(Oleh: Diki Kusdian,Pemimpin Redaksi Tribunpribumi.com)
Opini,TRIBUNPRIBUMI.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang hari ini digulirkan pemerintah pusat patut kita cermati dengan kepala dingin, tetapi juga dengan keberanian moral untuk mengkritisi. Sebab di balik istilah “pengetatan fiskal” dan “rasionalisasi belanja”, ada denyut ekonomi daerah yang sedang melemah pelan tapi pasti.
Di banyak daerah, termasuk wilayah yang selama ini bergantung pada perputaran APBN dan APBD, kebijakan pemangkasan perjalanan dinas dan proyek pemerintah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia adalah realitas yang terasa di lobi hotel yang kosong, di ruang rapat yang tak lagi terisi, di usaha katering yang orderannya menyusut, dan pada pekerja harian yang kehilangan tambahan penghasilan.
Sektor perhotelan dan jasa pendukung memang kerap dianggap sebagai “imbas sampingan” dari belanja pemerintah. Namun justru di situlah letak persoalannya. Di daerah, belanja pemerintah bukan hanya soal birokrasi, melainkan penggerak ekonomi lokal.
Sementara ketika agenda dikurangi drastis tanpa skema mitigasi, maka yang terdampak bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga karyawan, sopir, penyedia konsumsi, hingga pedagang kecil di sekitar lokasi kegiatan.
Efisiensi memang diperlukan dalam tata kelola keuangan negara. Tidak ada yang menolak penghematan bila itu bertujuan mencegah pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas. Tetapi efisiensi yang dilakukan tanpa perhitungan dampak sosial dan ekonomi dapat berubah menjadi kebijakan yang justru memperlambat pertumbuhan.
Lebih jauh lagi, publik juga melihat adanya ketimpangan dalam prioritas anggaran. Sektor pertahanan, kepolisian, dan intelijen disebut tidak mengalami pemotongan signifikan. Sementara sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi mengalami pengetatan yang terasa nyata.
Di sinilah pertanyaan publik muncul: apakah efisiensi diterapkan secara menyeluruh dan adil, atau hanya selektif pada sektor-sektor yang dianggap “mudah dipangkas”?
Jika negara berbicara tentang penghematan, maka keadilan harus menjadi prinsip utama. Tidak boleh ada kesan bahwa stabilitas keamanan menjadi prioritas absolut sementara kesejahteraan rakyat ditempatkan di urutan berikutnya. Negara yang kuat bukan hanya ditopang oleh alat pertahanan yang kokoh, tetapi oleh rakyat yang sejahtera, terdidik, dan sehat.
Gelombang kritik dari mahasiswa melalui tagar IndonesiaGelap juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Pilihan kata “gelap” adalah metafora yang keras, ia menandakan kekhawatiran terhadap masa depan. Ketika akses pendidikan terasa mahal, kesehatan belum sepenuhnya terjamin, lapangan pekerjaan terbatas, dan isu korupsi masih menjadi perbincangan rutin, maka generasi muda merasa arah kebijakan belum sepenuhnya memberi cahaya harapan.
Gerakan mahasiswa sepanjang sejarah bangsa ini selalu menjadi indikator kesehatan demokrasi. Ketika mereka bersuara, itu bukan sekadar protes, melainkan bentuk partisipasi politik. Pemerintah harus mampu menangkap pesan tersebut sebagai alarm sosial, bukan ancaman stabilitas.
Kita tentu tidak ingin kebijakan efisiensi berubah menjadi ironi menghemat di satu sisi, tetapi kehilangan momentum pertumbuhan di sisi lain. Apalagi di daerah-daerah yang belum sepenuhnya mandiri secara fiskal. Ketergantungan pada dana pusat masih tinggi. Ketika aliran dana berkurang tanpa strategi penguatan ekonomi lokal, maka risiko stagnasi menjadi nyata.
Solusi yang dibutuhkan bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi pendekatan komprehensif. Jika perjalanan dinas dipangkas, maka harus ada program alternatif yang mendorong belanja produktif berbasis masyarakat. Jika proyek infrastruktur ditunda, maka perlu ada skema pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja yang nyata.
Efisiensi seharusnya menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja, bukan sekadar mengurangi kuantitasnya. Belanja yang tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung pada rakyat jauh lebih penting daripada sekadar pencitraan disiplin fiskal.
Sebagai insan pers, saya memandang kritik terhadap kebijakan ini bukan sebagai sikap antipemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk mengingatkan. Demokrasi memberi ruang untuk berbeda pendapat, dan media memiliki peran untuk menyuarakan kegelisahan publik.
Pemerintah hari ini diuji bukan hanya oleh kemampuan menjaga stabilitas anggaran, tetapi oleh kemampuannya memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Jika efisiensi membuat rakyat semakin tertekan, maka yang terpangkas bukan hanya anggaran melainkan kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan publik mulai menipis, itulah tanda paling serius yang harus segera dijawab dengan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masa depan bangsa.
