalu jadi andalan saat negara ingin mempercepat pembangunan. Tapi ketika desa butuh dukungan, justru dikurangi anggarannya. Di mana keadilannya?” ujar salah satu perangkat desa.
“Curhat Nasional” kepada Presiden
Aksi ini disebut sebagai bentuk “curhat nasional” para aparatur desa kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap dapat menyampaikan langsung kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Beberapa tuntutan yang akan dibawa dalam aksi, antara lain:
Peninjauan ulang kebijakan pemangkasan Dana Desa.
Pengembalian porsi ADD ke angka yang dianggap ideal.
Pelibatan perwakilan desa dalam penyusunan kebijakan anggaran desa di tingkat nasional.
Para kepala desa menilai, selama ini kebijakan terlalu tersentralisasi dan kurang melibatkan suara desa sebagai pelaksana utama kebijakan.
Pengamat: Jika Desa Ditekan, Risiko Sosial Meningkat
Pengamat kebijakan publik menilai aksi ini sebagai sinyal peringatan serius bagi pemerintah pusat. Desa bukan hanya unit administratif, melainkan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Ketika desa dilemahkan, maka dampaknya bukan hanya soal infrastruktur. Risiko konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan menurunnya kualitas layanan publik bisa meningkat,” ujar seorang analis pembangunan pedesaan.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tanpa skema transisi yang jelas berpotensi menimbulkan gejolak berkepanjangan di daerah.
Aparat Siaga, Masyarakat Menanti Sikap Pemerintah
Pihak kepolisian dan aparat keamanan telah menyiapkan skema pengamanan khusus untuk mengantisipasi membludaknya massa di Jakarta. Sejumlah titik strategis diperkirakan akan menjadi pusat konsentrasi aksi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait tuntutan yang disampaikan APDESI. Masyarakat luas pun menanti, apakah gelombang besar aparatur desa ini akan disambut melalui dialog terbuka atau justru berujung pada kekecewaan baru.
Desa Bersatu, Suara Akar Rumput Menggema
Bagi para aparatur desa, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan momentum sejarah untuk menyuarakan nasib desa secara kolektif. Mereka menegaskan bahwa desa bukan beban negara, melainkan fondasi utama pembangunan nasional.
Satu hal yang pasti, esok hari suara desa akan menggema di jantung Ibu Kota membawa harapan agar keadilan benar-benar hadir hingga ke pelosok negeri. (*)
